Sugeng Suparwoto Nyatakan Komisi XII Setujui Rancangan Kebijakan Energi Nasional
JAKARTA (4 Februari): Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, mengatakan komisinya menyetujui Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) yang merupakan adaptasi dari pertumbuhan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mencakup ketahanan energi dan kemandirian energi. “Hari ini kita telah menyetujui Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional. Sesuai ketentuan undang-undang, RPP KEN ini harus mendapat persetujuan DPR. Jadi hari ini setiap fraksi memberikan pandangan dan menyatakan setuju dengan RPP yang telah diajukan,” ungkap Sugeng seusai Rapat Kerja Komisi XII DPR
I Nengah Nilai Keterlambatan Perpanjangan Sewa PT DTL Tergolong Wanprestasi
JAKARTA (4 Februari): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, I Nengah Senantara, menilai keterlambatan perpanjangan alokasi lahan selama 11 bulan dari PT Dani Tasha Lestari (DTL) kepada Badan Pengusahaan (BP) Batam terkait pemanfaatan lahan berpotensi menjadi wanprestasi. “Tadi dari PT Dani Tasha Lestari menyampaikan ada keterlambatan 11 bulan. Nah menurut pendapat saya, perjanjian jangan kan sampai terlambat 11 bulan, 1x24 jam pun sudah wanprestasi. Itu harus dipahami dulu,” ujar Nengah dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VI DPRdengan PT Dani Tasha
Asep Wahyuwijaya Minta Distribusi Gas Melon Dikembalikan ke Pengecer
JAKARTA (4 Februari): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Asep Wahyuwijaya, menilai pemerintah kurang jeli dalam melihat konsekuensi pemberlakuan kebijakan distribusi LPG 3 kilogram (kg) atau Gas Melon hanya sampai ke pangkalan. "Rantai akhir distribusi yang mendekatkan gas ke masyarakat itu kan tingkatnya di pengecer atau di warung-warung, bukan di pangkalan. Ketika rantai pengecer atau warungnya dihilangkan maka praktis warga pun larinya ke pangkalan," ungkap Asep dalam keterangannya, Selasa (4//2/2025). Asep juga menegaskan, dengan kondisi seperti itu mengakibatkan selain harus mengantri karena jarak
Komdigi Diminta Bentuk Aturan Sementara Lindungi Ruang Digital dari Konten Negatif
JAKARTA (4 Februari): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Amelia Aggraini, mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) membentuk aturan sementara untuk melindungi ruang digital dari konten negatif. Diperlukan aturan sementara sambil menunggu penyusunan RUU Perlindungan Anak di Ruang Digital. Menurut Amelia, penyebaran konten negatif seperti judi online, pinjol ilegal, penipuan, dan pornografi sudah sangat meresahkan, terutama bagi anak-anak dan generasi muda. "Sambil menunggu itu (RUU Perlindungan Anak di Ruang Digital) harus ada regulasi yang tegas terhadap platform-platform digital yang memuat konten negatif," ujar
Perspektif Arkeologis Harus Menjadi Dasar Pengambilan Keputusan
YOGYAKARTA (3 Februari): Para pemangku kebijakan harus didorong dan diingatkan untuk memasukan perspektif arkeologis sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan dalam melahirkan kebijakan. "Belajar dari berbagai pengalaman yang mengabaikan perspektif arkeologis dalam pengambilan keputusan, sudah saatnya organisasi profesi bersikap secara tegas dan mengambil peran untuk terus-menerus mengingatkan para pemangku kepentingan agar memperhatikan perspektif arkeologis dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Ini pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat memberi sambutan pada Kongres Perkumpulan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI) dan Seminar
Felly Minta BPJS Kesehatan Selesaikan Tunggakan Iuran Peserta Mandiri
JAKARTA (3 Februari): Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, meminta BPJS Kesehatan menyelesaikan permasalahan tunggakan iuran peserta. Pasalnya, hampir 15 juta masyarakat berisiko kehilangan akses layanan kesehatan. Felly mengatakan lebih dari 54% peserta mandiri, terutama dari kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP), tidak aktif akibat menunggak iuran. Menurutnya, hal itu menjadi tantangan besar karena dapat mengganggu stabilitas keuangan BPJS Kesehatan dan layanan kesehatan bagi masyarakat. “Program JKN ini sangat bermanfaat bagi masyarakat luas, tetapi persoalan iuran mandiri yang menunggak perlu
Fauzi Amro: Efisiensi Anggaran Penting untuk Wujudkan Program Prioritas
KARAWANG (3 Februari): Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi H Amro, mengatakan efisiensi anggaran menjadi kewajiban bagi pemerintah guna memastikan ruang fiskal lebih optimal. Langkah itu penting agar kebijakan fiskal dapat selaras dengan visi-misi Presiden Prabowo Subianto. Fauzi menyoroti implementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% yang berlaku untuk barang dan jasa mewah. Dari target penerimaan pemerintah yang diperkirakan mencapai Rp70 triliun hingga Rp100 triliun, realisasi penerimaannya hanya berkisar Rp3 triliun hingga Rp5 triliun. Hal itu menunjukkan perlunya strategi tambahan untuk memperbesar ruang fiskal negara. "Oleh
Transformasi Digital Bidang Administrasi Kependudukan Jadi Kunci Bangsa Naik Kelas
JAKARTA (3 Februari): Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mendorong Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk mengoptimalisasikan transformasi digital dalam bidang administrasi kependudukan agar menjadi bangsa yang naik kelas. “Bangsa ini saya kira memang harus naik kelas. Salah satu ciri bahwa pemerintahan kita naik kelas itu, kita mengalami transformasi digital, termasuk di dalam administrasi kependudukan kita,” ujar Rifqinizamy dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Mendagri Tito Karnavian dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025). Legislator Partai
Dukung Kampus Kelola Tambang, Arif Rahman Tekankan Fungsi Pengawasan
JAKARTA (3 Februari): Kepala Kelompok Fraksi Partai NasDem di Badan Legislasi DPR RI, Arif Rahman, mendukung pemberian izin pengelolaan tambang kepada perguruan tinggi, UMKM, dan ormas keagamaan. Dia menekankan agar dalam implementasinya nanti, fungsi pengawasan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. "Kalau kita bicara Rancangan Undang-Undang Minerba ini juga bagian dari implementasi pembukaan Undang-Undang Dasar dan juga nilai-nilai Pancasila. Ini bicara azas pemerataan. Memang harus ada pemahaman tentang inklusi. Pemahaman bahwa semua diberikan kesempatan," ujar Arif dalam RDPU Badan Legislasi DPR dalam rangka menyerap masukan masyarakat terkait
NasDem Dukung Pemerintah Selaraskan Perubahan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah
JAKARTA (3 Februari): Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai NasDem Komisi II DPR RI, Ujang Bey, mendukung pemerintah dalam menyelaraskan perubahan jadwal pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024. “Tadi yang dijelaskan oleh Mendagri soal perubahan-perubahan itu, kalaupun nanti kita sepakati bahwa tanggal akan ditetapkan oleh pemerintah, pada prinsipnya kita mengikuti tanggal pelaksanaan itu. Kita serahkan sepenuhnya kepada Mendagri,” ujar Ujang Bey dalam rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Mendagri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta,