Pemanfaatan AI Harus Berdampak Langsung bagi Ekonomi Rakyat
BOGOR (4 Februari): Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Amelia Anggraini, menegaskan bahwa pemanfaatan artificial intelligence (AI) harus diarahkan sebagai alat bantu pengambilan keputusan yang nyata dan berdampak langsung bagi ketahanan ekonomi rakyat, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan berkelanjutan.
“Kalau kita bicara AI hari ini, saya ingin menggeser fokusnya dari AI sebagai tren menjadi AI sebagai alat bantu keputusan yang betul-betul menambah daya tahan ekonomi rakyat,” ujar Amelia dalam Focus Group Discussion (FGD) BKSAP DPR RI di IPB University, Bogor, Jawa Barat, Selasa (3/2/2026).
Anggota Panitia Kerja Artificial Intelligence (Panja AI) BKSAP DPR RI itu menekankan bahwa AI seharusnya diprioritaskan bagi pelaku usaha kecil yang bekerja dengan margin tipis dan menanggung risiko besar akibat perubahan iklim dan kenaikan biaya produksi.
“AI seharusnya diprioritaskan untuk SME (Small Medium Enterprise) dan pelaku kecil yang membutuhkan bantuan inovasi dan variasi dalam pengambilan keputusan, bukan terutama untuk digital native,” tegasnya.
Menurut Amelia, petani, nelayan, UMKM produksi, dan koperasi justru merupakan kelompok yang paling membutuhkan sistem pendukung keputusan.
“Digital native biasanya sudah punya akses, perangkat, dan ekosistem untuk mencoba-coba. Justru yang paling butuh decision support adalah pelaku kecil,” lanjutnya.
Ia mencontohkan praktik komunitas petani di Indramayu yang secara konsisten mencatat curah hujan harian dan menggunakan akumulasi data tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan.
“Ada petani yang menunda tanam atau mengubah strategi agar tidak gagal panen, bahkan menurunkan frekuensi penyemprotan pestisida secara signifikan karena keputusan berbasis pengamatan dan pola,” ungkapnya.
Legislator Fraksi Partai NasDem itu menilai, AI idealnya berperan sebagai “pendamping keputusan” bagi pola-pola tersebut.
“AI yang kita butuhkan adalah yang bisa mempercepat analisis, membuat skenario tanam, memberi peringatan risiko hama dan cuaca, serta menutup gap literasi data, bukan sekadar memoles konten atau hiburan digital,” katanya.
Lebih lanjut, Amelia menekankan pentingnya memasukkan pengetahuan lokal sebagai basis pengembangan AI nasional. “AI harus diberi masukan dan pengetahuan lokal, dan pengetahuan lokal itu harus dilindungi,” ujarnya.
Amelia mengingatkan bahwa AI yang hanya berbasis data global berpotensi menghasilkan rekomendasi yang generik dan bias.
“Kalau model AI hanya dikasih makan data global, ia akan cerdas tapi asing. Rekomendasinya bisa tidak relevan dengan konteks kita,” jelasnya.
Karena itu, Amelia mendorong penguatan bank data lokal yang mencakup agroekologi, mikroiklim, varietas, praktik budidaya, hingga istilah komunitas, dengan tata kelola yang adil.
“Bila perlu, dorong juga skema perlindungan melalui HAKI dan mekanisme benefit-sharing agar kontribusi komunitas tidak berubah menjadi bahan baku gratis bagi platform,” tegasnya.
“Intinya, AI jangan sampai lebih tahu Indonesia daripada orang Indonesia. AI harus belajar dari kita, dan manfaatnya harus kembali ke rakyat,” pungkas Anggota Komisi Informasi DPR RI ini. (dpr.go.id/*)
