Amelia Soroti Konsistensi Kebijakan Industri Pertahanan Nasional
JAKARTA (13 Februari): Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, menegaskan pentingnya konsistensi kebijakan dan integrasi rantai pasok dalam memperkuat industri pertahanan nasional. Tanpa kesinambungan visi dan dukungan regulasi jangka panjang, upaya membangun kemandirian industri pertahanan akan sulit terwujud.
“Jika itu terjaga, kemandirian industri pertahanan bukan hanya realistis, tetapi juga strategis bagi posisi Indonesia dalam arsitektur keamanan kawasan,” tegas Amelia dalam keterangannya, Jumat (13/2/2026).
Ia menilai model integrasi industri pertahanan menjadi krusial agar sektor ini tidak hanya bergantung pada proyek-proyek besar, tetapi juga memiliki kedalaman industri hingga level komponen. Dengan integrasi yang kuat antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dalam satu rantai pasok nasional, struktur industri akan lebih kokoh dan berdaya saing.
Ia juga menyoroti transisi program modernisasi TNI dari Minimum Essential Forces (MEF) menuju Optimum Essential Forces (OEF) sebagai momentum strategis. Menurutnya, perubahan ini harus dimanfaatkan untuk menjaga kesinambungan produksi industri pertahanan dalam negeri.
Dengan perencanaan jangka panjang yang jelas, industri memiliki gambaran kebutuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang lebih terstruktur. Hal ini memungkinkan investasi teknologi dilakukan secara terukur dan tidak bersifat sporadis.
Namun, ia mengingatkan bahwa tanpa konsistensi kebijakan lintas pemerintahan, industri pertahanan nasional berisiko menghadapi ketidakpastian arah.
Menurut Amelia, terdapat tiga tantangan utama yang perlu menjadi perhatian, yakni konsistensi kebijakan jangka panjang, keberanian berinvestasi di bidang teknologi tinggi, serta integrasi kuat antara BUMN dan BUMS dalam satu ekosistem industri nasional.
Tanpa kepastian regulasi dan dukungan anggaran berkelanjutan, riset dan pengembangan akan sulit dilakukan secara optimal karena membutuhkan biaya besar dan waktu panjang. Industri pertahanan, lanjut Amelia, bukan sektor yang bisa dibangun secara instan. Diperlukan kesinambungan komitmen negara agar transfer teknologi benar-benar menghasilkan kemandirian produksi.
“Penguatan industri pertahanan nasional bukan sekadar agenda ekonomi, melainkan bagian dari strategi besar menjaga kedaulatan dan memperkuat posisi Indonesia di tingkat regional maupun global,” tukasnya. (Yudis/*)
