Berita Fraksi

JAKARTA (8 Januari): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Asep Wahyuwijaya, mendukung rencana merger Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di tahun 2025. Dia juga mendorong rasionalisasi bisnis perusahaan pelat merah agar dapat semakin produktif. “Saya sepakat merger dilakukan. Namun upaya rasionalisasi BUMN harus menyentuh hingga ke anak cucunya usahanya, juga agar bisnisnya semakin produktif, pendapatan negara semakin meningkat, dan pemborosan serta perilaku fraud yang merugikan keuangan negara dan badan usaha milik swasta pun bisa diredusir,” kata Asep Rabu (8/1/2025). Asep mengungkapkan dampak dan

MAKASSAR (8 Januari): Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Teguh Iswara Suardi, melakukan kunjungan kerja reses pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 dengan tujuh Balai di Sulawesi Selatan (Sulsel). Dalam kesempatan tersebut, Teguh meminta pemaparan menyeluruh terkait capaian tahun 2024, program kerja 2025, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan proyek infrastruktur. “Kami meminta ada pemaparan apa yang sudah dikerjakan di tahun 2024 dan apa yang dikerjakan di tahun 2025. Kami juga ingin tahu apa saja yang terhambat, apa hambatannya, serta solusinya,” ungkap

JAKARTA (8 Januari): Pengetahuan terkait asupan gizi berimbang bagi anak harus menjadi pemahaman dasar para orang tua sebagai bagian dari proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) nasional yang lebih baik. "Upaya untuk memberi pemahaman para orang tua mengenai asupan gizi berimbang kepada anak harus konsisten ditingkatkan, demi generasi penerus bangsa yang lebih baik di masa depan," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (8/1/2025). Data International Diabetes Federation (IDF) pada 2022 menunjukkan, terdapat 1,2 juta penderita diabetes melitus (DM) tipe 1 pada

JAKARTA (7 Januari): Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Nasdem, Arif Rahman, mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan mulai diberlakukan pada Senin 6 Januari 2025. Menurut Arif, program tersebut merupakan pelaksanaan amanat Pembukaan UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta mengimplementasikan sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. “Kita sangat mendukung program Makan Bergizi Gratis,” kata Arif, Selasa (7/1/2025). Ia berharap bahwa program MBG tidak hanya menyasar siswa tetapi juga ibu hamil dari keluarga kurang mampu,

JAKARTA (7 Januari): Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sri Wulan, meminta pemerintah segera memperbaiki Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) yang dinilai sudah tidak layak digunakan akibat kerap dilanda banjir. Bahkan, ia juga menyarankan untuk mempertimbangkan pembangunan fasilitas baru yang lebih memadai untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji 2025. "Kita memperhatikan bahwa KKHI ini sudah enggak layak. Kemarin disampaikan oleh perwakilan Kemenkes bahwa KKHI bawahnya banjir dan tidak memungkinkan untuk digunakan. Ini akan menjadi pertimbangan kita semua," ujar Sri Wulan dalam rapat koordinasi Komisi

JAKARTA (7 Januari): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Amelia Anggraini, mendorong evaluasi menyeluruh penggunaan senjata api (senpi) di lingkungan TNI. Hal itu disampaikan setelah kasus penembakan oleh oknum anggota TNI AL di Tol Tangerang-Merak yang menyebabkan seorang warga tewas. Amelia menegaskan, pengawasan penggunaan senpi oleh aparat hukum masih sangat lemah. Hal itu harus diperkuat meski TNI sudah memiliki standard operating procedure (SOP) atau prosedur operasi standar yang jelas. “Kasus ini mengingatkan kita bahwa prosedur yang ada harus dijalankan dengan disiplin tinggi untuk

JAKARTA (7 Januari): Upaya untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi mahasiswa dan perguruan tinggi, harus dilakukan secara konsisten demi meningkatkan peran perguruan tinggi dalam proses pembangunan nasional. "Dengan semakin banyaknya tantangan yang kita hadapi saat ini, butuh dukungan setiap anak bangsa, termasuk para mahasiswa dan institusi perguruan tinggi untuk bersama-sama berperan aktif dalam proses pembangunan," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/1/2025). Pada acara Taklimat Media 2025 di Kantor Kemendikti Saintek, Jakarta, Jumat (3/1), Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek)

JAKARTA (7 Januari): Salah satu poin Asta Cita Presiden Prabowo Subianto adalah ketahanan pangan. Untuk mewujudkan salah satu program unggulan Presiden itu, anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi NasDem, Arif Rahman, meminta pemerintah memastikan kesejahteraan petani yang selama ini masih terpuruk akibat kesulitan mendapatkan pupuk. Berdasarkan hasil observasi dan kajian di lapangan, Arif mengungkapkan bahwa kesulitan para petani mendapatkan pupuk akibat banyaknya praktik atau perilaku koruptif yang dilakukan sejumlah oknum. "Maka saya memiliki ide dan gagasan agar pemerintah bukan lagi memberikan subsidi pupuk, tapi memberikan

JAKARTA (6 Januari): Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sri Wulan, menyatakan Fraksi Partai NasDem DPR RI menyetujui Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 senilai Rp89.410.258,79. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi VIII dengan Menteri Agama dan Kepala Badan Penyelanggara Haji (BPH), serta Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2025). “Setelah mengikuti dinamika pembahasan dan menganalisis biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M di Komisi VIII maupun dalam Panja BPIH

JAKARTA (6 Januari): Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan pihaknya siap berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka menyusun naskah revisi UU Pemilu. Terlebih lagi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Legislator Partai NasDem itu menjelaskan, sejatinya RUU Pemilu sudah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025 dan menjadi usulan DPR. Berarti DPR yang akan menyusun draf dan naskah akademik RUU tersebut. Meski demikian, pihaknya mendengar bahwa Kemendagri juga tengah menyusun dokumen tersebut. “Kami akan menyusun,