JAKARTA (18 November): Keterbatasan anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak boleh membuat kebutuhan pembangunan masyarakat Kepulauan Seribu terabaikan. Sejumlah infrastruktur dasar harus tetap menjadi perhatian pemerintah daerah.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad Idris, saat menyerap aspirasi masyarakat bersama jajaran perangkat daerah dalam kegiatan reses di Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu.
Idris menegaskan, di tengah kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah daerah tetap perlu memprioritaskan pembangunan yang menyangkut kebutuhan dasar dan aktivitas masyarakat.
“Saya pastikan Pulau Seribu tidak terlupakan. Walaupun tidak semuanya sekaligus, paling tidak ada beberapa pembangunan yang vital dan wajib harus dilaksanakan,” ujar Idris, Selasa (17/11).
Idris mengatakan, bersama rekan-rekannya di Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta, dirinya terus mengawal pembahasan anggaran melalui Badan Anggaran (Banggar). Upaya tersebut dilakukan agar kebutuhan pembangunan masyarakat Kepulauan Seribu tetap mendapat perhatian dan dapat diperjuangkan sesuai kemampuan keuangan daerah.
Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Pulau Panggang. Idris menyebut terdapat alokasi anggaran pembangunan dengan nilai signifikan yang berhasil diperjuangkan untuk kawasan tersebut.
Menurutnya, kebutuhan infrastruktur di Pulau Panggang cukup mendesak, mengingat tingkat kepadatan penduduknya yang tinggi. Sementara itu, fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dinilai masih belum memadai. Pembangunan Jalan Lingkar juga perlu mendapat perhatian untuk meningkatkan konektivitas dan akses masyarakat di kawasan permukiman.
“Pemenuhan infrastruktur dasar tersebut tidak hanya menunjang aktivitas sehari-hari warga, tetapi juga penting untuk menjaga kualitas lingkungan permukiman di wilayah kepulauan,” ujarnya.
Selain Pulau Panggang, Idris turut merespons aspirasi masyarakat Pulau Kelapa terkait kebutuhan pembangunan Kolam Labuh Pantura. Fasilitas ini dibutuhkan sebagai tempat bersandar kapal yang lebih aman bagi nelayan maupun warga yang menggunakan transportasi laut.
Menindaklanjuti aspirasi tersebut, Idris mengaku telah berkoordinasi dengan pimpinan Suku Dinas terkait agar rencana pembangunan Kolam Labuh Pantura dapat diprioritaskan dan segera memperoleh tindak lanjut.
Ia berharap, keterbatasan anggaran tidak menghambat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Kepulauan Seribu. Pemerataan pembangunan, menurutnya, harus tetap dijaga agar warga di wilayah kepulauan memperoleh akses infrastruktur dan kesempatan ekonomi yang layak. (FM/AS)
0 Komentar