Transisi Energi Jadi Kunci Pembangunan Ketenagalistrikan Nasional
BEKASI (26 Januari): Wakil Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, mendorong percepatan pembangunan ketenagalistrikan nasional yang ramah lingkungan dan berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen Indonesia menuju net zero emission.
Dorongan itu sejalan dengan kebijakan energi nasional yang baru serta Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.
“Ada tuntutan karena kita juga menuju net zero emission sebagaimana ditetapkan dalam kebijakan energi nasional yang baru dan diterjemahkan dalam RUPTL tahun 2025–2034. Nah itu kita akan tambah daya kurang lebih 69 GB, dan di situ ada 75% lebih adalah pembangkit listrik berbasis EBT,” ujar Sugeng seusai memimpin kunjungan kerja spesifik ke PLTGU Muara Tawar, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (23/01/2025).
Ia menambahkan, peningkatan kapasitas listrik nasional juga ditujukan untuk mendorong konsumsi listrik per kapita yang saat ini masih relatif rendah dibandingkan negara-negara dengan tingkat industrialisasi sebanding.
Namun demikian, listrik yang dihasilkan harus tetap ramah lingkungan, berkelanjutan, dan terjangkau bagi masyarakat mengingat perannya yang sensitif terhadap inflasi dan sistem ekonomi nasional.
Sugeng menjelaskan, pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara saat ini masih menjadi baseload karena faktor biaya yang relatif murah, didukung kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO). Meski demikian, pengembangan pembangkit listrik tenaga gas dinilai ideal sebagai bagian dari transisi energi.
Menurutnya, penguatan infrastruktur gas nasional menjadi kunci ke depan, termasuk pembangunan jaringan transmisi gas yang menghubungkan Sumatra hingga Jawa serta pemanfaatan potensi gas dari berbagai wilayah. Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga keandalan pasokan listrik sekaligus mendukung target swasembada energi nasional. (dpr.go.id/*)
