JAKARTA (9 November): Target Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menghadirkan Taman Kanak-Kanak (TK) di 14.000 desa hingga akhir 2026 dinilai tidak cukup jika hanya berhenti pada pembangunan fisik. Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan bahwa kualitas dan kesejahteraan guru untuk pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah prasyarat yang tidak bisa ditawar.
“Penguatan kapasitas guru sebagai ujung tombak pembelajaran di PAUD harus menjadi prioritas, bukan pelengkap. Perluasan akses tanpa guru yang mumpuni hanya akan menghasilkan fondasi yang rapuh,” kata Lestari dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/11/2026).
Pemerintah menargetkan 14.000 desa yang belum memiliki TK akan terjangkau layanan PAUD hingga akhir 2026. Target ini bagian dari penguatan Wajib Belajar 13 Tahun. Namun, data Kemendikdasmen yang dihimpun menunjukkan dari 637.445 guru PAUD formal dan nonformal, hampir setengahnya belum bergelar sarjana (S1/D4).
Kesenjangan kualifikasi itu berhadapan dengan lonjakan bantuan revitalisasi TK dari 1.355 pada 2025 menjadi 13.831 pada 2026. Artinya, kebutuhan tenaga pengajar terlatih meningkat tajam dalam waktu singkat.
Rerie, sapaan akrab Lestari, menyoroti bahwa kualitas guru berbanding lurus dengan kualitas stimulasi yang diterima anak pada masa emas perkembangan otak sebelum usia enam tahun. Ia menilai, Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang dialokasikan bagi 150.000 guru pada 2026 tidak boleh berhenti pada formalitas gelar.
“Ini bukan sekadar soal ijazah, tetapi soal kemampuan merancang pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai tahap perkembangan anak,” ujar Rerie.
Persoalan struktural yang lebih mendasar adalah kesejahteraan. Guru PAUD nonformal—yang mencakup sekitar 95% satuan PAUD di Indonesia—tidak mengakses tunjangan sertifikasi sebagaimana guru formal. Di sejumlah daerah, gaji guru TK bahkan berkisar Rp50.000 hingga Rp300.000 per bulan.
“Kesejahteraan dan kapasitas guru harus menjadi prioritas anggaran, bukan hanya prioritas retorika,” tegas Rerie.
Anggota Komisi X DPR RI ini juga menyoroti kesenjangan guru berkualitas di daerah terpencil. Ia menilai, pemerataan tenaga pengajar terlatih harus menjadi bagian dari strategi perluasan akses, bukan urusan belakangan.
“Jangan sampai anak di pelosok hanya mendapatkan layanan PAUD secara formalitas tanpa pengajaran yang bermakna,” kata anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu.
Sebagai informasi, Kemendikdasmen menargetkan 19.940 satuan PAUD menjadi sasaran Program Revitalisasi pada 2026. Sebanyak 17.267 sekolah di antaranya telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama senilai total Rp10,9 triliun.
Rerie mendesak pemerintah pusat dan daerah memastikan setiap rupiah yang dialokasikan untuk revitalisasi diimbangi dengan investasi pada kompetensi dan kesejahteraan guru. Menurutnya, tanpa langkah itu, target 14.000 TK hanya akan menjadi angka di atas kertas.
“Fondasi pendidikan dan karakter bangsa dimulai dari ruang kelas PAUD. Di sanalah kita menanam benih Indonesia Emas 2045, atau justru membiarkannya tumbuh tanpa akar yang kuat,” pungkas Rerie. (*)
0 Komentar