Opini Detail

Geliat Gorontalo

Geliat Gorontalo

  • 01 Juli 2021
  • 83

Oleh Andreas Ambesa

Tenaga Ahli Wakil Ketua DPR RI/Korinbang.


MENYUSURI perjalanan dari Kota Gorontalo menuju Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), di Sulawesi Utara (Sulut), sungguh menyenangkan, walaupun harus menempuh jarak jauh dan melelahkan. Sebuah pengalaman mengesankan ketika mengikuti perjalanan Wakil Ketua DPR RI/Korinbang, Rachmad Gobel dan rombongan, Jumat (4/6) lalu. 

Mengapa perjalanan itu menjadi mengesankan? Karena sepanjang jalan tersebut, disuguhi pemandangan alam yang indah dan menakjubkan; gunung, laut, danau serta hamparan pertanian hortikultura yang mempesona. 

Perjalanan dimulai dari Tapa, Kota Gorontalo, pukul 05.30 Wita dipimpin langsung Rachmad Gobel (RG) dengan rombongan sebanyak tujuh armada mobil. Jarak antara Kota Gorontalo dan Kabupaten Boltim sekitar 350 kilometer dengan waktu tempuh 8 jam 30 menit via jalan Trans Sulawesi yang  mulus tanpa hambatan. 

Dalam setiap kunjungan kerja sebagai Wakil Ketua DPR/Korinbang, RG, selalu menyempatkan diri untuk mengetahui secara langsung dan detail wilayah yang dikunjunginya. Salah satu caranya dengan melewati jalur darat. Cara ini efisien dan tepat sasaran, karena dapat mengetahui secara langsung kondisi wilayah tersebut. Semuanya menjadi catatan penting, pembanding bagi RG untuk nantinya dapat ditindaklanjuti sebagai wakil rakyat daerah pemilihan Gorontalo.

Sepanjang jalan, rombongan hanya dua kali berhenti. Salah satunya untuk ibadah sholat Jumat di masjid di Kotamobagu, Sulut. Alam Gorontalo dan Sulawesi Utara memang tidak ada perbedaan. Gorontalo sebelumnya bagian dari Provinsi Sulawesi Utara. Tapi seiring pemekaran wilayah dengan otonomi daerah di Era Reformasi, Provinsi Gorontalo kemudian dibentuk berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 2000, tertanggal 22 Desember dan menjadi provinsi ke-32 di Indonesia.

Mendekati wilayah Kabupaten Boltim, jalan yang sebelumnya sedikit berbelok dan lurus, mulai berkelok-kelok dan bercuaca dingin. Tampak ladang-ladang subur dan sawah hijau bersih. Juga bunga cengkeh dan tanaman biji kopi yang sedang berkembang. Terlihat juga beberapa danau indah yang sungguh mengundang decak kagum. Rintik hujan dan jalan berkabut membuat perjalanan yang jauh menjadi segar. 

Tepat pukul 14.00 Wita rombongan dari Jakarta tiba di Kantor Kabupaten Boltim, Tutuyan, Sulut. Wakil Ketua DPR RI, Rachmad Gobel, disambut hangat Bupati Boltim, Sam Sachrul Mamonto, dan Wakil Bupati Oskar Manoppo. Turut menyambut Wali Kota Kotamobagu, Hj Tatong Bara, Kapolres Boltim, AKBP Irham Halid, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Boltim, serta pejabat teras di lingkungan Pemkab Boltim dan Pemkot Kotamobagu. Rachmad Gobel tercatat sebagai tamu kenegaraan pertama yang mengunjungi Boltim. 

Pertemuan singkat dengan Muspida kedua wilayah, Kabupaten Boltim dan Kota Kotamobagu dapat disimpulkan bahwa lahan subur yang membentang dan potensi pariwisata di kedua wilayah itu harus terus dikembangkan. Bahkan RG menekankan lingkungan hidup dan kebudayaan adalah modal terpenting dalam pembangunan. Dia juga menekankan agar kepala daerah di Boltim dan Kotamobagu tidak melupakan nilai-nilai tersebut dalam pembangunan. 

Kabupaten Boltim memiliki dua danau di atas gunung, serta hamparan kota yang indah di bawahnya. Tanahnya subur dengan hasil pertanian dan perkebunan yang menjadi andalan kabupaten ini seperti: cengkeh, padi, kentang, kopi, jagung, kacang tanah, kacang kedele, sayur-sayuran, buah-buahan, jahe, jambu mete, jarak, kakao, dan lain-lain. 

Sedangkan Kota Kotamobagu dengan luas total 184,33 km2, luas panen terbesar adalah tanaman padi sekitar 56,68% dari total luas panen tanaman pangan di Kotamobagu, atau sekitar 8.094 Ha. Diikuti tanaman jagung dengan luas panen sekitar 5.572 Ha.

Mari kita lihat Provinsi Sulawesi Utara. Provinsi ini sejak lama sudah menargetkan menjadi pintu gerbang Indonesia ke Asia Pasifik. Adalah  pahlawan nasional asal Sulut, Sam Ratulangi, menginginkan Sulut sebagai Pacific Gateway of Indonesia. 

Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, mengatakan dalam rangka melanjutkan cita-cita Sam Ratulangi tersebut untuk menjadikan Sulut sebagai pintu gerbang Indonesia ke Asia Pasifik, dia memiliki visi dan misi yang akan dilaksanakan hingga tiga tahun mendatang, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia Sulut, penguatan ekonomi yang bertumpu pada industri pertanian, perikanan, pariwisata dan jasa, serta pembangunan infrastruktur dan perluasan konektivitas, pembangunan daerah yang berkelanjutan. 

Hal ini tentunya didukung pemerintahan yang baik dan bersih, serta dukungan dari sinergisitas daerah. 

Mengapa Sulut menjadi pintu gerbang ke Asia Pasifik, karena memang kondisi geografi, geoposisi, hingga geostrategi Sulut yang menjadikan daerah itu berpotensi menjadi pintu gerbang Pasifik. 

Dari 18 kawasan ekonomi khusus (KEK) Indonesia,  dua di antaranya berada di Sulut yakni KEK Bitung, untuk industri perikanan dan industri pengolahan agro (kelapa dan farmasi obat), dan logistik. Selain itu KEK Likupang, Minahasa Utara, untuk pariwisata, yang sekarang dalam tahap pembangunan.

Ekonomi Sulut salah satunya didukung industri pengolahan berskala besar. Tingginya produksi industri pengolahan tersebut, karena tersedianya bahan baku secara berkelanjutan, pasar yang masih terbuka luas, tenaga kerja cukup tersedia serta didukung stabilitas sosial, keamanan dan politik. 

Industri pengolahan di Sulut tersebar di Kota Bitung, Manado, Kotamobagu, Tomohon, Minahasa Selatan, Minahasa Utara, dan Kabupaten Bolaang Mongondow. Sedangkan pertumbuhan ekonomi di Bolmong adalah tertinggi di Sulut. 

Lalu bagaimana rencana menjadikan Bolaang Mongondow Raya sebagai provinsi ke 35 di Indonesia. 

Dilihat dari pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, hasil pertanian, perkebunan, dan lainnya, Provinsi Bolaang Mongondow Raya yang nantinya terdiri atas empat kabupaten dan satu kotamadya yaitu: Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) sangat siap. Bahkan pembangunan infrastrukturnya terus digiatkan. Salah satu yang sudah terwujud adalah bandar udara di Kotamobagu.

Sejauh mana Provinsi Gorontalo menyikapi  perkembangan ekonomi dan pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara, tetangga terdekatnya?. 

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan penduduk miskin di Indonesia untuk periode September 2020 menunjukkan, angka kemiskinan di Gorontalo mencapai 15,59%. Angka itu menjadikan Gorontalo berada di peringkat lima nasional di bawah Provinsi Papua yang menempati peringkat pertama dengan angka kemiskinan tertinggi sejumlah 26,80%, disusul Papua Barat sejumlah 21,70%, Nusa Tenggara Timur (NTT) 21,21%, dan provinsi Maluku sebesar 17,99%. 

Bandingkan persentase penduduk miskin di Sulut yang jauh diatasnya sebesar 7,62%. Mengapa kemiskinan di Provinsi Gorontalo masih masuk dalam peringkat lima nasional, banyak kalangan berpendapat, produktivitas dan nilai tambah dari sektor pertanian masih rendah. Padahal sektor itu merupakan mata pencaharian utama penduduk beberapa kabupaten di Gorontalo.  

Persentase kemiskinan di Gorontalo pada Maret 2020 sempat mengalami penurunan sebesar 0,30% menjadi 15,22%. Menurut data BPS Provinsi Gorontalo tahun 2020, untuk komoditi makanan, beras masih menjadi penyumbang terbesar bagi angka kemiskinan Provinsi Gorontalo. Dalam daftar tersebut, beras berada di posisi pertama dengan persentase 44,31%. Masing-masing di perkotaan sebesar 22,28% dan pedesaan 22,03%.

Sementara untuk sektor nonmakanan, penyumbang terbesar adalah komoditi perumahan dengan angka 19,03%. Untuk pedesaan sebesar 8,35% dan perkotaan sebesar 10,68%.

Baru-baru ini Kementerian Dalam Negeri merilis lima provinsi yang memiliki indeks inovasi daerah terendah, salah satunya adalah Provinsi Gorontalo. Penyebabnya dipicu kurang maksimalnya pemda-pemda yang masuk kriteria itu dalam melakukan pelaporan inovasi. Namun, bukan berarti Provinsi Gorontalo tidak pernah meraih prestasi. Pertengahan Juni lalu, Pemerintah Provinsi Gorontalo kembali memperoleh opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Dengan raihan  prestasi itu, Gorontalo merupakan percontohan pelaporan keuangan yang baik khususnya untuk daerah-daerah di kawasan Indonesia Timur.

Tentu saja melihat kondisi yang dihadapi Provinsi Gorontalo di tengah situasi ekonomi global yang terus terpuruk akibat pandemi Covid-19, dibutuhkan kerja keras dari semua komponen masyarakat Gorontalo. Khususnya bagaimana untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi terutama di bidang makanan, dimana pertanian perlu mendapat perhatian, khususnya beras yang merupakan penyumbang terbesar bagi angka kemiskinan Provinsi Gorontalo. 

Seandainya, Bolaang Mongondow Raya (BMR) disetujui Pemerintah Pusat sebagai provinsi baru di Indonesia, bagaimana Gorontalo harus mengimbangi dua kekuatan ekonomi: Sulut dan BMR.

Rachmad Gobel dalam berbagai kesempatan berkunjung ke berbagai daerah di seluruh Indonesia, selalu menekankan, pembangunan daerah harus fokus dalam pengembangan agrokompleks dengan menitikberatkan bidang pertanian sebagai produk unggulan. Salah satu usaha untuk memperkuat pembangunan tersebut adalah dengan membangun koperasi sebagai titik sentral kesejahteraan masyarakat Indonesia yang sebagian besar adalah petani dan nelayan.[*]

,