a

Berita

JAKARTA (7 Desember): Penerapan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbeda level pada pengendalian Covid-19 di masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) membutuhkan pengawasan yang lebih cermat dan koordinasi yang baik antardaerah. "Kebijakan penerapan level PPKM yang berbeda, sesuai dengan pencapaian sejumlah indikator pengendalian Covid-19 di setiap daerah cukup sulit dilakukan tanpa pengawasan dan kolaborasi yang baik antarpara pemangku kepentingan di daerah," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/12). Dalam keterangannya secara daring, Senin (6/12), pemerintah memutuskan untuk memperpanjang PPKM

BOGOR (6 Desember): Bidang Lingkungan Hidup DPP Partai NasDem di bawah komando Lusyani Suwandi serius dalam upaya menjaga masa depan bumi dengan mengelola sampah menjadi bahan baku bernilai ekonomi.  Upaya tersebut nampak saat Bidang Lingkungan Hidup DPP NasDem melakukan kunjungan ke sentra pengolahan sampah Recycle Center di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (6/12). Lusyani yang datang bersama Wakil Ketua Bidang Lingkungan Hidup, Millie Lukito dan rombongan DPP NasDem Bidang Lingkungan Hidup, mengatakan, kehadirannya untuk melihat secara langsung proses pengolaan bank sampah dan pengolahan sampah

JAKARTA (6 Desember): Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni mengapresiasi tindakan cepat Polri untuk menangkap dan menetapkan tersangka Bripka RB atas dugaan pemerkosaan dan perintah aborsi pada mahasiswi berinisial NW. "Tentunya kepolisian sudah cepat dalam menindak dan menangkap RB serta menetapkannya sebagai tersangka. Kapolri juga sudah sampai turun tangan langsung dan telah menyatakan bahwa institusinya akan terus mengusut kasus ini. Jadi ini tentunya suatu langkah cepat dan tegas dari kepolisian," kata Sahroni dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin (6/12). Legislator

JAKARTA (6 Desember): Pelatihan tanggap darurat yang konsisten bagi masyarakat di kawasan rawan bencana penting dilakukan, menghindari terjadinya korban jiwa saat bencana alam terjadi. "Para pemangku kepentingan harus konsisten membangun kesadaran masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana, agar memahami pentingnya langkah-langkah tanggap darurat saat terjadi bencana," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (6/12). Catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan pada periode 1 Januari – 18 November 2021 terjadi 2.461 bencana di Indonesia. Berdasarkan catatan tersebut, Lestari yang akrab disapa Rerie

JAKARTA (6 Desember): Ketua Pelaksana Formula E yang juga Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni, mengatakan, kesediaan dirinya menjadi Ketua Pelaksana ajang balap mobil listrik kursi tunggal yang akan berlangsung tahun depan dilakukan berdasarkan atas kecintaannya yang besar kepada bangsa Indonesia. Sekjen Ikatan Motor Indonesia itu pun menyadari adanya kemungkinan segelintir pihak yang bisa saja malah kurang senang dengan adanya kegiatan tersebut. Pria asal Tanjung Priok yang gemar mengoleksi mobil mewah itu pun meminta agar perhelatan Formula E tidak dikaitkan dengan dunia politik. “Jadi intinya cuma

JAKARTA (3 Desember): Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni mengingatkan kepada para kader NasDem terkait betapa pentingnya menjaga hubungan baik kepada semua pihak. Hal tersebut menurutnya sangat penting untuk bisa terus berkolaborasi dalam misi gerakan perubahan. Penekanan itu disampaikan Sahroni saat membuka kegiatan Rapat Konsolidasi Pemenangan NasDem di Wilayah Jawa 1 yang meliputi Banten dan DKI Jakarta yang berlangsung di Kampus ABN, di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (3/12). Crazy Rich Tanjung Priok yang makin digemari publik setelah didaulat menjadi Ketua Pelaksana ajang balap Formula E

JAKARTA (3 Desember): Gubernur Akademi Bela Negara (ABN) Partai NasDem, IGK Manila mendoakan Partai NasDem dapat meraih sukses ganda pada gelaran Pemilu 2024 mendatang. Dia pun bersama Civitas Academica Kampus ABN NasDem siap mendukung segala langkah positif untuk mewujudkan misi besar tersebut. Penegasan tersebut disampaikan Manila saat menyampaikan sambutannya dalam Rapat Konsolidasi Pemenangan Pemilu Jawa 1 Wilayah Banten dan DKI Jakarta yang berlangsung di Aula Ki Hajar Dewantara, Kampus ABN, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (3/12). Dalam acara yang dibuka langsung Bendahara Umum NasDem Ahmad Sahroni dan

JAKARTA (3 Desember): Partai NasDem semakin menjadi magnet bagi para politisi senior dan sederet tokoh masyarakat. Terbaru NasDem yang dikenal konsisten menerapkan Politik Tanpa Mahar itu kedatangan tujuh tokoh besar dari wilayah Banten dan DKI Jakarta. Sejumlah nama seperti Mantan Ketua DPRD Banten, H. Aeng Haerudin, Mantan Kepala BIN Maluku, Laksamana TNI (Purn) Ir. H. Eden Gunawan M.Si, Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Serang, H. Santibi, Ketua Perkumpulan Uang Banten (PUB) Kabupaten Pandeglang, Wawan Ridwan. Kemudian, Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi

JAKARTA (3 Desember): Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem Bidang Teritorial Pemenangan Pemilu Jawa 1 yang meliputi wilayah Banten dan DKI Jakarta mengadakan rapat konsolidasi persiapan Pemilihan Umum tahun 2024 mendatang. Kegiatan itu sendiri berlangsung di Kampus Akademi Bela Negara (ABN), Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (3/12) dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Kegiatan ini diikuti oleh 200 peserta aktif, yang berasal dari unsur pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD), anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Fraksi Partai NasDem, pengurus badan dan sayap

JAKARTA (30 November): Ketua Ketua DPP NasDem Bidang Hubungan Legislatif Atang Irawan mendorong pemerintah untuk menyikapi dengan bijak terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker). Menurut Atang, Partai NasDem mengusulkan agar eksekutif segera membentuk tim lintas kementerian/lembaga untuk memperbaiki regulasi tersebut. Atang melanjutkan, salah satu tugas yang harus dilakukan tim tersebut adalah merevisi UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) beserta lampirannya. "Segera menugaskan Kementerian Hukum dan HAM untuk membuat tim lintas kementerian