Home / Berita / Berita Fraksi
Berita Fraksi

NasDem Setujui RUU Perampasan Aset, Harap Jadi Landasan Hukum Berkeadilan

📅 18 Nov 2026 💬 0 Komentar
Bagikan artikel:

JAKARTA (18 November): Fraksi Partai NasDem menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, untuk dibawa ke pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI. Persetujuan tersebut disampaikan setelah Fraksi NasDem mempelajari dan mengikuti jalannya pembahasan RUU pada pembicaraan tingkat I.

Pandangan tersebut dibacakan anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudianto Lallo, dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad serta dihadiri perwakilan Kementerian Sekretariat Negara dan Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej.

“Fraksi Partai NasDem setelah mempelajari dan mengikuti jalannya pembahasan pada tahap pembicaraan tingkat I terhadap RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, menyatakan menerima dan menyetujui RUU ini untuk dibawa ke tahap pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang,” demikian pandangan Fraksi NasDem yang dibacakan Rudianto.

Fraksi NasDem berharap pembentukan undang-undang tersebut dapat menyediakan landasan hukum yang komprehensif, efektif, dan berkeadilan. Landasan hukum itu diperlukan untuk memastikan proses penanganan aset yang berkaitan dengan tindak pidana berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat bagi negara maupun korban.

“Fraksi NasDem berharap bahwa pembentukan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana dan Tindak Pidana Lainnya ditujukan semata-mata untuk menyediakan landasan hukum yang komprehensif, efektif, dan berkeadilan dalam mengidentifikasi, melacak, membekukan, menyita, merampas, serta mengembalikan aset yang berkaitan dengan tindak pidana dan tindak pidana lainnya kepada negara atau korban,” tuturnya.

Selain itu, Fraksi NasDem mengapresiasi dan mendukung pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset. Badan tersebut diharapkan memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi seluruh mekanisme dan proses hukum acara perampasan aset hingga pengelolaan aset.

“Fraksi NasDem juga mengapresiasi dan mendukung pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh mekanisme dan proses hukum acara perampasan aset hingga pengelolaan aset,” lanjut Rudianto.

Menurut Fraksi NasDem, pengawasan diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum (APH). Dengan demikian, proses perampasan aset tidak menjadi sarana untuk menekan pihak tertentu ataupun mengganggu kegiatan ekonomi yang sah.

“Pengawasan sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum (APH) untuk menekan pihak tertentu atau mengganggu kegiatan ekonomi yang sah,” tegasnya. (gema/*)

Diskusi

0 Komentar

Tulis Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *