Tol Palembang-Betung Perkuat Konektivitas Lintas Timur Sumatra
PALEMBANG (13 Februari): Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw, mendukung percepatan penyelesaian pengerjaan Jalan Tol Palembang-Betung sebagai salah satu proyek strategis dalam jaringan Jalan Tol Trans Sumatra yang akan menjadi penghubung penting Palembang menuju Jambi serta memperkuat konektivitas Lintas Timur Sumatra.
“Kami melihat proyek Tol Betung-Palembang ini sebagai salah satu ruas strategis. Jika terselesaikan dengan baik, ini akan sangat membantu mengurangi kemacetan dan memperlancar arus distribusi barang dan jasa,” ujar Roberth saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR ke Proyek Tol Palembang-Betung di Palembang, Sumatra Selatan, Kamis (12/2/2026).
Menurutnya, proyek itu merupakan ‘big bound’ karena dampaknya yang signifikan terhadap kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi logistik regional. Tol Palembang-Betung dirancang untuk mengurangi beban lalu lintas di jalan nasional eksisting, mempercepat waktu tempuh dari Palembang ke wilayah hinterland, serta menurunkan biaya logistik angkutan barang.
Namun demikian, Roberth mengingatkan agar percepatan pembangunan tidak mengabaikan aspek keselamatan dan kualitas konstruksi. Ia menyoroti pengalaman pada ruas Tol Kayu Agung-Palembang yang sebelumnya mengalami persoalan konstruksi akibat kondisi tanah rawa.
“Kita tidak ingin kejadian seperti di Tol Kayu Agung-Palembang terulang. Medan di sini juga daerah rawa, sehingga perencanaannya harus benar-benar matang. Jangan hanya mengejar tayang, tetapi kualitas dan keamanan harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Ia mengungkapkan bahwa proses rehabilitasi pada ruas sebelumnya memakan waktu hingga dua tahun. Bahkan, berdasarkan keterangan PT Hutama Karya selaku Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), perbaikan konstruksi dinilai lebih sulit dibandingkan membangun dari awal. Oleh karena itu, ia meminta agar seluruh pembelajaran dari proyek terdahulu dijadikan acuan dalam pembangunan Tol Palembang-Betung.
Secara teknis, proyek ini menghadapi sejumlah tantangan utama, antara lain kondisi tanah lunak dan rawa, penyeberangan sungai, serta kebutuhan konstruksi jembatan dan overpass berskala besar. Pada tahap konstruksi, telah dilakukan rekayasa lalu lintas buka–tutup di ruas jalan nasional KM 69–71 untuk mendukung pemasangan balok jembatan dan pekerjaan struktur atas.
Ruas tol ini sebelumnya telah dibuka secara fungsional dua arah pada periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) guna mendukung kelancaran arus lalu lintas. Pemerintah menargetkan pengoperasian fungsional penuh secara bertahap menjelang Idul Fitri 2026, dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan dan kesiapan layanan.
Dalam rangka mendukung operasional fungsional pada periode Lebaran 2026, Komisi V juga menyoroti pentingnya percepatan pengoperasian Junction (JC) Palembang sebagai simpul penghubung utama ruas Kramasan-Pangkalan Balai. Secara teknis, JC Palembang dinyatakan siap beroperasi dan saat ini hanya menunggu penerbitan Surat Keputusan (SK) Operasi dari Kementerian Pekerjaan Umum.
“Ini penting agar keterhubungan antar ruas bisa optimal, terutama saat arus mudik Lebaran. Kita harapkan proses administrasi dapat segera diselesaikan,” kata Roberth.
Selain itu, integrasi Tol Palembang-Betung dengan infrastruktur pendukung seperti Jembatan Musi V juga dinilai krusial guna memastikan kelancaran sistem jaringan jalan di kawasan Palembang dan sekitarnya.
Legislator Fraksi Partai NasDem itu memandang percepatan penyelesaian proyek harus tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, mutu konstruksi, serta kepentingan pengguna jalan. Komisi V memastikan proyek infrastruktur strategis benar-benar memberikan manfaat nyata, berkelanjutan, dan terukur bagi masyarakat Sumatra Selatan. (dpr.go.id/*)
