Serangan terhadap Pasukan Perdamaian tak Bisa Ditoleransi
JAKARTA (31 Maret): Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, menegaskan bahwa insiden serangan terhadap pasukan perdamaian Indonesia di Lebanon merupakan persoalan serius yang harus ditindaklanjuti secara tegas dan tidak boleh dianggap sebagai kejadian biasa.
“Ini bukan sekadar insiden biasa di wilayah konflik. Ini adalah peristiwa yang sangat serius karena menyangkut keselamatan personel pasukan perdamaian di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),” tegas Amelia saat menjadi narasumber sebuah acara di salah satu stasiun tv swasta di Jakarta, Senin (30/3/2026).
Ia menyampaikan dukacita mendalam atas gugurnya salah satu prajurit terbaik bangsa yakni Praka Farizal Rhomadhon dalam menjalankan tugas sebagai peacekeeper, serta mendoakan tiga prajurit lainnya yang terluka agar segera pulih.
Menurut Amelia, serangan terhadap pasukan perdamaian dalam kondisi apa pun tidak dapat dibenarkan dan harus ditempatkan sebagai isu strategis nasional.
“Ini menyangkut tanggung jawab negara dalam melindungi prajuritnya, sekaligus menyentuh kredibilitas sistem perdamaian internasional,” tegasnya.
Insiden ini terjadi dalam misi pasukan perdamaian di wilayah konflik Timur Tengah, di mana personel Indonesia yang tergabung dalam misi PBB dilaporkan menjadi korban serangan. Satu prajurit gugur, sementara beberapa lainnya mengalami luka-luka. Peristiwa ini memicu perhatian luas terkait keamanan pasukan perdamaian di lapangan.
Amelia mengingatkan, jika insiden semacam ini tidak ditindaklanjuti dengan jelas, maka dapat menjadi preseden buruk bagi perlindungan peacekeeper di berbagai wilayah konflik dunia.
“Jangan sampai serangan seperti ini dibiarkan tanpa akuntabilitas yang jelas,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa komitmen Indonesia dalam misi perdamaian dunia merupakan amanat konstitusi dan bagian dari politik luar negeri bebas aktif, sehingga tidak boleh dihentikan secara reaktif.
“Komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia tidak bisa langsung dihentikan hanya karena satu insiden, seberat apa pun itu,” kata Amelia.
Namun demikian, ia menilai peristiwa ini harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penugasan pasukan perdamaian, terutama terkait risiko operasional dan perlindungan personel.
“Keselamatan prajurit harus menjadi prioritas utama. Itu tidak bisa ditawar, tanpa mengurangi komitmen kita terhadap misi perdamaian dunia,” tegasnya.
Amelia juga mendorong PBB untuk mengambil langkah tegas dan transparan dalam menindaklanjuti insiden tersebut, termasuk melalui investigasi independen.
“PBB harus menindaklanjuti secara tegas dan terbuka, berbasis hukum internasional. Perlu ada investigasi independen yang menyeluruh dan transparan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab,” ujarnya.
Ia menambahkan, hasil investigasi harus menjadi dasar penegakan akuntabilitas sesuai hukum humaniter internasional, sekaligus mendorong penguatan jaminan perlindungan bagi pasukan perdamaian.
“Yang dipertaruhkan bukan hanya keselamatan personel, tetapi juga kredibilitas sistem misi perdamaian global,” pungkas Amelia. (Yudis/*)
