Publik Perlu Bijak Respon Polri Terkait Motif Pembunuhan Brigadir J
JAKARTA (12 Agustus): Polri telah menetapkan beberapa tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Namun motif pembunuhan tidak diungkap ke publik. Menanggapi itu, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem, Ahmad Ali berpesan, publik perlu bijaksana merespons keengganan Polri membuka motif pembunuhan Brigadir J. "Jadi kita juga harus bijak melihat persoalan ini. Sekali lagi tidak ada hal yang harus kita ragukan lagi pada kepolisian," kata Ali dalam keterangannya, Kamis (11/8). Ali menegaskan, kini yang terpenting ialah Polri telah menepis keraguan publik lewat ketegasan mengungkap kasus tersebut. Ketegasan
Doa Bersama Iringi Langkah NasDem Mendaftar ke KPU
JAKARTA (1 Agustus): Partai NasDem secara resmi telah mendaftarkan diri sebagai partai peserta Pemilu 2024 ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Jakarta Pusat, Senin (1/8). Rombongan NasDem dipimpin Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem, Ahmad HI Ali dan tampak sejumlah pengurus teras NasDem turut mengantarkan berkas administrasi hasil input Sipol ke KPU. Kader NasDem bertolak menuju kantor KPU sekitar pukul 09:25 WIB. Pembacaan doa serentak seluruh pengurus NasDem se-Indonesia dilantunkan sebelum rombongan bertolak menuju KPU. Hadir pula dalam pendaftaran tersebut Sekjend Partai NasDem, Johnny
Penonaktifan Irjen Ferdy Sambo untuk Permudah Penyelidikan
JAKARTA (19 Juli): Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai NasDem, Ahmad Ali mengatakan keputusan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menonaktifkan Irjen Ferdy Sambo sebagai Kadiv Propam, bukan karena jenderal bintang dua itu bersalah. "Penonaktifan Sambo bukan karena dia bersalah, tapi lebih kepada asas praduga tak bersalah," kata Ali, Selasa (19/7). Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem itu juga menilai penonaktifan Sambo dari jabatannya untuk mempermudah proses penyelidikan. Sebab salah satu pihak yang terlibat dalam kejadian tersebut adalah keluarga Sambo. "Ini kan adalah istri dia dan atas dugaan
Ahmad Ali Siapkan Ribuan Beasiswa PIP di Sulteng Tahun Ini
PALU (3 Juli): Anggota Fraksi DPR RI, Ahmad HI Ali yang juga Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem terus memperlihatkan komitmennya kepada dunia pendidikan tanah air, terutama di Sulawesi Tengah (Sulteng) dengan memperjuangkan ribuan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP). Salah satu Tenaga Ahli Ahmad Ali, Ferry Anwar menerangkan jika tak ada aral melintang, tahun ini (2022) sedikitnya ada 7.000 siswa Sulteng bakal mendapat beasiswa PIP. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.800 siswa merupakan usulan Ahmad Ali yang merupakan legislator asal Sulteng melalui Fraksi NasDem. "Iya, sesuai SK
Bupati Nunukan Dua Periode Nahkodai NasDem Kaltara
TARAKAN (30 Mei) : Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar pelantikan pengurus dan rakorwil di Tarakan, akhir pekan lalu. Pada kesempatan itu Mantan Bupati Nunukan dua periode H. Abdul Hafid Achmad resmi dilantik sebagai Ketua DPW NasDem Kaltara. Hadir Wakil Ketua Umum DPP NasDem, Ahmad Ali, Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu DPP NasDem Wilayah Kalimantan, H. Syarief Abdullah Al Kadrie, Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPP NasDem, Charles Meikyansah. "Semua kerja politik kita bermuara pada 2024. Kita ingin menang pada Pemilu 2024," kata
Ahmad Ali : IKA UNTAD Wadah Alumni Bangun Eksistensi dan Kontribusi
PALU (15 April): Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Alumni Universitas Tadulako (PP IKA UNTAD) Ahmad M Ali mengingatkan, IKA UNTAD merupakan wadah bagi para alumni untuk menunjukkan diri di masyarakat. Saat ini, Ikatan Alumni Universitas Tadulako dituntut untuk dapat menunjukkan diri sebagai pribadi yang unggul dan mampu unjuk gigi di antara alumnus kampus lain di Indonesia. "IKA adalah sarana bagi alumni UNTAD untuk mencoba menunjukkan diri," kata Ahmad M Ali, di Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (14/4). Dia menyatakan, IKA di dalamnya berisikan para lulusan UNTAD yang
Pemberantasan Korupsi Perlu Kolaborasi KPK-Parpol
JAKARTA (1 April): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ahmad Ali mengatakan, pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan KPK. Upaya tersebut harus dilakukan seluruh pihak, termasuk partai politik. "Dibutuhkan kolaborasi (dalam memberantas korupsi) KPK dengan partai politik," kata Ali dalam keterangannya, Kamis (31/3). Ali pun mendukung program KPK yakni pendidikan politik cerdas dan berintegritas yang akan diikuti 20 partai politik yang terdaftar di KPU. Menurut Ali, program tersebut sebagai bentuk upaya pencegahan korupsi. "Partai NasDem sangat mendukung, karena korupsi ini menjadi musuh bersama," tandas
NasDem Apresiasi Keputusan Presiden Soal Dana Operasional Kades
JAKARTA (30 Maret): Fraksi Partai NasDem DPR RI mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi yang akhirnya memberikan porsi 3% dana desa bagi kebutuhan operasional kepala desa (kades). Keputusan tersebut disampaikan Jokowi dalam acara silaturahmi Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3). “Meskipun belum sesuai seperti yang dituntut oleh Apdesi, kita patut mengapresiasi karena pada akhirnya Presiden Jokowi memenuhi janjinya untuk memberikan dana operasional bagi para kades,” kata Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI, Ahmad Ali, Rabu (30/3). Menurut Ali, sedari awal NasDem menegaskan dukungan
NasDem Terbuka Berkoalisi dengan Semua Parpol
JAKARTA (29 Maret): Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem, Ahmad Ali mengatakan bahwa Partai NasDem terbuka untuk berkoalisi dengan semua partai politik (parpol) dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, termasuk dengan Partai Demokrat. "Jadi NasDem tidak mengunci untuk satu partai. Semua partai terbuka," ujar Ali seusai mendampingi Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh menerima Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di NasDem Tower, Godangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/3). Ali menyebut NasDem dan Demokrat memiliki visi kebangsaan yang sama. Dalam pertemuan yang berlangsung kurang lebih
NasDem Pegang Teguh Konsensus Soal Pemilu 2024
JAKARTA (24 Februari): Anggota Komisi III DPR RI, Ahmad Ali menegaskan, Partai NasDem memegang teguh konstitusi dan hasil kesepakatan DPR dengan pemerintah bahwa pemungutan suara Pemilu 2024 dilaksanakan 14 Februari. “Pemilu dilaksanakan pada Februari 2024, belum ada perubahan. Itu konsensus bersama pemerintah dan DPR. Jadi hari ini tidak ada yang harus kita perdebatkan lagi karena Komisi II DPR dan pemerintah sudah sepakat untuk menetapkan tanggal Pemilu 2024. NasDem berpegang teguh pada konstitusi itu," kata Ali, Rabu (23/2). Legislator NasDem dari Dapil Sulawesi Tengah itu mengatakan, semua