Usut Tuntas Kasus Baku Tembak Sesama Anggota Polri
JAKARTA (12 Juni): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni meminta Polri bekerja maksimal dalam menangani kasus baku tembak antaraparat Polri di rumah Kadiv Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo, termasuk memberikan pengamanan kepada keluarga Irjen Ferdy. "Dalam prosesnya, yang juga paling utama adalah melindungi secara fisik dan psikologis istri dan anak-anak Pak Ferdy,” kata Sahroni melalui keterangannya, Selasa (12/7). Legislator NasDem itu menegaskan bahwa perlindungan harus dilakukan secara maksimal. Menurutnya, kejadian tersebut sangat mengejutkan bagi keluarga Ferdy Sambo. "Kejadian ini pasti sangat menyerang dan mengganggu perasaan
UU Pemasyarakatan Tingkatkan Layanan Pembinaan di Lapas
JAKARTA (8 Juli): Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (7/7) secara resmi menyetujui RUU tentang Pemasyarakatan (PAS) untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni menilai UU Pemasyarakatan akan meningkatkan berbagai layanan pembinaan bagi penghuni lapas (lembaga pemasyarakatan). Ia bersyukur revisi telah disetujui DPR untuk disahkan menjadi UU. "Keberadaan UU Pemasyarakatan tentunya akan membantu meningkatkan berbagai layanan pembinaan bagi penghuni lapas sejak proses hukum bergulir," kata Sahroni di Jakarta, Kamis (7/7). Legislator NasDem itu menegaskan, Komisi III DPR sejak lama fokus pada pembahasan
NasDem Minta Penegak Hukum Telusuri Aliran Dana ACT
JAKARTA (6 Juli): Lembaga donasi Aksi Cepat Tanggap (ACT) menjadi sorotan publik setelah beredar kabar penyelewengan dana donasi yang dihimpunnya. Sejumlah dana diduga mengalir ke para petinggi ACT, bahkan ke organisasi teroris. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sudah menganalisis aliran dana dari ACT. Bahkan PPATK telah melaporkan temuannya ke Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Densus 88. Wakil ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mendukung penuh sinergi PPATK, BNPT dan Densus 88 untuk menyelidiki aliran dana ACT. Ia pun mendorong aparat hukum untuk segera
Polri Perlu Aktif Awasi Penyebaran PMK
JAKARTA (5 Juli): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni meminta Polri ikut berperan aktif mengawasi penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang hewan ternak. Penyebaran PMK jelang Hari Raya Idul Adha semakin meluas. "Saya meminta kepada Kepolisian untuk mengerahkan aparatnya turun langsung melakukan sweeping demi memastikan agar hewan yang dikurbankan tidak tengah menderita penyakit," kata Sahroni melalui keterangannya, Senin (4/7). Legislator NasDem itu mengatakan, berdasarkan data integrated sistem informasi kesehatan hewan nasional (iSikhnas) Kementerian Pertanian (Kementan), PMK sudah mewabah di 246 kabupaten/kota
Paham Intoleran Harus Diberantas Sejak Dini
JAKARTA (23 Juni): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mendukung langkah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang memberikan bimbingan konseling kepada murid di sekolah-sekolah terafiliasi organisasi Khilafatul Muslimin. Langkah tersebut sebagai upaya menetralisasi paham intoleran kepada para siswa tersebut. "Karena memang ajaran intoleransi harus diberantas sejak dini,” kata Sahroni melalui keterangannya, Rabu (22/6). Legislator NasDem itu menegaskan, upaya menghindarkan anak-anak dari paham intoleran merupakan tanggung jawab bersama. Penerus bangsa tidak boleh tercemar dengan paham tersebut. "Pastikan kondisi mental maupun psikologis anak-anak tersebut tidak terganggu dengan
Indonesia Tetap Tolak Legalisasi Ganja
JAKARTA (21 Juni): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni menegaskan legalisasi ganja di Indonesia akan menimbulkan banyak dampak buruk dan menambah kompleksitas masalah narkotika di Tanah Air. “Sejatinya hal tersebut (ganja) lebih banyak dampak buruknya bila dilegalkan. Apalagi masalah narkotika di Tanah Air sudah kompleks," kata Sahroni melalui keterangan tertulis, Selasa (21/6). Legislator NasDem itu mencontohkan, dampak buruk pelegalan ganja di Thailand. Seorang warga negara Thailand meninggal dunia seusai overdosis ganja. "Di Thailand baru sepekan dilegalkan sudah terdapat kasus meninggal karena overdosis," ungkap Sahroni. Meski demikian,
NasDem Dorong Perluasan Tilang Elektronik
JAKARTA (20 Juni): Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni mengapresiasi penerapan e-TLE (electronic traffic law enforcement) atau tilang elektronik untuk menindak pelanggar lalu lintas. Polri diminta memperluas penerapan tilang elektronik tersebut. "Kami di Komisi III DPR berkomitmen untuk terus mendukung terobosan seperti ini agar diperluas ke berbagai Polda di Indonesia,” kata Sahroni melalui keterangan tertulisnya, Senin (20/6). Bendahara Umum DPP Partai NasDem itu menilai, penerapan tilang elektronik memiliki sejumlah keunggulan. Salah satunya efektif mengurangi suap di jalanan. "Saya juga melihat e-TLE
Kerja Sama Antarlembaga Diperlukan Cegah Terorisme
JAKARTA (14 Juni): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mengapresiasi sinergi penegak hukum dalam menangkap pimpinan Khilafatul Muslimin di Jawa Tengah dan Lampung. Kerja sama antarlembaga, menurut dia, diperlukan mengingat semakin canggihnya tindak terorisme di Tanah Air. "Perkembangan zaman memungkinkan terjadinya transaksi ilegal antarnegara yang sangat membahayakan. Karenanya sinergi seperti ini sangat diperlukan. Jadi teroris canggih, namun polisi dan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) lebih canggih," kata Sahroni dalam keterangannya, Senin (13/6). Legislator Partai NasDem ini berharap, dengan kecanggihan teknologi dan kelengkapan data
NasDem Minta Anggaran MPR Bermanfaat bagi Masyarakat
JAKARTA (7 Juni): Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI dengan Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI, pada Senin (6/6), menyetujui penambahan anggaran untuk Setjen MPR RI Tahun 2023. Sebelumnya, Komisi III DPR RI telah menyetujui usulan program MPR RI sesuai dengan pagu indikatif tahun anggaran 2023 sebesar Rp822.077.288.000. Sedangkan, tambahan anggaran yang disetujui sebesar Rp386.996.142.000, sehingga total menjadi Rp1.209.073.432.000. Wakil Ketua Komisi III DPR RI yang memimpin RDP tersebut, Ahmad Sahroni, berharap dengan tambahan anggaran tersebut Setjen MPR mampu melakukan inovasi penggunaan anggaran. "Komisi III DPR
Perlu Tes Narkoba Hakim untuk Pulihkan Kepercayaan Publik
JAKARTA (27 Mei): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mengatakan, dua hakim Pengadilan Negeri (PN) Rangkasbitung, Banten, yang ditangkap karena penyalahgunaan narkoba mencoreng institusi pengadilan. “Penangkapan itu sangat memalukan, memprihatinkan, dan membuat geram," kata Sahroni dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Rabu (25/5). Menurut Legislator Partai NasDem itu, hakim adalah posisi yang sangat mulia, orang banyak datang mencari keadilan. Namun, para hakim tersebut dengan tidak bertanggung jawab justru menggunakan barang terlarang. Lebih lanjut, Sahroni meminta badan pengawas di Komisi Yudisial (KY) menggandeng Badan Narkotika Nasional (BNN)