Perlu Sistem Peringatan Dini Bencana Berbasis Komunikasi Warga
JAKARTA (29 Januari): Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Roberth Rouw, menekankan pentingnya penguatan sistem peringatan dini bencana berbasis komunikasi masyarakat hingga tingkat desa dan kecamatan, sebagai langkah strategis menghadapi keterbatasan sumber daya negara dalam penanganan bencana.
Ia menilai, dengan struktur dan perangkat yang dimiliki saat ini, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) tidak mungkin menjangkau seluruh wilayah rawan bencana secara cepat.
“Kalau kita lihat struktur yang ada dari Basarnas, itu hampir tidak mungkin ada di sana, karena perangkat Bapak sangat terbatas,” ujar Roberth dalam Rapat Kerja Komisi V DPR dengan seluruh mitra kerja, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut menuntut pendekatan baru yang lebih adaptif dan partisipatif, memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi yang kini telah menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia.
“Sekarang ini komunikasi hampir di seluruh Indonesia sudah bisa dilakukan dengan perangkat handphone. Maka sudah sepantasnya ke depan, daerah-daerah yang harusnya dipetakan dan berpotensi terdampak bencana ini sudah diberikan guidance untuk menyiapkan diri,” jelasnya.
Roberth mengusulkan pembentukan grup komunikasi berbasis wilayah, mulai dari tingkat kecamatan hingga kabupaten, khususnya di daerah hulu dan hilir sungai. Dengan sistem ini, informasi potensi bencana dapat disampaikan secara cepat dan berantai.
“Dengan grup per kecamatan dan kabupaten, maka satu daerah yang di hilir sudah tahu kalau di hulu terjadi sesuatu. Grup ini harus dibuat,” tegas legislator Fraksi Partai NasDem tersebut.
Ia kemudian mencontohkan praktik baik mitigasi banjir yang pernah ia saksikan di kawasan Sungai Cikeas. Warga setempat memasang alat penanda ketinggian air sederhana dan terhubung sistem komunikasi warga.
“Kalau hujan dan batas air sudah mau banjir, itu alarmnya berbunyi, dan semua warga yang ada di grup langsung mendapat peringatan. Mereka sudah bisa menyiapkan diri sebelum banjir datang,” ungkapnya.
Menurut Roberth, model komunikasi warga seperti ini terbukti efektif dan dapat direplikasi secara nasional, terutama untuk mengatasi keterlambatan informasi yang sering terjadi dalam penanganan bencana.
“Tadi disampaikan dari Aceh, butuh waktu sampai 10 jam baru informasi itu sampai. Ini yang harus kita perbaiki,” katanya.
Ia juga menyinggung contoh banjir di wilayah Bogor yang dampaknya sudah dapat diprediksi hingga Jakarta, menunjukkan bahwa komunikasi lintas wilayah sebenarnya sangat mungkin dilakukan.
“Bogor sudah menyampaikan ke Jakarta untuk siap-siap karena Bogor sudah tidak sanggup. Hal seperti ini harus menjadi sistem ke depan,” ujarnya.
Roberth berharap perangkat desa dapat menjadi ujung tombak dalam sistem peringatan dini tersebut, dengan dukungan pemerintah pusat melalui pembinaan dan panduan teknis.
“Kita harapkan perangkat desa bisa menjalankan ini semuanya. Ini masukan saya untuk Pak Menteri Desa,” pungkas Roberth. (Yudis/*)
