JAKARTA (8 September): Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi mempertanyakan tingginya penyerapan anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang mencapai 99,2% dari total anggaran Rp585 miliar.
Mori menyoroti proses pengadaan BMKG, terutama penggunaan anggaran dalam jumlah besar yang dinilai perlu diteliti lebih lanjut. Ia mencontohkan terdapat anggaran sekitar Rp157 miliar yang disebut hanya menyisakan Rp4 juta.
“Dari keseluruhan Rp585 miliar, terserap 99,2 persen. Ini bagaimana proses pengadaannya, Pak? Sampai ada yang Rp157 miliar, hanya tersisa Rp4 juta,” ujar Mori saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sestama BMKG dan Basarnas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Mori mengatakan, tingginya serapan anggaran BMKG juga terlihat setelah dirinya membandingkan dengan sejumlah kementerian dan lembaga lain, termasuk Basarnas, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
“Saya sudah membandingkan dengan Basarnas, dengan Kementerian KKP, dengan Kementerian PU, dengan kementerian-kementerian lain, dan juga saya sudah bandingkan dari lintas komisi-komisi, bahwa penyerapan tertinggi ini adanya di BMKG,” katanya.
Atas kondisi tersebut, Mori meminta penggunaan anggaran BMKG tahun 2026 diteliti terlebih dahulu, termasuk dalam proses audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Ia pun meminta pembahasan anggaran BMKG untuk tahun anggaran 2027 ditunda sementara hingga terdapat kejelasan mengenai penggunaan anggaran pada 2026.
“Melalui forum terhormat ini saya minta terkait dengan BMKG, untuk pembahasan tahun anggaran 2027 ini bisa kita tunda. Sambil kita melihat dulu apa yang terjadi di tahun 2026,” tegasnya. (gema/*)
0 Komentar