Teguh Dorong Reformasi Menyeluruh Tata Kelola Transportasi Udara
JAKARTA (5 Februari): Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Teguh Iswara Suardi, mendorong reformasi menyeluruh dalam tata kelola transportasi udara nasional. Ia meminta pemerintah mengubah paradigma dengan menempatkan pesawat terbang sebagai bagian dari sistem transportasi massal, bukan semata layanan premium.
Menurut Teguh, reformasi tersebut menjadi kebutuhan mendesak mengingat kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang sangat bergantung pada konektivitas udara.
Ia menilai kebijakan penurunan harga tiket pesawat menjelang Lebaran 2026 patut diapresiasi, namun belum menyentuh persoalan mendasar.
“Keterjangkauan harga tiket adalah faktor krusial. Transportasi udara kini kebutuhan dasar, khususnya bagi masyarakat di wilayah kepulauan, terpencil, dan perbatasan,” ujar Teguh dalam keterangan tertulis, Rabu (4/2/2026).
Ia menegaskan, diskon tarif yang bersifat musiman tidak cukup untuk menjawab persoalan struktural mahalnya biaya penerbangan. Karena itu, Teguh mendesak pemerintah menyiapkan kebijakan permanen sebagai bagian dari reformasi menyeluruh sektor transportasi udara.
Kebijakan tersebut, lanjutnya, harus mencakup efisiensi biaya operasional maskapai, peninjauan harga avtur, pajak, serta airport charges agar stabilitas harga tiket dapat terjaga sepanjang tahun.
Selain itu, Teguh mengusulkan penerapan skema Public Service Obligation (PSO) untuk transportasi udara, sebagaimana yang telah diterapkan pada moda kereta api dan kapal laut.
“Dengan pendekatan yang benar, PSO dapat menghidupkan kembali industri penerbangan, meningkatkan load factor, sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan nasional,” jelasnya.
Menurut Teguh, reformasi menyeluruh ini menjadi kunci untuk menjaga konektivitas nasional secara berkelanjutan tanpa membebani daya beli masyarakat di masa mendatang. (Yudis/*)
