Pengelolaan Dana Desa Harus Selaras antara Perencanaan dan Pengunaan Anggaran
TARUTUNG (27 Februari): Keberhasilan pengelolaan keuangan dana desa dimulai sejak tahap perencanaan. Pemerintahan yang baik harus selaras antara perencanaan dan penggunaan anggaran, sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Martin Manurung saat Sosialisasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa bekerja sama dengan mitra kerja Komisi XI, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Sopo Partungkoan, Tarutung, Tapanuli Utara, Sumatra Utara, Rabu (25/02/2026).
“Meskipun anggaran mungkin mengalami penyesuaian atau penurunan, bukan berarti penggunaannya menjadi takut atau ragu. Justru harus dimanfaatkan secara lebih efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat desa,” terang Martin.
Dalam kesempatan tersebut, Martin juga melaporkan kunjungan kerja Komisi XI membahas penggunaan anggaran, khususnya terkait dana transfer dan penanganan di daerah.
“Komisi XI melakukan kunjungan ke beberapa daerah, termasuk Aceh dan Sumatra Barat. Dari hasil kunjungan tersebut, kami melihat bahwa standar operasional prosedur (SOP) dan regulasi sering kali terlambat terbit,” jelas Martin.
Martin yang juga Wakil Ketua Baleg DPR itu mencontohkan, peraturan Menteri Keuangan dan regulasi teknis lainnya sering baru keluar sekitar bulan Juni. Akibatnya, pemerintah daerah baru dapat merealisasikan anggaran sekitar Agustus atau September.
“Ini tentu berdampak pada keterlambatan pelaksanaan program, terutama di daerah yang membutuhkan percepatan pembangunan infrastruktur dan penanganan bencana,” tegas Martin.
Oleh karena itu, jelas Martin, Komisi XI akan membawa persoalan itu ke Kementerian Keuangan agar ada kejelasan dan percepatan regulasi, sehingga daerah tidak dirugikan oleh keterlambatan aturan teknis.
“Kami juga mendorong agar ada koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk pembinaan dari BPK, agar tata kelola keuangan daerah semakin integratif dan tidak tumpang tindih,” urainya.
Dalam kesempatan tersebut, Martin juga mengungkapkan, bahwa Komisi XI terbuka apabila Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memiliki masukan atau data pendukung.
“Ini akan sangat membantu kami saat rapat kerja dengan Menteri Keuangan di Jakarta, agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada daerah,” tukasnya.
Di akhir paparannya, Martin memberikan apresiasi kepada Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, Wakil Bupati Tapanuli Utara, Deni Lumbantoruan. Juga ucapan terima kasih kepada Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatra Utara, Paulagenris Simatupang beserta jajaran dari BPK Provinsi Sumut dan dari BPK Pusat, Fransiskus Heriyanto.
Acara itu juga dihadiri seluruh kepala desa, lurah, camat dan organisasi perangkat daerah terkait, serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah.
“Semoga kegiatan ini bermanfaat dan semakin memperkuat kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing,” pungkasnya. (*)
