Lita Arifin Berikan Perhatian Khusus terhadap Kondisi Sekolah di Ogan Ilir
INDRALAYA (3 Februari): Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lita Machfud Arifin, memberikan perhatian khusus terhadap tingginya angka putus sekolah dan kondisi sarana pendidikan yang mengalami kerusakan di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Lita mengungkapkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 4.739 sekolah dasar (SD) dengan 9,94% di antaranya mengalami kerusakan berat. Sementara itu, dari total 1.469 sekolah menengah pertama (SMP), 5,81% dalam kondisi rusak berat. Untuk tingkat sekolah menengah kejuruan (SMK), dari 325 sekolah, 2,8% mengalami kerusakan berat, sedangkan dari
Revisi UU No. 19/2003 Dorong BUMN Lebih Leluasa Menjalankan Bisnis
JAKARTA (3 Februari): Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan pemerintah menyetujui Rancangan Revisi Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN) menjadi undang-undang. Fraksi Partai NasDem menilai revisi penting untuk mendorong BUMN lebih lincah dalam menjalankan bisnis maupun penugasan dari pemerintah. “BUMN kita dengan aset yang fantastis sebenarnya bisa lebih maju lagi dengan dukungan aturan. Maka revisi ini diharapkan mampu mendorong BUMN lebih leluasa, lebih lincah, dan fokus menjalankan bisnisnya atau penugasan pemerintah,” ucap anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem, Subardi, di
Fauzi Amro Dorong Evaluasi Proyek Strategis Nasional
KARAWANG (3 Februari): Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Fauzi H Amro, mendorong evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) guna memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara. Meskipun banyak PSN yang berdampak positif bagi masyarakat, ada pula yang dinilai kurang efektif dan justru menghamburkan anggaran. "Proyek Strategis Nasional itu ada yang baik dan ada yang kurang baik. Yang baik itu jelas, seperti proyek transportasi, jalan, bendungan, dan perumahan. Ke depan, harus ada prioritas mana yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat, mana yang benar-benar
Fauzan Khalid Minta Mendagri Rumuskan Peraturan Ketat untuk Lindungi Aparatur Desa
JAKARTA (3 Februari): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Fauzan Khalid, meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk merumuskan peraturan yang lebih ketat terkait status dan pelatihan bagi aparatur desa di seluruh Indonesia. “Penting sekali Pak Mendagri, saya kira dibuat peraturan yang lebih strict (ketat) terkait dengan aparatur desa,” ujar Fauzan dalam Rapat Kerja Komisi II DPR dengan Mendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025). Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat II
Tata Kelola Pemerintahan Berperspektif Disabilitas Harus Segera Diwujudkan
JAKARTA (1 Februari): Tata kelola pemerintahan yang inklusif dan memiliki perspektif disabilitas harus segera diwujudkan demi pelaksanaan amanat konstitusi yang mewajibkan perlindungan kepada setiap warga negara. "Kesiapan sumber daya manusia (SDM) untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang memiliki perspektif disabilitas merupakan pekerjaan rumah bersama yang harus segera dituntaskan," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, Jumat (31/1), saat beraudiensi dengan komunitas penyandang disabilitas di Bali, antara lain Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Provinsi Bali, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Provinsi Bali, dan Persatuan Tunanetra Indonesia Provinsi Bali,
Sambut HUT Pekabaran Injil, Cheroline Chrisye Gelar Aksi Bersih Sampah Laut di Pulau Mansinam
MANOKWARI (31 Januari): Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Cheroline Chrisye Makalew, bersama Pemuda Dominggus Mandacan dan anggota Pramuka menggelar Aksi Bersih Sampah Laut di Pulau Mansinam, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Rabu (29/01/2025). Aksi tersebut digelar dalam rangka menyambut HUT ke-170 Pekabaran Injil di Papua yang menjadi momen bersejarah bagi jemaat Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua. "Untuk menyambut HUT ke-170 Pekabaran Injil di Tanah Papua, hari ini kami berkolaborasi dan menggelar aksi bersih-bersih sampah laut," ujar Cheroline. Ia menyatakan, kegiatan itu merupakan
Dini Rahmania Kunjungi Lokasi Banjir dan Beri Bantuan kepada Korban Terdampak
BANGIL (31 Januari): Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Dini Rahmania, meninjau dua lokasi terdampak banjir di Desa Rejoso Lor, Kecamatan Rejoso dan Desa Kedawung Kulon, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Kamis (30/1/2025). Selain meninjau langsung korban di lokasi, Dini yang didampingi TIm Tagana Dinas Sosial Pasuruan juga memberikan bantuan kepada korban terdampak banjir. Dalam kunjungannya, Dini ingin memastikan seluruh warga terdampak mendapat bantuan. Dini sempat berdialog dan mendengar keluhan warga terdampak yang mengungsi ke Balai Desa Rejoso Lor. Ia memberikan dukungan
Perlindungan Memadai bagi Situs Patiayam Harus Segera Direalisasikan
JAKARTA (31 Januari): Upaya peningkatan status menjadi cagar budaya nasional terhadap situs Patiayam harus segera direalisasikan demi pelestarian situs yang terancam hancur akibat kerusakan lingkungan dan penjarahan yang terus berlangsung. "Situs-situs prasejarah penting yang kita miliki, seperti situs Patiayam yang berada di Kabupaten Kudus dan Pati di Jawa Tengah, harus segera diberi perlindungan yang memadai agar peninggalan benda-benda bersejarah yang ada di dalamnya dapat dilestarikan, sehingga bisa menjadi sumber pengetahuan bagi generasi mendatang," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (31/1/2025). Hal
Rajiv Ingatkan Reklamasi di Pulau Serangan Jangan Singkirkan Warga Lokal
JAKARTA (31 Januari): Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rajiv, mendesak PT Bali Turtle Island Development (BTID) untuk menjamin nelayan dan pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) mendapatkan akses di Pulau Serangan, Bali. Masyarakat lokal perlu mendapatkan perhatian agar keberlangsungan mata pencaharian mereka tak terganggu. “PT BTID harus menjamin akses mereka melaut, jangan dipersulit apalagi hilang. Kita tahu, Pulau Serangan merupakan Kawasan Ekonomi Khusus, namun harus diingat masih ada masyarakat asli yang mengandalkan mata pencarian sebagai nelayan,” ujar Rajiv dalam keterangan tertulis,
Willy Aditya Pastikan Komisi XIII Awasi Proses Amnesti 44 Ribu Napi
JAKARTA (31 Januari): Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menegaskan komisinya ikut mengawasi daftar 44 ribu narapida (napi) yang bakal mendapatkan amnesti dari pemerintah. Napi yang mendapatkan amnesti harus dipastikan sesuai sasaran. "DPR dalam hal ini memberikan pertimbangan dan dalam konteks peran dan fungsi pengawasan tentu kita akan melihat siapa-siapa saja yang akan diajukan dalam daftar 44 ribu ini," kata Willy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025) Legislator Partai NasDem itu mengatakan pihaknya akan menggelar rapat kerja (raker) dengan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas