Charles Meikyansah Soroti Persoalan Distribusi Pupuk Bersubsidi
JAKARTA (2 April): Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Charles Meikyansah, menyoroti persoalan distribusi pupuk bersubsidi dan efektivitas intervensi pasar beras sebagai isu krusial dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
“Fokus utama dari masalah subsidi pupuk yang berkelanjutan untuk ketahanan pangan ini adalah isu klasik yang dirasakan petani, yakni ketersediaan pupuk di tingkat kios pada masa tanam dan kerumitan administrasi dalam penebusan pupuk bersubsidi,” ungkap Charles dalam RDP Komisi XI dengan sejumlah direksi BUMN, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/4/2026).
RDP membahas realisasi Public Service Obligation/PSO (Kewajiban Pelayanan Publik) bidang nonenergi. Turut hadir direksi PT Pupuk Indonesia, PT KAI, PT ASDP Indonesia Ferry, PT Pelayaran Nasional Indonesia, Perum DAMRI, dan Perum Bulog.
Charles memberikan apresiasi kepada PT Pupuk Indonesia atas komitmen yang telah dibangun dalam mendukung ketahanan pangan. Namun, ia menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur logistik agar distribusi pupuk benar-benar tepat waktu.
“Kami ingin tahu update terakhir bagaimana kesiapan infrastruktur logistik, terutama kapal, truk, dan gudang, dalam memastikan distribusi pupuk bersubsidi sampai ke level kios sebelum masa tanam dimulai,” tegasnya.
Selain itu, Charles juga menyoroti potensi penyimpangan distribusi pupuk di lapangan. Ia meminta langkah strategis agar subsidi benar-benar diterima oleh petani yang berhak.
“Upaya-upaya itu sudah dilakukan, tetapi kami akan terus mengingatkan agar penyimpangan distribusi bisa diminimalisir,” katanya.
Dalam sektor pangan, Charles turut mengapresiasi capaian Perum Bulog yang berhasil mencatatkan stok beras tertinggi sepanjang sejarah sebesar 4,3 juta ton. Ia menyebut capaian tersebut sebagai langkah penting dalam menjaga kebutuhan dasar masyarakat.
“Ini adalah upaya penting untuk menjaga perut 280 juta rakyat Indonesia. Orang tidak bisa bertahan lama tanpa beras,” ujarnya.
Namun demikian, Charles mempertanyakan perbedaan signifikan antara target penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebesar 1,5 juta ton dengan realisasi penugasan yang baru mencapai 828 ribu ton.
“Mengapa terdapat perbedaan signifikan antara target penyaluran SPHP dalam ketetapan stok nasional dan surat penugasan operasional? Dan bagaimana Bulog menjamin stabilitas harga jika intervensi pasar tidak maksimal?” tanya Charles.
Ia juga menyoroti pengawasan distribusi beras SPHP agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
“Bagaimana sistem pengawasan agar beras SPHP tidak dikemas ulang menjadi beras premium oleh pihak yang tidak bertanggung jawab?” lanjutnya.
Selain sektor pangan, Charles juga menyinggung layanan transportasi publik yang dijalankan BUMN seperti Pelni, ASDP, KAI, dan Damri. Ia menekankan pentingnya menjaga keterjangkauan tarif bagi masyarakat kelas bawah serta peningkatan aspek keselamatan.
Terkait ASDP, Charles secara khusus menyoroti usia kapal perintis yang sudah melewati batas ideal.
“Kapal 30 tahun itu menurut kami sangat tidak layak. Keselamatan harus menjadi prioritas dan harus segera dilakukan peremajaan,” tegasnya.
Ia menambahkan, perubahan skema kontrak PSO jangka panjang dinilai penting untuk mempercepat modernisasi armada serta menjamin kualitas layanan publik.
Secara keseluruhan, Charles menegaskan komitmen Komisi XI dalam mengawal kebijakan strategis BUMN, khususnya yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
“Kami mengapresiasi kerja-kerja BUMN, namun pengawasan dan perbaikan harus terus dilakukan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (Yudis/*)
