Author: nasdem

JAKARTA (8 Maret): Guna memahami ideologi Partai, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem DKI Jakarta, menggelar diskusi bertajuk ‘Kelas Ideologi DPW Partai NasDem Provinsi DKI Jakarta’. Acara yang dilangsungkan di auditorium DPP Partai NasDem itu dihadiri setidaknya lebih dari 50 peserta yang datang dari elemen Partai NasDem mulai dari DPW, DPD, DPC dan juga sayap Partai NasDem. Selain itu, tampak hadir pula Ketua DPW Partai NasDem DKI Jakarta, Winston P. Simanjuntak, anggota DPRD Partai NasDem Hasan Basri Umar, Sekretaris DPW Partai NasDem Wibi Andrino, serta pembicara

JAKARTA (7 Maret): Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tidak menunggu keputusan PDIP untuk menentukan sikap di Pilkada DKI 2017. Ahok memutuskan Heru Budi Hartono, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi DKI Jakarta sebagai calon wakil gubernur mendampinginya dalam Pilkada 2017 "Oh enggak bisa (nunggu). Anak-anak (Teman Ahok) sudah enggak mau nunggu nih," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Senin (7/3). Ahok menjelaskan, PDIP pada dasarnya sudah memberi restu Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mendampinginya di Pilkada DKI. Namun,

JAKARTA (7 Maret): Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akhirnya memutuskan untuk maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta melalui jalur independen.  Calon Wakil Gubernur yang dipilihnya adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Dengan diputuskannya calon wakil gubernur tersebut, mau tidak mau pengumpulan data dukungan berupa foto copy KTP harus dilakukan ulang.  Pasalnya,  selama ini Teman Ahok, yang mengumpulkan foto copy KTP dukungan hanya untuk Ahok. Menanggapi mulai ramainya bursa calon Gubernur DKI, meski masih satu satunya partai politik, NasDem

JAKARTA (7 Maret): Menyambut Pilkada Serentak 2017, Partai NasDem membuka pendaftaran untuk bakal calon kepala daerah bagi yang akan bertarung dalam pilkada tersebut. NasDem tetap memegang prinsip ‘politik tanpa mahar’. "Kami menetapkan dan tetap menyatakan politik tanpa mahar bagi yang ikut dalam Pilkada Serentak 2017," kata Ketua Tim VII Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai NasDem Enggartiasto Lukita di Kantor DPP NasDem, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, Senin (7/3). Dia menegaskan, DPP Partai NasDem melarang keras pengurus daerah tingkat terendah mengutip duit dari bakal calon kepala daerah yang

JAKARTA (7 Maret): Mulai hari Senin (7/3) Partai NasDem membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah yang ingin bertarung di Pilkada Serentak 2017. "Ini hari pertama, kami menginstruksikan kepada seluruh daerah untuk membuka pendaftaran," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai NasDem Enggartiasto Lukita di Kantor DPP NasDem, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (7/3). Pendaftaran dan verifikasi dibuka hingga 20 Maret. Setiap bakal calon kepala daerah bisa mendaftar di Kantor DPD Partai NasDem tingkat kabupaten dan kota di semua daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak pada Februari 2017. Setelah

JAKARTA (7 Maret): Partai NasDem membentuk tim ‘Muda Mudi Ahok’ untuk membantu "Teman Ahok" mengumpulkan satu juta KTP dukungan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama guna bertarung pada Pilkada DKI 2017. "Kita bentuk tim Muda Mudi Ahok, untuk membantu Teman Ahok mengumpulkan satu juta KTP," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai NasDem Enggartiasto Lukita di markas DPP NasDem, Jakarta, Senin (7/3). NasDem menyatakan mendukung sepenuhnya gubernur yang biasa disapa Ahok itu, meskipun Ahok maju dari jalur independen untuk kembali memimpin Jakarta. "Kami siap tempur. Kalau

JAKARTA (4 Maret): Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengingatkan para kepala daerah yang berasal dari kader harus menjaga amanah rakyat. “Kepentingan masyarakat bagaimanapun harus diutamakan,” tegas Surya Paloh  ketika memberikan sambutan pada acara konsolidasi kader Partai NasDem Provinsi Banten di ICE BSD City, Tangerang, Banten, Jumat (4/3). Para kepala daerah, menurut dia, harus amanah dan lebih mengedepankan kepentingan masyarakat dibanding kelompok dan golongannya sendiri. Surya mengingatkan, kepala daerah, tidak boleh hanya memikirkan diri sendiri, kelompok, dan golongan. Ia berpesan agar kepala daerah berbuat sesuatu untuk kepentingan

JAKARTA (4 Maret): Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mulai merancang strategi bila dia tidak didukung partai politik pada Pilkada DKI Jakarta, Februari 2017 nanti. Ahok sudah bersiap-siap menggandeng pegawai negeri sebagai calon wakil gubernur. "Saya mungkin dengan Pak Heru," kata Ahok di Pasar Induk Kramatjati, Jakarta Timur, Jumat (4/3) tentang calon wakil gubernur yang akan mendampinginya. Siapa Heru yang dimaksud Ahok? Heru yanhg dimaksud Ahok adalah Heru Budi Hartono, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi DKI Jakarta. Menurut Ahok, Heru adalah pegawai negeri

JAKARTA (4 Maret): Jaksa Agung HM Prasetyo membantah pemberian deponering kepada mantan pimpinan KPK, Abraham Samad (AS) dan Bambang Widjojanto (BW), merupakan barter dengan jaksa yang ditangkap KPK. "Siapa bilang? Dari mana kamu itu, enggak ada itu," kata Jaksa Agung di Jakarta, Jumat (4/3). Ia menegaskan tidak ada jaksa yang ditangkap tangan oleh KPK di Bandung, Jawa Barat. Juga tidak ada mantan jaksa penuntut umum KPK yang kini menjabat di Kejaksaan Negeri Indramayu yang ditangkap karena hendak menerima suap. "Kamu jangan ngarang ya, enggak ada itu jaksa

JAKARTA (29 Februari): Keputusan Jaksa Agung HM Prasetyo melakukan deponering kasus mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dan Bambang Widjojanto sudah final. Keputusan itu diumumkan pekan ini. "Insya Allah, nanti saya kasih tahu (pengumuman keputusan itu)," kata Prasetyo seusai menghadiri penandatanganan kontrak strategis di Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (29/2). Keputusan deponering kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto diambil di tengah pro-kontra. Tapi Prasetyo menegaskan, dirinya memiliki hak penuh untuk memutuskan. "Biar pun ada pro-kontra, tapi kan yang memutuskan Jaksa Agung.