Legislator NasDem Kritisi Dokter yang Suka 'Nyambi'
MAKASSAR (13 Oktober): Wakil Ketua Komisi E DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel), M Rajab mengeritik sejumlah oknum dokter ASN (aparatur sipil negara) yang bekerja di rumah sakit milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel, namun juga banyak yang bekerja di rumah sakit swasta.
"Saya mendapatkan banyak keluhan dari masyarakat dan pasien bahwa beberapa oknum dokter ASN seringkali meninggalkan rumah sakit pemerintah untuk memberikan pelayanan di tempat lain. Dokter seperti ini harus didisiplinkan agar lebih fokus bekerja di RS milik Pemprov," kata Rajab, Sabtu (13/10).
Padahal, kata Rajab, dokter ASN tersebut semestinya fokus bekerja di rumah sakit milik Pemprov Sulsel. Karena hal tersebut terkait pelayanan kesehatan yang harus maksimal.
"Karena selama ini, kelihatannya, rumah sakit yang dikelola Pemprov Sulsel kalah bersaing dengan rumah sakit swasta. Sementara tenaga dokter rumah sakit pemerintah, juga banyak digunakan di rumah sakit swasta. Kan lucu. Ada hal apa, kenapa bisa begitu," kata Rajab.
Sehingga Rajab berkesimpulan, manajemen di rumah sakit milik Pemprov Sulsel tidak berjalan baik. Termasuk juga, karena sistem pelayanan dan fasilitas rumah sakit yang kalah bersaing dengan rumah sakit swasta.
"Jadi menurut saya, pemerintah harus berani melakukan langkah tegas untuk menertibkan dokter ASN yang selama ini ikut bekerja di rumah sakit swasta. Ini saya banyak menerima keluhan soal ini. Langkah tegas bukan berarti melarang kerja di RS Swasta, tetap harus menjadikan RS Pemprov sebagai skala prioritas," tambah juru bicara DPW NasDem Sulsel ini.
Lebih lanjut Rajab mengatakan, seharusnya RS Pemprov Sulsel sebagai icon rumah sakit dalam pelayanan kesehatan yang prima.
"Ini tanggungjawab ke depan yang harus diperbaiki" tutur Rajab.
Rajab memberikan dua catatan kepada pemerintah, untuk dilaksanakan terkait hal tersebut. Pertama, Pemprov Sulsel mesti melakukan inventarisasi dokter PNS yang bekerja di ruma sakit swasta.
"Kedua, minta komitmen mereka untuk fokus dalam memberikan pelayanan di rumah sakit provinsi. Pelayanan itu harus ditingkatkan," pungkas Rajab. (*)
