JAKARTA (10 Juni): Anggota Komisi V DPR RI, Syarief Abdullah Alkadrie, mengkritik struktur pagu indikatif anggaran Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang dinilai tidak berpihak pada pembangunan desa.
Pasalnya, dari pagu indikatif Rp1,7 triliun, lebih dari dua pertiga anggaran, sekitar Rp1,1 triliun, sudah terkunci untuk membayar Tenaga Pendamping Profesional (TPP). Sementara, seluruh program pembangunan desa harus berebut sisa 34 persen yang ada.
“Sebanyak 67 persen itu sudah terbebani bayar untuk TPP. Artinya yang bisa dialokasikan hanya 34 persen, dengan beberapa item itu,” kata Syarief dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Desa PDT Yandri Susanto dan Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Syarief mempertanyakan hasil kerja nyata para pendamping di tengah masih banyaknya desa sangat tertinggal yang belum bergerak.
Bagi Syarief, jika mayoritas anggaran sudah tersedot untuk membayar orang, sementara kondisi desa belum banyak berubah, maka ada yang perlu dievaluasi serius.
“Kerja TPP itu apa? Mendampingi desa. Tapi kenapa dana yang tersisa untuk program justru sekecil ini?” tegasnya.
Legislator NasDem dari Kalimantan Barat I itu mendesak Kementerian Desa memutar ulang prioritas. Sisa anggaran 34 persen harus difokuskan pada percepatan infrastruktur dan layanan dasar di desa-desa yang paling tertinggal, bukan tersebar tipis di banyak item yang tidak berdampak langsung.
“Masyarakat beradanya di desa. Dengan majunya desa, akan mendongkrak kemajuan Republik Indonesia,” tandasnya. (yudis/*)
0 Komentar