Opini Detail

Catatan Profiling Struktur NasDem

Catatan Profiling Struktur NasDem

  • 11 Mei 2021
  • 316

Oleh Ridwan Monoarfa

Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPW NasDem Gorontalo


PARTAI politik merupakan pilar utama demokrasi. Keberadaan partai politik diharapkan mampu mengartikulasikan kepentingan masyarakat—melalui instrumen kekuasaan yang tersedia—agar diimplementasikan oleh pemerintah. 

Beetham (1999) dalam bukunya Democracy and Human Rights menempatkan “demokrasi” sebagai instrumen keadilan yang mensyaratkan adanya kontrol popular (warga) terhadap urusan publik. Dalam negara demokratis, idealnya, publik (masyarakat) mesti terlibat mengontrol pembuatan kebijakan, termasuk mengawal ketat otoritas pembuat keputusan (Pascarina, dkk., 2015).

Berangkat dari kesadaran ini maka Partai NasDem terus berupaya mendorong para kader terlibat aktif mendesain kebijakan yang pro-publik. Upaya ini tentu membutuhkan dukungan penuh dari seluruh perangkat partai mulai dari pusat sampai daerah—dengan tujuan melakukan perbaikan (redefinisi) dan perubahan (restorasi) terhadap sistem demokrasi Indonesia. Sebab, ketika demokrasi elektoral menyeret institusi politik formal, termasuk parpol, ke dalam praktik transaksional, maka NasDem mengambil sikap ‘tak lazim’ yakni menata struktur dan menyediakan ruang kekuasaan kepada publik agar berpartisipasi dalam menentukan kebijakan publik. 

Ikhtiar NasDem adalah restorasi demokrasi dengan melibatkan struktur partai dalam kerja politik (pemberdayaan) yang berpihak pada masyarakat. Hal ini mendapat justifikasi dalam Kongres II Partai NasDem, pada 2019 lalu. Saat itu, forum kongres berkomitmen melakukan penataan ulang struktur NasDem berdasarkan tuntutan politik, kebutuhan publik dan problem internal struktur yang cenderung menyandera kerja-kerja politik partai.

Desain struktur organisasi partai hasil Kongres II Partai NasDem memperlihatkan keseriusan NasDem membenahi tata kelola organisasi partai. Melalui Peraturan Partai No1/2020, seluruh jajaran pengurus diminta membentuk struktur organisasi berdasarkan kebutuhan wilayah, melakukan penguatan kapasitas struktur yang dinilai masih potensial, dan mengelola struktur secara profesional.

Mengacu pada peraturan ini, DPW NasDem Gorontalo kemudian menyusun struktur pengurus dari tingkat wilayah sampai ranting. Proses pembentukan struktur telah dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal mendasar seperti aspek kesediaan, militansi, tanggung jawab, lama mengabdi di partai, dan lain sebagainya. 

Di satu sisi aspek-aspek ini diperlukan untuk memastikan komitmen kader saat bertugas sebagai pengurus, namun di lain sisi masih kurang karena belum menyentuh aspek kapasitas kader dan kesesuaiannya dengan potensi daerah. Ini masalah serius yang jamak terjadi di semua level kepengurusan.

Sebagai respons atas masalah ini, Akademi Bela Negara (ABN) NasDem menawarkan sebuah pendekatan struktural yang fokus pada pemetaan kapasitas pengurus dan pengelolaan institusi partai berdasarkan kebutuhan daerah. Selain mengevaluasi aspek kesediaan dan keberminatan, pendekatan ini mengedepankan studi data dan analisis dokumen kebijakan pemerintah. Tujuannya untuk menentukan fokus kerja pengurus sesuai potensi daerah: komunitas dan komoditas. ABN NasDem mengemas pendekatan ini dalam satu paket program yang disebut Profiling dan In-House Training (PIHT).

Program ini sukses dilaksanakan di Gorontalo pada 18 September – 10 Oktober 2020, dan belakangan struktur pengurus di Dapil Jawa Tengah II (Demak, Kudus dan Jepara) menyelenggarakan juga PIHT pada Maret 2021. Rencananya, program ini akan terus dikembangkan di seluruh Indonesia. 

Bagi kami pengurus di Gorontalo, program ini berhasil mengubah cara pandang pengurus tentang desain pengelolaan dan pengembangan organisasi Partai NasDem. Setidaknya saya mencatat beberapa perubahan mindset pengurus setelah mengikuti program ini.

Kesadaran pertama yang paling kuat muncul terkait pelibatan struktur dalam proses politik kebijakan publik. Struktur partai tidak boleh mengambil jarak dengan pemerintah―apalagi diposisikan sebagai entitas politik yang tidak memiliki kewenangan dalam mendesain sebuah kebijakan. 

Kegiatan PIHT berhasil mendorong struktur partai agar lebih proaktif memainkan peran politik sebagai produsen kebijakan (policy maker). Bukan sekadar sebagai kendaraan politik, yang berfungsi mengantar elite partai menjadi birokrat lalu “ditinggal pergi” begitu saja.

Kesadaran kedua adalah meletakkan struktur partai setingkat lebih tinggi dari tokoh atau figur yang punya pengaruh kuat. Kehadiran (kemunculan) figur karismatik dalam lanskap politik lokal memang perlu agar mendongkrak elektabilitas partai. 

Namun timbul persoalan ketika figur itu dikultuskan dan kekuatan struktur partai tereduksi dalam bayang-bayang kekuasaan tokoh. Simtom ini jelas melemahkan daya imajinasi pengurus dalam mengembangkan partai karena semua hal akhirnya bergantung pada pimpinan. Implikasi lain―yang berpotensi menimbulkan konflik internal―adalah menguatnya dinamika politik patron-klien.

Hubungan patronase dan klientelisme ini terjadi di semua daerah dan bahkan muncul di berbagai level kepengurusan. Model relasi kuasa seperti ini disinyalir kuat sebagai salah satu faktor yang memengaruhi proses penentuan dan pemilihan Ketua DPD/DPC/DPRt. Termasuk proses pencalonan legislatif dan eksekutif. Kultur ini tampil sangat dominan sehingga mengabaikan tata cara pemilihan demokratis.

Kesadaran ketiga adalah menggeser orientasi kerja partai dari urusan kontestasi menuju kerja-kerja pemberdayaan masyarakat. Fokus kerja partai tidak lagi terkonsentrasi pada urusan pemenangan kepala daerah, legislatif maupun presiden―melainkan mulai diarahkan pada aktivitas politik pemberdayaan masyarakat. 

Oleh sebab itu, salah satu fokus penting dari pendekatan ini adalah mendesain roadmap potensi daerah. Para pengurus dilatih memetakan dan menganalisis permasalahan daerah, isu-isu strategis, komoditas dan komunitas, baik secara tekstual maupun kontekstual. Dengan kemampuan ini, setiap pengurus akan tahu apa yang harus dilakukan untuk merespon kebutuhan masyarakat. Peran struktur partai tidak lagi direduksi ke dalam urusan politik pragmatis, melainkan terarah pada kerja-kerja pemberdayaan―dan pada akhirnya memberi manfaat elektoral bagi partai.

Kesadaran keempat adalah pentingnya melakukan evaluasi terhadap seluruh kegiatan partai. Salah satu permasalahan yang seringkali muncul dalam budaya organisasi di Indonesia pada umumnya adalah membiarkan struktur bekerja tanpa mekanisme kontrol yang jelas. Tidak ada standar penilaian baku untuk mengukur kinerja struktur. Ketika ditanya soal ini, semua peserta sepakat mengakui bahwa kelemahan lain dari tata kelola partai selama ini adalah mengabaikan―bahkan secara sengaja meniadakan―proses monitoring dan evaluasi (monev) kegiatan partai. Bahkan ada pengurus yang jujur mengatakan bahwa ia tidak paham sama sekali tentang program monev dan cara melakukannya.

Untuk itu, saya pribadi, menyambut positif ide ABN dalam mendesain sistem monev berbasis digital, yakni platform faktadata. Sistem ini akan memudahkan struktur partai dalam memantau perkembangan kerja pengurus selama periode waktu tertentu. Konflik internal yang terjadi akibat perebutan nomor urut bisa teratasi dengan sistem ini. Platform ini akan memberi laporan yang terukur tentang kinerja dan kontribusi pengurus dalam seluruh kerja politik pemberdayaan partai.

Kesadaran kelima adalah membentuk laboratorium politik yang diharapkan bisa menunjang kerja-kerja politik struktur partai, termasuk kerja kedewanan. Ide pembentukan laboratorium ini muncul sebagai respons terhadap persoalan kurangnya data pemetaan yang berhubungan dengan isu-isu strategis dan minimnya kapasitas anggota dewan. Selain itu, kehadiran laboratorium ini bisa menjadi lembaga kajian yang bertugas melakukan riset, publikasi dan diseminasi kebijakan publik.

Perubahan cara pandang di atas tentu butuh pembuktian konkret di lapangan. Dan saya optimistis, pendekatan yang sedang dikembangkan ABN ini akan menutup celah dominasi kelompok-kelompok elite-pragmatis dan sebaliknya memberi kesempatan kepada kader-kader berkualitas untuk mengelola dan mengembangkan Partai NasDem.[]

,