TIMIKA (25 September): DPRD Kabupaten Mimika melalui Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Sengketa Mogok Kerja terus mengawal penyelesaian persoalan 2.679 pekerja langsung, privatisasi, dan kontraktor PT Freeport Indonesia yang telah berlangsung sejak 1 Mei 2017.
Pansus menyimpulkan, kebuntuan penyelesaian kasus tersebut membutuhkan intervensi Pemerintah Pusat. Hingga kini, ribuan pekerja masih menunggu kepastian status ketenagakerjaan dan pemulihan hak mereka.
Anggota Pansus Mogok Kerja Aser Gobai, ST mengatakan, pengesahan hasil kerja dan rekomendasi Pansus dalam rapat paripurna menjadi dasar DPRK Mimika untuk mengawal tindak lanjut penyelesaian persoalan pekerja.
Aser menjelaskan, dari hasil kerja dan rekomendasi Pansus ada dua pilihan, Opsi A, apabila hubungan kerja berlanjut, pekerja mendapatkan pembayaran upah dan tunjangan yang tertunggak. Sedangkan Opsi B, apabila hubungan kerja berakhir atau terjadi PHK, pekerja mendapatkan hak sebagaimana Opsi A ditambah pesangon sesuai PKB yang berlaku.
“Dengan disahkannya hasil kerja dan rekomendasi Pansus dalam paripurna hari ini, DPRK Mimika sudah menetapkan dua opsi penyelesaian. Kalau hubungan kerja masih berlanjut, maka upah dan tunjangan yang tertunggak harus dibayarkan,” kata Aser yang juga legislator Partai NasDem, dalam keterangannya, Rabu (23/9).
Aser menegaskan, tugas Pansus tidak berhenti pada penetapan rekomendasi, tetapi berlanjut pada pengawasan hingga hak-hak pekerja benar-benar diproses. DPRK Mimika juga mendorong langkah nyata, baik melalui pemulihan hubungan kerja maupun penyelesaian hak pekerja sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Ketua Pansus DPRK Mimika Derek Tenouye menyebut, persoalan tersebut telah berdampak luas terhadap kehidupan ribuan keluarga di Mimika.
“Hampir satu dekade, 2.679 saudara kita hidup dalam ketidakpastian. Putusan Mahkamah Agung sudah jelas menyatakan mogok kerja mereka sah, namun eksekusi di lapangan masih mandek. Ini bukan lagi sekadar sengketa industrial, melainkan isu kemanusiaan dan stabilitas daerah,” ujar Derek dalam konferensi pers di Gedung DPRD Mimika, Selasa (22/9).
Berdasarkan temuan Pansus, aksi mogok kerja 2017 dinyatakan sah oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua dan surat penegasan Gubernur Papua diakui Majelis Hakim Mahkamah Agung. Pansus juga mencatat dampak sosial terhadap pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, dan kesehatan keluarga pekerja, serta belum efektifnya mediasi di tingkat daerah.
Melalui laporan akhir tersebut, DPRD Mimika meminta Kementerian Ketenagakerjaan mengirim tim pengawasan tingkat tinggi ke Timika, Presiden RI memberikan instruksi khusus untuk pembayaran upah tertunggak atau pesangon layak, serta PT Freeport Indonesia membuka dialog dengan itikad baik dan menghentikan stigmatisasi terhadap pekerja yang menuntut haknya.
Pansus juga mendorong pembayaran hak pekerja paling lambat 1 x 30 hari sejak penetapan. Dokumen hasil kerja empat Pansus DPRK Mimika, termasuk Pansus Mogok Kerja Freeport, telah diterima Pemerintah Kabupaten Mimika untuk ditindaklanjuti. (WH/AS)
2 Komentar
Terima kasih, dukungan partai nasdem selama ini.
6. Konteks Umum Integrasi Kerajaan Allah
Kabupaten Mimika adalah salah satu wilayah di Papua yang menjadi lokasi beroperasinya PT Freeport Indonesia selama lebih dari setengah abad. Wilayah ini juga dihuni oleh beragam kelompok suku, termasuk bagian dari 260 suku bangsa yang ada secara keseluruhan di tanah Papua. Hubungan antara keberadaan perusahaan, kesejahteraan masyarakat, dan peran pemerintah adalah topik yang memiliki beragam penafsiran.
7. Pandangan yang Menyatakan Manfaatnya
Bagi sebagian pihak, kehadiran Freeport dan peran pemerintah dipandang membawa dampak positif, antara lain:
• Dampak Ekonomi: Kehadiran tambang membuka akses jalan, listrik, air bersih, dan sarana transportasi yang sebelumnya sulit dijangkau. Hal ini membuka kesempatan kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta mendorong tumbuhnya usaha-usaha lokal.
• Kontribusi Keuangan: Perusahaan memberikan kontribusi berupa pajak, dividen, dan dana kemitraan yang menjadi sumber pendapatan bagi daerah. Dana ini digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, fasilitas umum, dan meningkatkan layanan publik.
• Peran Pemerintah: Pemerintah bertugas mengatur perjanjian kerja sama, memastikan kewajiban perusahaan dipenuhi, serta membuat kebijakan pembagian manfaat agar dapat dirasakan seluas mungkin oleh masyarakat, termasuk melindungi hak-hak Perburuhan adat Papua.
8. Pandangan Lain yang Menyampaikan Tantangan
Di sisi lain, terdapat pula pandangan dan kenyataan lapangan yang menjadi perhatian banyak pihak:
• Persebaran Kesejahteraan: Manfaat yang ada sering kali belum dirasakan secara merata dan setara oleh seluruh kelompok suku. Sebagian kelompok masyarakat merasa perubahan hidup belum terasa secara nyata, sementara tantangan seperti perubahan lingkungan masih terasa.
• Dampak Lingkungan dan Sosial: Aktivitas pertambangan mengubah bentang alam, pola mata pencaharian tradisional, dan hubungan antarwarga. Hal ini menimbulkan kebutuhan akan penanganan lingkungan yang serius serta penyesuaian kehidupan masyarakat adat.
• Pemenuhan Keadilan: Ada harapan yang terus dikedepankan agar keadilan benar-benar terwujud—mulai dari pengakuan hak atas tanah adat, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, hingga pembagian hasil yang lebih jelas dan adil dalam jangka panjang.
9. Kesimpulan
Kehadiran Freeport menjadi salah satu faktor yang mengubah tatanan kehidupan di Mimika dan membuka potensi kesejahteraan, sedangkan pemerintah berperan sebagai pengatur dan penengah. Namun kenyataannya, upaya agar kesejahteraan dapat dinikmati seluruh suku bangsa dan keadilan benar-benar terwujud secara menyeluruh masih menjadi proses dan perjuangan Pansus Moker Karyawan Freeport, Privatisasi dan Kontraktor yang terus berlangsung hingga saat ini.
Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja kita, senantiasa memberikan hikmat, kekuatan, kesehatan, dan berkat kelimpahan bagi kita semua. Semoga KONDA ke-5 GKII Klasis Timika Kota ini berjalan dengan lancar, damai, dan penuh sukacita, serta menghasilkan keputusan-keputusan yang membawa gereja kita semakin kokoh, semakin bertumbuh, dan semakin menjadi berkat, Injil meneruskan visi dan misi mulia yang telah diletakkan oleh DNA MISI C&MA di tanah ini.
Terimakasih atas perjuangan team DPRK Mimika dan seluruh jajaran nya serta semua orang baik yang telah membantu menyelesaikan permasalahan mogok kerja krywn PT.Freport indonesia yg telah berlangsung sejak 2017 hingga 2026..Bpk said iqbal dan Bpk.Priseden Republik Indonesia semoga dapat membantu proses pemenuhan hak2 krywan freeport dengan ketegasan nya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di indonesia bagi kehidupan dan kesejahteraan rakyat..
Terimakasih.