Kebijakan PBI BPJS Kesehatan tidak Boleh Abaikan Masyarakat Rentan
TUAPEJAT (9 Maret): Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni, mengunjungi rumah warga di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat, untuk melihat kondisi masyarakat yang terdampak kebijakan penonaktifan jutaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
Lisda menemukan kondisi memprihatinkan dari sebuah keluarga yang selama bertahun-tahun harus berjuang menghadapi penyakit yang diderita oleh seorang ibu dan anaknya.
Sang ibu telah lama sakit, bahkan saat mengandung anaknya kondisi kesehatannya sudah tidak baik. Kondisi tersebut kemudian berdampak pada anak yang lahir dengan masalah kesehatan bawaan, sehingga keduanya membutuhkan perawatan dan pengobatan secara terus-menerus.
“Kondisi ibu ini sudah sakit bertahun-tahun. Bahkan saat beliau hamil pun sudah dalam keadaan sakit, dan akhirnya anaknya juga lahir dengan kondisi kesehatan yang memerlukan perhatian khusus,” ujar Lisda saat meninjau kondisi keluarga tersebut di Tuapejat, Kepulauan Mentawai, Kamis (5/3/2026).
Menurutnya, situasi menjadi semakin berat ketika keluarga tersebut justru terkena dampak dari kebijakan penonaktifan PBI BPJS Kesehatan yang sebelumnya mengcover biaya pengobatan mereka.
“Coba bayangkan, keluarga dengan kondisi seperti ini yang harus terus berobat, ibu dan anak, justru terkena pengurangan bantuan. Ini tentu sangat memprihatinkan,” tegasnya.
Lisda mengingatkan pemerintah dan para pengambil kebijakan agar lebih berhati-hati dan mempertimbangkan kondisi riil masyarakat sebelum mengambil keputusan terkait pengurangan bantuan sosial, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat miskin dan rentan.
“Jangan main-main dalam mengambil keputusan kebijakan. Jangan coba-coba membuat kebijakan tanpa melihat langsung kondisi masyarakat. Di lapangan kita bisa melihat sendiri bagaimana masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan,” kata Lisda.
Anggota Komisi VIII DPR itu juga menegaskan bahwa kasus yang ditemui di Mentawai kemungkinan hanya sebagian kecil dari kondisi yang sebenarnya terjadi di berbagai daerah di Indonesia.
“Ini mungkin hanya satu atau dua kasus yang kita lihat langsung. Bisa jadi di seluruh Indonesia masih banyak keluarga dengan kondisi serupa yang sangat bergantung pada bantuan untuk bertahan dan mendapatkan pengobatan,” tambahnya.
Lisda menyatakan akan membawa temuan tersebut ke tingkat nasional agar menjadi perhatian dalam evaluasi kebijakan bantuan sosial dan jaminan kesehatan, sehingga program pemerintah benar-benar tepat sasaran dan melindungi masyarakat yang paling membutuhkan. (Yudis/*)
