MERAUKE (2 November): Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Sulaeman L Hamzah bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar bimbingan teknis (Bimtek) kewirausahaan dan akses permodalan bagi pelaku UMKM di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Senin, (2/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Rumah Aspirasi H. Sulaeman L. Hamzah, Kelurahan Karang Indah, Kabupaten Merauke, tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas kewirausahaan sekaligus memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya di sektor kelautan dan perikanan.
Dalam kesempatan tersebut, Sulaeman menyampaikan bimtek kali ini akan mendorong pelaku UMKM lebih berinovasi untuk mengisi peluang pasar yang ada.
“Karena sesuatu yang kita hasilkan kalau tidak laku di pasar, itu mubazir. Apalagi kita dibebani dengan kredit di bank, sementara hasil tidak terjual, pasti macet. Ini tantangan yang kita harus persiapkan dengan baik,” terangnya.
Legislator NasDem dari Dapil Papua Selatan itu juga mengatakan, hasil usaha tidak hanya ditentukan pada cita rasa tetapi juga dilihat dari kualitas dan kemasan produk. Kemasan yang bagus menjadi daya tarik untuk menarik minat konsumen. Untuk itu, KKP sangat peduli untuk mendorong masyarakat pelaku UMKM terus maju meski dalam keterbatasan kemampuan anggaran.
“Kami tetap kawal melalui aspirasi atau jalur reguler yang diusulkan. Untuk tahun ini kita ada bantuan cool box, fresher dan mesin untuk mengolah bakso bagi pelaku yang layak menerima,” sebut Sulaeman.
Wakil Bupati Merauke, Fauzan Nihayah sekaligus Direktur Rumah Aspirasi H. Sulaeman Hamzah mengatakan, banyaknya potensi alam yang dimiliki di Kabupaten Merauke khususnya di bidang perikanan, tentu sangat dibutuhkan inovasi serta kreativitas SDM untuk mengolah hasil perikanan.
Mewakili bupati dan masyarakat Kabupaten Merauke, Fauzun menyampaikan apresiasi dan terimaksih kepada anggota Komisi IV DPR RI H. Sulaeman Hamzah atas bimtek yang diselenggarakan tersebut.
“Para pelaku UMKM di bidang perikanan, terutama ibu-ibu rumah tangga yang biasa membuat nuget atau bakso ikan bisa meningkatkan wirausahanya dan mengetahui akses permodalan terutama bagaimana produk yang dihasilkan bisa dipasarkan dengan baik,” ucap Fauzun.
Ssbelumnya, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Merauke, Leonard Herman Fransiskus Rumbekwan menuturkan, bahwa pihaknya telah melakukan beberapa kegiatan melalui pendampingan, pembinaan serta pemberdayaan kepada para pelaku usaha, hanya masih terkendala dari kewirausahan, karena yang dibutuhkan adalah kemandirian dari para pelaku usaha perikanan.
Selain itu, pihaknya telah berupaya dengan melakukan kerjasama dengan beberapa dinas untuk coba membuka jalur akses pasar terkait produk unggulan daerah ke perusahan-perusahan yang ada di Merauke.
“Kalau kita dorong usaha namun belum memberikan akses pasar, itu juga menjadi masalah,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Pemberdayaan Usaha pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP RI, Ali Rahmat Imam Santoso, dalam sambutannya via zoom menyampaikan bahwa pembangunan sektor kelautan dan perikanan diarahkan melalui berbagai program yang berlandaskan prinsip ekonomi biru.
Prinsip ekonomi biru dikatakan mencakup pembangunan berkelanjutan, perlindungan laut beserta sumber dayanya, serta pengurangan tekanan terhadap ekosistem laut akibat aktivitas perikanan yang tidak bertanggung jawab.
“Upaya tersebut dilakukan untuk mendukung penyediaan pangan biru, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan,” ucapnya.
Ali menjelaskan, KKP telah menetapkan sejumlah program prioritas nasional periode 2025–2029. Program tersebut meliputi pembangunan kampung nelayan kreatif di 50 lokasi, pembangunan kawasan terintegrasi di Wakatobi, pengembangan budi daya ikan darat tematik di 40 ribu lokasi, modernisasi 5.520 unit kapal perikanan, serta pembangunan kawasan sentra industri garam nasional seluas 20 ribu hektare untuk mendukung swasembada garam. (*)
0 Komentar