JAKARTA (26 Juni): Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Mori Hanafi, mengungkapkan temuan adanya rumah mewah berdinding besar yang justru menerima dana bantuan yang seharusnya menjadi hak warga prasejahtera. Ini jelas mengejutkan pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah.
“Ini ada rumah mewah, tembok bangunannya besar, tapi dia bisa dapat BSPS. Ini (warga) lagi demo sampai kantor lurah disegel gara-gara satu rumah itu,” ungkap Mori dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2026).)
Kejadian yang terjadi di wilayah NTB tersebut bahkan memicu kemarahan warga setempat hingga berujung aksi demonstrasi dan penyegelan kantor kelurahan.
Berdasarkan temuan informasi di lapangan, Mori menyebut bahwa kecurangan ini didalangi oleh oknum Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang memasukkan data keluarganya sendiri sebagai penerima bantuan, meskipun secara kriteria (readiness criteria) sangat tidak memenuhi syarat.
“Ternyata ini ada TFL yang masukin, padahal tidak masuk kriteria. Istrinya itu saudara kandung dengan TFL-nya. Seberapa kuasanya sih TFL itu? Malu kita ngomong di forum terhormat ini gara-gara rumah Rp20 juta. Saya minta tertibkan, jangan arogan. Ini uang negara, orang miskin lagi berharap,” tegas Mori.
Ke depannya, legislator NasDem dari Dapil NTB I ini mendesak agar sistem verifikasi data dan pengawasan penerima BSPS diperketat hingga ke tingkat bawah. Hal ini penting untuk memastikan setiap rupiah uang negara benar-benar tersalurkan kepada masyarakat prasejahtera yang paling berhak menerimanya. (dpr.go.id/*)
0 Komentar