Harmonisasi Regulasi Daerah Harus Selaras dengan Sistem Hukum Nasional
SURABAYA (8 Juli): Anggota DPR RI Fraksi Partai Partai NasDem M. Shadiq Pasadigoe mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR…
Baca Selengkapnya →
Kategori
Berita Fraksi
Kumpulan berita terbaru berdasarkan kategori.
RUU Daerah Kepulauan Perkuat Implementasi Kebijakan di Wilayah Perbatasan
JAKARTA (8 Juli): Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur (NTT) I, Julie Sutrisno Laiskodat, menegaskan bahwa pembahasan…
Baca Selengkapnya →
Teknologi Waste to Energy Jadi Solusi Atasi Masalah Sampah
JAKARTA (8 Juli): Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) diperlukan sebagai bagian dari solusi pengelolaan sampah nasional. Namun, pada pelaksanaannya…
Baca Selengkapnya →
Sahroni Desak Polda Metro Jaya Berantas Pencurian Besi di Fasilitas Umum
JAKARTA (8 Juli): Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendesak Polda Metro Jaya segera memberantas pelaku pencurian besi di…
Baca Selengkapnya →
NasDem: RUU Sisdiknas Harus Menjamin Kesejahteraan Guru
JAKARTA (8 Juli): Fraksi Partai NasDem DPR RI menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) harus memberikan perhatian…
Baca Selengkapnya →
Perlu Regulasi sebagai Dasar Hukum Taspen Kelola Iuran PPPK
JAKARTA (8 Juli): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Subardi, berharap pemerintah segera menerbitkan regulasi yang memberikan…
Baca Selengkapnya →
Pergantian Nama Provinsi Jabar Menjadi Provinsi Sunda Butuh Proses Panjang
JAKARTA (8 Juli): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ujang Bey, menilai wacana pergantian nama Provinsi Jawa…
Baca Selengkapnya →
Bongkar Sampai Akar Dugaan Klaim Fiktif BPJS Kesehatan
JAKARTA (8 Juli): Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mengecam keras dugaan praktik klaim fiktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang…
Baca Selengkapnya →
Baleg DPR Himpun Masukan untuk Kodifikasi Aturan Penyadapan
MEDAN (7 Juli): Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Martin Manurung, mengungkapkan bahwa aturan mengenai penyadapan yang selama ini…
Baca Selengkapnya →
Infrastruktur Pelayanan Publik Butuh Kepastian Pendanaan yang Berkelanjutan
JAKARTA (7 Juli): Struktur pembiayaan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU yang lebih dari 50% anggarannya bergantung pada pinjaman (loan)…
Baca Selengkapnya →