Kurtubi: Pak Menteri, Proyek PLTU di Bonto Segera Diselesaikan

JAKARTA (23 November): Mangkraknya proyek pembangunan pembangkit tenaga listrik memang banyak terjadi di seluruh Indonesia. Masing-masing pembangkit tersebut memiliki sifat kasus yang berbeda-beda.

Menyikapi hal tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi NasDem Kurtubi menawarkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Arcandra Tahar untuk membicarakan lebih detail terkait kasus proyek pembangkit Listrik yang mangkrak.

"Contoh di daerah dapil saya Nusa Tenggara Barat. Rakyat menderita luar biasa, karena satu pembangkit listrik PLTU di Bonto Kabupaten Bima, itu gak pernah selesai. Rangka-rangkanya saja," ujar Kurtubi di ruang rapat Komisi VII Nusantara I DPR RI, Selasa (22/11).

Kasus mangkraknya proyek pembangkit listrik ini membuat rakyat Bima hanya bisa menikmati listrik yang byar-pet.

"Kemudian yang lain di Kota Bima, itu ada pembangkit listrik tenaga BBM yang mencemari air sumur rakyat setempat. Luar biasa, ini terjadi sudah betahun-tahun," papar Kurtubi.

Lebih jauh legislator NasDem ini menegaskan, dua kasus tersebut mengindikasikan perlunya penyelesaian proyek PLTU Bonto. Selain itu, pembangkit listrik yang mencemari lingkungan juga agar segera ditutup.

"Waktu bertemu dengan konstituen saya di Bima, mereka meminta Pak Menteri, proyek PLTU di Bonto segera diselesaikan. Ini tolong diperhatikan tuntutan rakyat Bima ini," terangnya.

Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah mengkaji laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengenai 34 proyek pembangkit listrik yang bermasalah. Proyek pembangkit listrik mangkrak di era SBY tersebut dinilai telah berdampak pada kerugian negara yang mencapai triliunan rupiah. (*)