Abdullah Tuasikal Ajak Warga Maluku Tengah Tingkatkan Konsumsi Ikan
MASOHI (23 Oktober): Provinsi Maluku mempunyai potensi perikanan dan kelautan yang sangat besar. Potensi ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan ekonomi serta memenuhi gizi masyarakat. "Maluku memiliki wilayah laut yang sangat luas dengan potensi perikanan dan kelautan yang besar. Konsumsi ikan memiliki kandungan gizi yang tinggi untuk memperkecil stunting dan gizi buruk yang ada di Maluku," ujar anggota Komisi IV DPR RI, Abdullah Tuasikal, dalam acara pembagian ikan sehat kepada warga di Masohi, Maluku Tengah, Maluku, Minggu (22/10). Legislator NasDem dari Dapil Maluku itu mengajak
Tuasikal Minta Segera Selesaikan Regulasi Penangkapan Ikan Terukur
JAKARTA (7 September): Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Abdullah Tuasikal, meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) segera membuat aturan turunan Peraturan Pemerintah (PP) No.11/2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur. Implementasi beleid itu tidak dapat berjalan maksimal tanpa aturan turunan. "Kami kira bahwa penangkapan ikan terukur ini realisasinya sudah mulai jalan. Semoga regulasinya (aturan turunan) cepat selesai," ujar Tuasikal dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (6/9). Tuasikal juga mendorong agar
Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Butuh Stimulus
JAKARTA (13 September): Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harus meningkatkan program kerja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat pada rancangan kerja Tahun 2023. Masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan membutuhkan stimulus agar produktivitas tetap terjaga dan mengurangi dampak ekonomi akibat kenaikan harga BBM. Hal tersebut dikemukakan anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Abdullah Tuasikal saat Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/9). "Untuk itu bantuan berupa sarana penangkapan ikan terutama
Tuasikal Kembali Tagih Soal Perpres MLIN
JAKARTA (8 September): Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Abdullah Tuasikal mempertanyakan regulasi program Penangkapan Ikan Terukur yang belum juga diterbitkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Diharapkan Peraturan Menteri (Permen) tersebut bisa segera terbit. Tuasikal juga kembali menyuarakan aspirasi masyarakat tentang realisasi Maluku Lumbung Ikan Nasional (MLIN). "Sejauh mana proses penyusunan regulasi yang dikerjakan Pemerintah Pusat? Ini harus diperhatikan, mengingat potensi perikanan zona tiga pada wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 714,715 dan 718 di Provinsi Maluku sebanyak empat juta ton dengan tingkat pemanfaatan
NasDem Minta Pemerintah Perhatikan Khusus Sektor Kelautan-Perikanan
JAKARTA (1 Juni): Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Abdullah Tuasikal mempertanyakan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tentang pengaturan kuota perikanan tangkap terukur bagi nelayan kecil dan industri dengan perbandingan 20:80. "Kalau sudah dibatasi kuota, apakah pengelola kuota perikanan tangkap harus berstatus koperasi atau terdapat peraturan turunan yang mengaturnya?. Karena terdapat banyak kepentingan nelayan kecil yang perlu membuat perizinan penangkapan ikan, kami mengharapkan peraturan KKP tidak menciptakan instabilitas keamanan," ujar Tuasikal, saat Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Kelautan dan
Pembangunan M-LIN Butuh Payung Hukum
JAKARTA (5 April): Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Abdullah Tuasikal mengatakan, diperlukan regulasi yang mengikat untuk pembangunan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (M-LIN). Ia menilai Pemerintah Provinsi Maluku belum siap dengan pembangunan M-LIN dan Ambon New Port karena belum adanya transparansi dan koordinasi dari kementerian dan lembaga terkait. “Sehingga perlunya Peraturan Presiden sebagai payung hukum Lumbung Ikan Nasional di Maluku (M-LIN) yang mampu mengikat semua lembaga dan kementerian dalam implementasinya di Maluku," tegas Tuasikal saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR dengan
NasDem Minta Regulasi M-LIN Dipercepat
JAKARTA (23 Maret): Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Abdullah Tuasikal mendorong rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (M-LIN) untuk dapat ditindaklanjuti. “Karena sebelumnya di dalam kesimpulan Rapat Kerja Komisi IV pernah tertulis pengalokasian anggaran Rp1,5 triliun untuk M-LIN, serta dukungan regulasi pelaksanaan program Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional. Maluku harus dapat disamakan dengan daerah lainnya,” ujar Abdullah saat Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta,
NasDem Minta Kementan Terus Dorong Pertanian Modern
JAKARTA (15 Februari): Produksi pangan dalam negeri harus ditingkatkan, khususnya pada komoditas yang masih belum dipenuhi secara nasional agar Indonesia terlepas dari ketergantungan impor. "Soal impor jagung, kedelai, daging, gula dan beberapa komoditas yang masih bergantung dengan impor, kami meminta Kementerian Pertanian untuk mendorong produksi dalam negeri sebesar-besarnya di tahun 2022 ini," kata anggota Komisi IV DPR RI, Abdullah Tuasikal saat Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/2). Legislator NasDem itu mengatakan, jika diperlukan Kementerian
KKP Harus Berpihak pada Nelayan Tradisional
JAKARTA (9 Februari): Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Abdullah Tuasikal mengapresiasi kebijakan penangkapan ikan terukur dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dari overfishing (penangkapan ikan berlebihan). “Tentu saja hal tersebut perlu dukungan infrastruktur dan sistem yang memastikan pengaturan jumlah dan area penangkapan ikan, dengan memperhatikan kepentingan nelayan kecil dan tradisional,” ujar Tuasikal saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR dengan Eselon I KKP, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/2). Tuasikal menegaskan,
NasDem Harap PNBP KKP tidak Bebani Nelayan
JAKARTA (27 Januari): Kelompok Fraksi Partai NasDem Komisi IV DPR RI mengapresiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) atas kenaikan produksi perikanan. Total produksi perikanan 2021 berdasarkan komoditas utama mencapai 24.480.615 ton. Penyumbang utama dari total produksi perikanan tersebut berasal dari perikanan budidaya sebesar 16.392.167 ton (66.8%). “Sektor perikanan mendukung perekonomian nasional. Kami apresiasi atas serapan anggaran KKP tahun 2022 mencapai 98 persen, neraca perdagangan sektor perikanan mencapai surplus. Kami berharap KKP mampu meningkatkan jumlah anggaran pada tahun berikutnya, agar nelayan lebih maju dan sejahtera,” ujar