NasDem Minta BKKBN Galakkan Penyuluhan
JAKARTA (18 Januari): Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) diminta untuk menggalakkan kembali penyuluhan untuk meminimalisir pernikahan dini. Selain itu, BKKBN juga diminta untuk aktif menyosialisasikan pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.
Hal demikian disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem Irma Suryani Chaniago saat rapat dengar pendapat dengan BKKBN, Rabu (18/01).
Politisi NasDem ini juga mendesak agar BKKBN bekerjasama dengan pemangku kepentingan seperti Departmen Pendidikan, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan juga Departmen Agama. Hal itu penting dilakukan agar lembaga pemerintah non Departemen ini bisa melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam mengedukasi dan mensosialisakan program yang di milikinya.
Untuk upaya meminimalisir pernikahan dini, BKKBN diminta agar berkoordinasi dengan pemangku kepentingan dalam pendidikan wajib belajar dua belas tahun.
Kemudian juga terkait narkoba, BKKBN harus bekerjasama dengan BNN. Dalam hal revisi UU Perkawinan, lembaga ini pun harus bisa berkoordinasi dengan Kementerian Agama.
“Ini menurut saya belum dilaksanakan BKKBN. Karena tidak ada koordinasi yang jelas dari BKKBN,” lanjut Irma.
Dalam rapat ini sendiri, Komisi IX DPR RI berkesimpulan, mendesak BKKBN RI untuk menetapkan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri RI terkait penambahan pembentukan Dinas yang utuh tentang pengendalian penduduk dan keluarga berencana Daerah sesuai UU No. 23 tahun 2014.
Komisi IX juga mendesak BKKBN RI untuk berkoordinasi dengan Kemenkumham dan pihak terkait untuk menghapus pasal 481 dan pasal 483 RUU KUHP agar tidak kontra produktif dengan program Keluarga Berencana.
Selain itu, Komisi IX juga mendesak BKKBN RI untuk melakukan advokasi kepada pemerintah daerah terkait norma standar prosedur dan kriteria program KB dan Keluarga Sejahtera agar program kependudukan dan keluarga berencana di daerah berjalan optimal.(*)
