Harga Plastik Naik, Gobel Minta Pemerintah Perhatikan Pelaku Usaha Kecil
JAKARTA (10 April): Anggota Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel, menyoroti dampak perang di Timur Tengah yang mulai menekan industri elektronik nasional, terutama akibat lonjakan harga plastik kemasan hingga 50% dalam beberapa minggu terakhir.
Menurut Gobel, kenaikan harga bahan baku tersebut merupakan konsekuensi yang tidak terhindarkan dari gejolak global. Oleh karena itu, pelaku industri dituntut segera menyesuaikan strategi produksi agar tetap bertahan.
“Kalau soal kenaikan harga dan dampak daripada perang ini nggak bisa terhindari. Tentu sebagai pengusaha kita semua harus bisa melakukan engineering desain yang lebih lagi bagaimana mengatasi kenaikan bahan baku ini sendiri,” ujar Gobel, di Jakarta, Kamis (9/4/2026).
Ia menjelaskan, industri elektronik sangat terdampak karena komponen plastik dapat mencapai 30–40 persen dari total material produk. Kondisi ini membuat struktur biaya produksi meningkat signifikan, sehingga redesign atau penyesuaian desain produk menjadi langkah penting untuk menjaga efisiensi.
Namun demikian, Gobel menilai tekanan paling berat justru dirasakan oleh pelaku usaha menengah dan kecil yang memiliki keterbatasan dalam melakukan inovasi desain maupun efisiensi produksi.
Di tengah kondisi tersebut, ia meminta pemerintah memberikan dukungan konkret, seperti kemudahan impor bahan baku plastik dan insentif bagi sektor manufaktur.
“Diharapkan pemerintah juga bisa memberikan kemudahan dan kelancaran impor bahan baku plastik serta dukungan insentif dalam rangka mengatasi masalah ini,” ungkapnya.
Di sisi lain, legislator Partai NasDem itu menegaskan pentingnya pengendalian impor barang jadi agar tidak semakin menekan industri dalam negeri.
Ia menilai maraknya produk impor, termasuk yang ilegal, justru menjadi ancaman lebih besar dibanding kenaikan harga bahan baku.
“Yang paling penting kontrol produk impor. Jangan impor dibuka hanya untuk kepentingan itu, akhirnya industri kita lama-lama mati semua,” tegasnya.
Ia juga menyoroti masih adanya kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada industri nasional, termasuk penggunaan produk impor dalam program pemerintah. Hal tersebut bertentangan dengan upaya memperkuat industri dalam negeri.
“Dampak kita bukan karena bahan baku, tapi impor selundupannya naik. DPR sudah menyuarakan bahwa itu tidak pro kepada industri dalam negeri,” ujarnya.
Gobel mengingatkan, tanpa perlindungan yang memadai dari pemerintah, industri berpotensi menghadapi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Pemerintah harus berikan kemudahan supaya produksi tetap jalan. Karena kalau tidak, lama-lama PHK akan terjadi,” katanya.
Terkait harga jual, ia mengakui pelaku industri kini tengah menghitung ulang strategi. Sebagian produsen mempertimbangkan kenaikan harga, sementara lainnya memilih bertahan meski margin keuntungan tergerus.
“Pasti ada yang naikkan harga, tapi ada juga yang mencoba bertahan dengan konsekuensi tidak ada profit,” pungkasnya. (Yudis/*)
