Kemenkes dan IDI Sebaiknya Duduk Bareng Selesaikan DLP

JAKARTA (12 Januari): Ikatan Dokter Indonesia (IDI) bersikukuh menolak dicanangkannya program studi kedokteran baru yang setara spesialis. Penolakan tersebut berkaitan dengan Program studi Dokter Layanan Primer (DLP) yang rencananya akan mulai dibuka di 17 Fakultas Kedokteran di beberapa Universitas di Indonesia.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem Irma Suryani Chaniago menilai, sikap IDI tersebut bukan tanpa alasan. Menurut politisi NasDem itu, saat ini lebih dari 30 persen Puskesmas belum memiliki dokter. Selain itu, pemerintah juga telah memiliki program Dokter Keluarga.

“IDI bukan asal menolak, (pemerintah-red) penuhi dulu dong kebutuhan 30 persen dokter di Faskes (fasilitas kesehatan) satu itu. Lalu berdayakan Dokter Keluarga tersebut, karena fungsi DLP itu hampir sama dengan Dokter Keluarga,” ujarnya, Kamis (12/1).

Lebih tegas Irma menandaskan, sebaiknya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, dengan IDI, membangun dialog yang baik. Hal ini dilakukan penting karena banyak pihak yang menilai, IDI mestinya tidak hanya menolak saja. IDI harus memberikan kajian dan kerjasama dengan pemerintah.

“Sebaiknya Menkes duduk bersama dengan IDI. Jika ingin bikin program baru, saya kira komunikasi itu penting dibangun,” pungkasnya.(*)