Sugeng Suparwoto: Komisi XII Siapkan Tiga Skenario BUK Migas
JAKARTA (5 Februari): Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, mengatakan pihaknya sedang mempercepat pembahasan revisi UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas).
Salah satu poin utamanya adalah tentang pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) yang akan menggantikan peran Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), sebagai kepanjangan tangan pemerintah untuk berkontrak dengan badan usaha.
Sugeng menjelaskan saat ini naskah akademik yang merupakan pengkajian hukum dari RUU Migas sudah siap. Ia menjelaskan ada tiga versi naskah yang mewakili tiga skenario pembentukan BUK.
Pertama adalah dengan menunjuk Pertamina sebagai BUK yang menggantikan posisi SKK Migas sekarang. Kedua adalah membentuk badan baru sebagai BUK. Ketiga adalah dengan menetapkan SKK Migas sebagai BUK.
“Dari ketiganya, kecenderungan dari DPR dan pemerintah adalah skenario pertama atau menjadikan Pertamina sebagai BUK,” kata Sugeng dalam RDPU Komisi XII dengan pakar terkait Tata Kelola Migas di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Menurutnya, pembahasan RUU tersebut kini sudah berada di tangan pemerintah karena dari DPR sudah disiapkan berbagai skenario. Menurutnya, undang-undang adalah sebuah produk politik yang harus disepakati para pihak dalam hal ini parlemen dan pemerintah.
Namun, menurut legislator Fraksi Partai NasDem itu, kecenderungan menunjuk Pertamina sebagai BUK semakin kuat karena pemerintah ternyata menghendaki juga hal tersebut.
“BUK sebagai amanat Mahkamah Konstitusi bisa saja ke 71 (UU No. 8/1971) kembali ke Pertamina (BUK) sudah ada skema, dibentuk badan baru (yang) sudah siapkan ketika periode lalu. Lalu, ada SKK migas yang hari ini skk migas sebagai regulator. Problem di Pemerintah sekarang bahwa Pemerintah cenderung (ikut) ke (UU No. 8/1971) 71 ini sudah kita antisipasi kemungkinan di PHE,” kata Sugeng.
Menurut dia, posisi PHE (Pertamina Hulu Energi) memang dinilai paling aman untuk dijadikan sebagai BUK. Hal itu karena belum ada campur tangan kepemilikan swasta atau belum melantai bursa seperti unit bisnis Pertamina lainnya. PHE merupakan Subholding Upstream Pertamina yang mengelola bisnis hulu migas Pertamina. PHE kini bahkan menyumbang lebih dari 60% produksi migas nasional.
Sugeng menegaskan RUU Migas ditargetkan kembali dibahas setelah hari raya Idul Fitri tahun ini dan rencananya pembahasan juga tidak berlarut-larut. Pemerintah, kata dia, menjadi kunci pembahasan RUU Migas ke tahap selanjutnya karena material sudah diuji dan setiap fraksi yang ada di Komisi XII sudah memberikan pandangannya.
“Secara konsep dari DPR sudah siapkan tiga skema sekaligus. Jadi tergantung pemerintah mau yang mana. nanti akan keluar DIM (daftar inventarisasi masalah). Setelah announce RUU kumulatif terbuka, sewaktu-waktu kita ubah jadi RUU prolegnas. Jadi selama ini terkatung-terkatung problemnya pemerintah,” jelas Sugeng.
Komisi XII, kata dia, bakal mulai fokus membahas RUU Migas dan menurutnya pilihan sudah mengerucut pada penetapan PHE sebagai BUK.
“Kira-kira Mei sudah fokus membahas UU Migas jadi sudah siapkan tiga skema kalau memang BUK kembali ke 71 yakni Pertamina, itu sudah ada skemanya menerima mandat itu setidaknya PHE,” ungkap Sugeng. (dpr.go.id/*)
