Penonaktifan PBI BPJS Kesehatan Berpotensi Tekan Ekonomi Masyarakat
JAKARTA (21 April): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani, menyoroti kebijakan penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang dinilai dapat berdampak serius terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat, terutama kelompok rentan.
Irma menegaskan bahwa akses layanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang tidak bisa dilepaskan dari stabilitas ekonomi masyarakat.
“Kesehatan itu mahal. Kalau mereka yang sudah di-PHK, lalu kartu BPJS PBI-nya ikut dinonaktifkan, maka ini akan semakin meningkatkan pengangguran di Indonesia,” ujar Irma seusai Rapat Paripurna DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Ia meminta pemerintah, termasuk Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan BPJS Kesehatan, untuk lebih berhati-hati dalam melakukan penonaktifan data PBI, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Jangan sampai karena banyaknya BPJS PBI yang dinonaktifkan, justru mempertinggi angka pengangguran di Indonesia,” tegasnya.
Menurut Irma, beban biaya kesehatan yang tinggi dapat menjadi pemicu turunnya kemampuan ekonomi masyarakat, bahkan bagi mereka yang sebelumnya masih tergolong mampu.
“Kalau sudah sakit, apalagi penyakit katastrofik dan penyakit menular maupun tidak menular, biaya rumah sakit itu luar biasa besar. Kalau ditanggung sendiri, masyarakat bisa jatuh miskin,” katanya.
Ia menilai kondisi tersebut berpotensi mendorong peningkatan pengangguran, terutama ketika masyarakat kehilangan pekerjaan sekaligus kehilangan perlindungan jaminan kesehatan.
“Orang yang tadinya mampu bisa menjadi tidak mampu karena menanggung biaya kesehatan yang besar. Ini salah satu faktor yang bisa meningkatkan pengangguran di Indonesia,” jelasnya.
Selain itu, Irma juga menyoroti keterkaitan program penciptaan lapangan kerja melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurutnya belum berjalan optimal dan belum sepenuhnya memberikan kepastian jangka panjang.
“Memang ada penciptaan lapangan kerja lewat program MBG, tapi sampai hari ini belum maksimal,” ujarnya.
Legislator NasDem Dapil Sumsel II itu menambahkan bahwa sejumlah SPPG yang disuspensi juga berdampak langsung pada tenaga kerja.
“Kalau SPPG disuspen, pekerjanya tidak bekerja dan tidak digaji. Ini juga berdampak pada pengangguran,” kata Irma.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa mekanisme reaktivasi kepesertaan PBI yang tidak mudah dapat memperburuk kondisi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Untuk reaktivasi juga tidak gampang, sehingga masyarakat merasa sangat terbebani untuk menanggung biaya pengobatan,” ucapnya.
Irma juga mengingatkan bahwa kebijakan berbasis klasifikasi desil sosial-ekonomi perlu dievaluasi agar tidak justru menurunkan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau ini terus terjadi akibat penetapan desil, banyak masyarakat bisa turun kelas sosialnya dan jatuh miskin,” pungkasnya. (Yudis/*)
