KUHAP Harus Direvisi karena Sudah tidak Sesuai dengan Kondisi Saat Ini
JAKARTA (31 Januari): Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai NasDem Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, mengungkapkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku saat ini sudah tidak relevan dengan kondisi hukum di Indonesia. Pembaruan KUHAP sangat diperlukan setelah Indonesia melakukan revisi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada 2023. KUHAP yang berlaku sudah berusia 43 tahun sejak disahkan pada 1981. “Hukum acara kita sudah dari 1981, berarti sudah 43 tahun. Saya khawatir norma-norma yang ada di KUHAP sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi kekinian, lebih
Lita Machfud Soroti Pentingnya Kebijakan Tepat Sasaran Atasi Anak Putus Sekolah
PALEMBANG (31 Januari): Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lita Machfud Arifin, menyoroti pentingnya kebijakan yang tepat sasaran agar anak-anak yang putus sekolah dapat kembali bersekolah. "Kami berharap dengan kunjungan ini mendapatkan masukan, data yang akurat dan relevan, serta mengetahui kendala yang dihadapi terkait pendidikan di Sumatra Selatan sehingga dapat kami bawa ke DPR dan diperjuangkan," kata Lita dalam Kunjungan Kerja Komisi X DPR ke Palembang, Sumatra Selatan, Kamis (30/1/2025). Legislator dari Dapil Jatim I (Kota Surabaya dan Kota Sidoarjo) itu juga menyoroti
Menteri ATR/BPN Harus Siap Hadapi Serangan Balik Pemilik SHGB di Perairan Tangerang
JAKARTA (31 Januari): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ujang Bey, mengapresiasi langkah Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, yang membuka kepemilikan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) di Perairan Kabupaten Tangerang. Dia meminta pihak ATR/BPN bersiap jika ada gugatan balik setelah sertifikat tersebut dicabut. "Jangan sampai di kemudian hari terjadi gugatan-gugatan, dan mereka juga beralibi HGB di atas perairan itu bukan masalah ilegal atau tidak ilegal. (Bisa saja) mereka menyatakan sudah ada izin, sudah bayar pajak dan juga memiliki
Penggunaan Uang Digital Kurangi Peredaran Uang Palsu
KARAWANG (31 Januari): Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) telah mengatur mengenai mata uang digital. Oleh karena itu, penting untuk menyosialisasikan penggunaan uang digital guna mengurangi peredaran uang palsu dan mencegah transaksi ilegal. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi H Amro saat kunjungan kerja di Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri), di Karawang, Jawa Barat, Kamis (30/1/2025). "Beberapa negara telah lebih dulu menerapkan sistem uang digital, dan Indonesia perlu lebih masif dalam mengenalkan konsep ini kepada masyarakat. Kami di Komisi
Jiddan Dorong Pengembangan Mesin Pencetak Uang Karya Anak Bangsa
KARAWANG (31 Januari): Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Thoriq Majiddanor, mendorong Bank Indonesia (BI) dan Perum Peruri untuk mengembangkan mesin pencetak dan bahan baku pembuatan uang dari karya anak bangsa Indonesia. Jangan sampai Indonesia terus bergantung pada teknologi dari luar negeri. "Pada prinsipnya kami mendorong Bank Indonesia, khususnya Perum Peruri, atau pun vendor-vendor yang ditunjuk untuk mencetak uang ke depan harus menggunakan teknologi karya anak bangsa," ujar Jiddan, sapaan akrab Thoriq Majiddanor, dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR ke Perum
Nabil Husien Kunjungi Sejumlah Titik Banjir di Samarinda
JAKARTA (31 Januari): Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI dari Dapil Kalimantan Timur, Nabil Husien Said Amin Alrasydi, mengunjungi sejumlah titik terdampak banjir di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Jumat (31/1/2025). Nabil juga memberikan sejumlah bantuan berupa bahan makanan siap saji, bantuan untuk dapur umum, popok bayi dan lansia, obat-obatan, dan susu. "Musibah ini membuat saudara-saudara kita kesulitan menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk memenuhi kebutuhan makan dan minum," kata Nabil dikutip dari Instagram pribadinya @nabilhusien99. Anggota Komisi III DPR RI itu mengunjungi tiga titik banjir. Di antaranya Perumahan Bengkuring,
Pelantikan Kepala Daerah pada 6 Februari Memiliki Legitimasi Yuridis
JAKARTA (30 Januari): Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang akan berlangsung pada 6 Februari 2025 memiliki legitimasi yuridis. Mereka yang dilantik pada tanggal tersebut merupakan kepala daerah terpilih yang tidak disengketakan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Bagi yang masih bersengketa di MK, pelantikan akan dilakukan setelah ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Menurut Rifqy, konstruksi hukum UU No. 10/2016 tentang Pilkada memungkinkan pelantikan kepala daerah terpilih dengan tidak serentak, tanpa menghilangkan makna keserentakan. "Dalam pengertian, serentak bagi mereka
Fauzi Amro: Tingkatkan Pengawasan Peredaran Uang Palsu
KARAWANG (30 Januari): Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi H Amro, meminta seluruh pihak meningkatkan pengawasan terhadap peredaran uang palsu di Indonesia dalam momentum libur nasional dan hari keagamaan. “Momentum seperti Imlek, Nyepi, dan Idul Fitri akan meningkatkan peredaran uang di masyarakat. Jika tidak diawasi dengan baik, ini bisa berdampak pada lonjakan harga barang dan inflasi,” ujar Fauzi saat kunjungan spesifik (kunspek) ke Bank Indonesia dan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) di Karawang, Jawa Barat, Kamis (30/1/2025). Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan
Legislator NasDem Desak Polri Jerat Penganiaya Anak di Nias dengan Pasal Berlapis
JAKARTA (30 Januari): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, geram dengan ulah pelaku yang menganiaya NN, 10, di Nias Selatan, Sumatera Utara. Polri didesak menjerat pelaku dengan pasal berlapis yakni penganiayaan dan pasal perlindungan anak. “Saya minta polisi pastikan kasus ini diusut tuntas sehingga korban bisa mendapat keadilan. Jerat pelaku dengan pasal berlapis, yaitu penganiayaan dan pasal perlindungan anak, dengan pidana maksimal," kata Sahroni, Rabu (29/1/2025). Sahroni juga mendesak korban dipisahkan dari keluarga yang menganiayanya demi keamanan korban. Pelaku juga harus menjalani pemeriksaan kejiwaan
Indonesia-Kanada Berpeluang Kerja Sama terkait Manajemen Perbatasan
JAKARTA (30 Januari): Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menyoroti ketertarikan Indonesia terhadap sistem manajemen perbatasan Kanada yang dinilai efektif. Hal itu dikemukakan saat menerima kunjungan Duta Besar Kanada untuk Indonesia, Jess Dutton, ke Komisi XIII DPR RI. Komisi XIII DPR mengapresiasi pertemuan tersebut yang membahas berbagai isu strategis, termasuk ekonomi, energi, serta manajemen perbatasan dan imigrasi. "Kanada memiliki pengalaman dalam mengelola perbatasan dengan baik, terutama karena berbatasan langsung dengan Amerika Serikat. Kami ingin mempelajari bagaimana mereka mengelola imigrasi, termasuk kursus reguler yang diberikan kepada