Willy Pastikan Tindaklanjuti Aspirasi Masyarakat Adat Terdampak Konflik Agraria
YOGYAKARTA (11 Februari): Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menegaskan kesiapan komisinya untuk segera menindaklanjuti aspirasi mahasiswa terkait masyarakat adat yang terdampak konflik agraria.
“Kami akan terima aspirasi itu nanti di DPR. Bahkan besok saya akan terima mereka juga secara khusus,” ujar Willy menanggapi laporan mahasiswa dari Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik se-Indonesia (ILMISPI), di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR ke Istana Kepresidenan Yogyakarta (Gedung Agung), Rabu (11/2/2026).
Willy menekankan pentingnya DPR hadir secara nyata di tengah rakyat, mendengar langsung keluhan masyarakat, dan menindaklanjuti laporan secara konkret. Ia menilai forum dialog langsung memberikan kesempatan bagi rakyat untuk menyampaikan persoalan yang sering kali tak terdengar hingga ke Senayan.
“Tadi teman-teman dari ILMISPI kebetulan lagi kunjungan (ke Gedung Agung), luar biasa. Kami berdialog dan ada beberapa kasus yang mereka sampaikan, khususnya isu di Toba (Sumatra Utara) dan di Luwu (Sulawesi Selatan),” tambah Willy.
Legislator Fraksi Partai NasDem itu menegaskan bahwa pengawasan DPR terhadap hak asasi manusia dan perlindungan masyarakat adat harus dilaksanakan secara nyata. Ia mendorong mahasiswa membawa data lengkap kasus agar DPR dapat menindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan yang tersedia.
Suasana halaman Gedung Agung yang asri kemudian menjadi forum aspirasi dadakan, ketika sekelompok mahasiswa dari ILMISPI menyampaikan keluhan terkait konflik agraria di kampung halaman mereka.
“Bapak ini di Komisi XIII melindungi HAM. Kita di Indonesia ini sekarang banyak sekali masyarakat adat berkonflik dengan PT, tapi masyarakat adat itu tidak dapat kepastian HAM,” kata seorang mahasiswa.
Ia juga menambahkan bahwa konflik tersebut telah menelan korban fisik dan minimnya perlindungan dari aparat.
Willy berharap momen dialog itu sekaligus menegaskan bahwa istana kepresidenan dapat menjadi tempat inklusif bagi rakyat dan sarana edukasi sejarah.
“Ini adalah tempat yang penuh histori, bayinya republik itu ada di sini. Membangun benang merah historis itu harus konkret supaya kita tidak menjadi bangsa yang amnesia,” ujarnya.
Pertemuan tak terencana itu menjadi bukti nyata bahwa ‘istana untuk rakyat’ bukan sekadar slogan. Di bawah naungan bangunan bersejarah, aspirasi mahasiswa mengenai ketidakadilan di pelosok negeri dapat langsung sampai ke telinga wakil rakyat, sekaligus menjadi bahan bagi DPR untuk melakukan pengawasan dan perlindungan hak asasi manusia yang lebih efektif. (dpr.go.id/*)
