Jaga Ketersediaan dan Stabilitas Harga Pangan Jelang Ramadan
JAKARTA (3 Februari): Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, menekankan pentingnya kesiapan pemerintah dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri.
“Sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan dan Idul Fitri. Ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian serius para pemangku kepentingan, terutama ketersediaan pangan, faktor cuaca, dan kenaikan harga yang hampir selalu terjadi setiap Ramadan dan jelang Lebaran,” ujar Rajiv dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Ia menyoroti prediksi BMKG yang menyebutkan curah hujan masih akan terjadi hingga April 2026. Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi memicu bencana hidrometeorologi yang berdampak langsung pada produksi dan distribusi pangan.
“Bencana hidrometeorologi ini menyebabkan kerusakan jalan dan longsor, sehingga produksi dan distribusi pangan terganggu, biaya logistik meningkat, dan akhirnya berujung pada kenaikan harga pangan,” jelasnya.
Rajiv menilai strategi distribusi pangan menjadi sangat krusial, terutama untuk komoditas yang setiap tahun mengalami tekanan harga seperti cabai, bawang, dan daging.
“Wilayah dan strategi distribusi menjadi sangat penting, karena setiap tahun kita selalu mengalami kenaikan harga pangan seperti cabai dan daging,” tegas legislator Fraksi Partai NasDem tersebut.
Rajiv juga mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam memperkuat sistem rantai pasok (cold chain) guna menekan kehilangan hasil panen saat permintaan tinggi.
“Apakah ada rencana penguatan cold chain untuk mengurangi loss komoditas pangan selama puncak permintaan? Wilayah mana yang menjadi sumber tekanan karena produksi terganggu cuaca, dan bagaimana rencana mitigasi pasokan antar daerah?” tanyanya.
Selain fokus pada Ramadan, Rajiv turut menyoroti dampak bencana alam terhadap petani hortikultura, khususnya di Kabupaten Bandung Barat. Ia mengapresiasi langkah cepat Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak.
“Kami mengapresiasi Kementerian Pertanian dan Bapanas atas responsnya dalam menyalurkan bantuan kepada saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana alam di Kabupaten Bandung Barat,” katanya.
Namun, Rajiv menegaskan bahwa penanganan tidak boleh berhenti pada bantuan darurat semata. Ia mendorong adanya langkah jangka panjang untuk menyelamatkan ekonomi pertanian masyarakat setempat.
“Sudah saatnya kita duduk bersama dan memikirkan langkah apa yang harus segera dilakukan untuk menyelamatkan ekonomi pertanian masyarakat, khususnya petani hortikultura yang selama ini menggantungkan hidupnya dari sayur-mayur dan bunga,” ujarnya.
Rajiv juga mengusulkan perlunya skema perlindungan bagi petani yang terdampak bencana, seperti asuransi gagal panen, agar petani tidak selalu bergantung pada bantuan pemerintah pascabencana.
“Apakah perlu petani kita diasuransikan, seperti nelayan yang mendapatkan asuransi dari KKP? Mungkin Kementan perlu memikirkan asuransi gagal panen, sehingga kita tidak terus-menerus menunggu anggaran bantuan untuk rehabilitasi,” pungkasnya. (Yudis/*)
