NasDem Yakini TGB Effect Dongkrak Perolehan Suara Jokowi
JAKARTA (21 Agustus): Dukungan yang diberikan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr TGH Muhammad Zainul Majdi, Lc, MA atau yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) diyakini Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) NasDem Willy Aditya akan mampu mendongkrak perolehan suara Jokowi-KH Ma’ruf Amin di Pilpres mendatang.
Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPP NasDem ini menilai dukungan tersebut mejadi suatu hal yang positif sekali untuk menghindari kekalahan yang lalu di NTB.
“Kita harap kehadiran TGB dengan proses pembangunan yang signifikan selama ini TGB menjadi orang yang kemudian berbicara secara langsung kepada rakyatnya bahwa Pak Jokowi memiliki program dan konsern yang luar biasa buat NTB,” katanya di Metro TV, Senin (20/8).
Dengan masuknya TGB sebagai bagian yang integral dari Pak Jokowi di tengah kultur pemilih yang sangat paternalistik dan patron-klien, menurut Willy, juga akan memiliki pengaruh signifikan, belum lagi ditambah kehadiran Nahdlatul Wathan.
“Selain itu yang menjadi basis ekonomi itu terasa sekali dengan adanya KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Mandalika di Lombok pertumbuhan ekonomi masyarakat naik signifikan,” imbuhnya.
Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP NasDem ini juga melihat bagaimana Presiden Jokowi telah menjadikan NTB benar-benar menjadi satu pusat pertumbuhan pariwisata yang luar biasa selain Bali.
“Masyarakat merasakan itu secara langsung tingkat ekonomi naik signifikan lalu kemudian secara kultural Pak Jokowi intens sekali ke sana,” tambahnya.
Menurut Willy, dukungan kepada Presiden Jokowi juga datang dari banyak kepala daerah di antaranya dari Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) yang meskipun berasal dari partai yang oposisi dengan pemerintahan Presiden Jokowi saat ini.
“Sumbar juga sama walaupun Pak Irwan Prayitno itu gubernur dari latar belakang PKS, beliau secara pribadi menulis surat satu halaman penuh di koran-koran Sumbar mengatakan tidak ada presiden yang seperti ini yang bisa berlebaran di Sumbar bekerja luar biasa alimnya minta ampun,” kata Willy.
Calon legislatif DPR RI Dapil Jawa Timur XI nomor urut 1 ini juga melihat adanya semacam solidaritas dari sesama kepala daerah yang notabene Presiden Jokowi juga berangkat dari wali kota di Solo dan Gubernur di DKI Jakarta sebelum mengemban amanah menjadi Presiden Republik Indonesia.
“Tentu mereka paham betul apa yang menjadi konsern mereka apa yang mereka alami tentang dana alokasi khusus, dana alokasi umum, bagaimana pembangunan daerah, pembangunan nasional public services dan Pak Jokowi tidak asing dengan itu,” tukasnya.
Willy menegaskan harus adanya pembedaan antara ASN dan Kepala Daerah. Ia meyakini undang-undang kita juga memperbolehkan Kepala Daerah untuk mendukung calon presiden asalkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
“Memang secara undang-undang kepala daerah tidak boleh menjadi ketua tim tapi mereka boleh masuk ke dalam tim mendukung itu boleh berkampanye,” pungkasnya.
Selain membagi perhatian pada daerah-daerah yang dinilai riskan, Koalisi Indonesia Kerja (KIK) juga menaruh perhatian di daerah Jawa yang dari tiga wilayahnya kerap menjadi kunci kemenangan dengan 60 persen suara ada di sana.(*)
