JAKARTA (17 Juni): Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Roberth Rouw mendukung pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Papua. Pemekaran tersebut demi mengejar ketertinggalan pembangunan dan untuk memperpendek rentang kebijakan yang selama ini terkendala di Papua. Meskipun demikian, harus ada afirmasi khusus dengan pembentukan DOB Papua.
“Tapi jangan hanya diberikan begitu saja. Harus juga memberikan afirmasi khusus kepada tiga provinsi DOB itu, yaitu dengan dukungan anggaran yang baik agar pembangunan di Papua lebih baik dan lebih cepat. Jangan hanya semangat memberikan DOB, tapi juga semangat memberikan dengan segala konsekuensinya, yakni dukungan anggaran untuk mempercepat pembangunan,” ujar Roberth dalam keterangannya, Rabu (15/6).
Pembentukan DOB Papua masih menjadi isu strategis pemerintah untuk menjawab persoalan kemiskinan, percepatan pembangunan kesejahteraan rakyat, dan pembangunan di Papua. Roberth setuju dengan niat Pemerintah Pusat yang akan menambah tiga DOB di Papua.
Namun, Legislator NasDem itu juga memberikan dua syarat yang harus dipenuhi pemerintah agar DOB bisa berjalan sesuai harapan rakyat Papua. Pertama, soal keterwakilan masyarakat Papua dan Papua Barat hanya sebanyak 13 kursi. Jika nantinya terjadi pemekaran menjadi lima provinsi, maka diusulkan agar pemerintah memberikan tiap provinsi menjadi empat kursi.
“Jadi total masyarakat Papua memiliki 20 perwakilan di DPR RI,” harap Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI itu.
Selain itu, ia juga mengingatkan pemerintah agar memperhatikan konsekuensi anggaran jika nantinya DOB Papua terealisasi .
“Harus diberikan afirmasi khusus, bahwa semangat memberikan DOB dengan segala konsekuensi dari mulai anggaran dan keterwakilan di DPR,” ucapnya.
Mengenai pihak yang menolak DOB, Roberth menjelaskan, sejak dulu semua daerah memohon dan berebut dimekarkan. Dalam konteks Papua, Pemerintah Pusat memberikan khusus, karena itulah ada pihak yang curiga dengan niat pemerintah tersebut.
“Pemerintah harus bisa menjawab itu, yakni dengan memberikan afirmasi khusus, dan segala konsekuensinya harus juga ditanggung. Dengan demikian masyarakat melihat bahwa pemerintah betul-betul memperhatikan dan ingin mempercepat pembangunan di Pulau Papua,” pungkasnya.
(dpr.go.id/*)