Profesi Publik Berlaku Buat Siapa Pun

JAKARTA (9 Februari): Konsekuensi sebuah negara demokrasi, profesi publik harus terbuka bagi siapa pun, dan setiap keputusan harus didasarkan pada semangat inklusivitas, bukan eksklusivitas.

“Oleh sebab itu  saya senang jika ada gubernur, bupati atau wali kota orang keturunan Tionghoa atau mereka yang beragama Kristen,” kata Yudi Latif, Ketua Unit Kerja Presiden bidang Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP PIP) di Jakarta, Kamis (9/2).

Yudi Latif berbicara seperti itu dalam forum kuliah bertajuk “Kemajemukan dan Keadilan” yang diselenggarakan Koentjaraningrat Memorial  Lectures XIII-2017 di Auditorium Museum Nasional.

Menjawab pertanyaan peserta, Yudi Latif mengatakan, menuntut keadilan jangan dipersempit hanya di bidang ekonomi saja (fisik), tapi keadilan itu harus pula menyentuh ke bidang-bidang lain, seperti budaya, kepercayaan dan kesempatan. “Keadilan ekonomi jangan ditukar begitu saja,” tegasnya.

Yudi Latif minta semua pihak membuka pikiran, sehingga jangan cuma berprasangka bahwa warga negara yang tinggal di Pulau Jawa telah diperlakukan tidak adil oleh negara. Kalau bicara soal ketidakadilan, demikian Yudi Latif, “Justru saudara-saudara kita di wilayah timur-lah yang selama ini belum merasakan keadilan.”

Dalam kesempatan tersebut Yudi juga mengatakan bahwa Pancasila merupakan titik temu keberbedaan dan keberagaman bangsa. Keberagaman yang dimiliki bangsa ini, katanya, adalah pelengkap, “sehingga keindonesiaan kita semakin sempurna.” []