Polri Harus Tindak Tegas Mafia Karantina Covid 19
JAKARTA (4 Februari): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mendesak Polri untuk mengusut oknum yang terlibat mafia karantina Covid-19. Ia menilai pihak yang terlibat harus diberikan sanksi tegas. "Jika memang ada oknum yang terlibat, saya minta agar semuanya diusut dengan terang-benderang, dan diberi hukuman yang sangat tegas," kata Sahroni melalui keterangan tertulisnya, Kamis (3/2). Legislator NasDem itu memilai keberadaan mafia karantina sangat mengganggu dan dapat mencoreng citra Indonesia di dunia internasional. "Apa lagi dalam waktu dekat kita akan menjadi tuan rumah ajang internasional seperti G20,"
PPATK Harus Tingkatkan Pengawasan Kejahatan Transaksi
JAKARTA (2 Februari): Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni mengatakan Komisi III DPR menerima usulan tambahan anggaran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tahun 2022 sebesar Rp63,7 miliar. Dengan dukungan penambahan anggaran PPATK diminta meningkatkan pengawasan terkait berbagai kejahatan lewat transaksi, termasuk pada transaksi digital. “Komisi III DPR mendukung usulan tambahan anggaran PPATK tahun 2022 sebesar Rp63,7 miliar dalam rangka meningkatkan kemampuan PPATK untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme," kata Sahroni saat membacakan
BNPT Harus Cegah Radikalisme di Berbagai Lini
JAKARTA (28 Januari): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mendorong Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) meningkatkan pencegahan penyebaran radikalisme di semua lini. Penyebaran paham yang bertentangan dengan Pancasila tersebut terjadi di semua aspek, termasuk media sosial (medsos). "Saya meminta kepada BNPT agar terus meningkatkan pencegahan, monitoring dan penindakan terhadap akun-akun yang mengancam stabilitas negara ini,” kata Sahroni melalui keterangan tertulisnya, Kamis (27/1). Legislator NasDem itu mengatakan salah satu yang menjadi sarana utama penyebaran radikalisme yaitu melalui medsos. Sebanyak 600 akun terdeteksi menyebarkan paham radikal.
Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Langkah Penting Pemberantasan Korupsi
JAKARTA (27 Januari): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mengatakan penandatanganan perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura adalah langkah penting untuk pemberantasan korupsi di Tanah Air. Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura yang sudah diupayakan sejak tahun 1998, telah ditandatangani di Bintan, Kepulauan Riau, Selasa (25/1) oleh Menkumham Yasonna Laoly dan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum Singapura, K Shanmugam disaksikan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. "Ini adalah momentum penting, bersejarah, positif, sangat baik dan ditunggu-tunggu warga Indonesia. Apresiasi juga kepada pemerintah
Tidak Ada Keistimewaan Kendaraan Pelat Khusus
JAKARTA (21 Januari): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mendukung tindakan tegas Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya menilang mobil berpelat nomor khusus yang melanggar peraturan lalu lintas. "Memang mau pelatnya apa pun, namanya pelanggaran ya pelanggaran. Dirlantas tetap harus menindak dan memberikan sanksi sesuai aturan dan tanpa pandang bulu," kata Sahroni, Rabu (19/1). Legislator NasDem itu menilai sikap tegas Dirlantas Polda Metro Jaya sudah tepat. Ia menegaskan tidak ada keistimewaan bagi kendaraan pelat nomor khusus. "Ini penting demi terwujudnya ketertiban lalu lintas yang
Street Race Polda Metro Jaya Langkah Cerdas dan Humanis
JAKARTA (13 Januari): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni berharap kompetisi balap bagi pembalap liar (street race) yang diinisiasi Polda Metro Jaya bisa menjadi sarana bagi penghobi balap untuk menyalurkan bakatnya secara legal. "Semoga ajang yang diinisiasi Kapolda Metro ini selain bisa mengurangi angka balapan liar di Jakarta, juga bisa menjadi ajang penyaluran bakat bagi para anak muda yang memang hobi balapan," ujar Sahroni dalam keterangan persnya, Rabu (12/1). Sahroni menilai program tersebut sebagai langkah cerdas dan humanis. Program itu bisa mengarahkan para pembalap
Kabur dari Karantina Musuh Negara
JAKARTA (10 Januari): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mendukung pemerintah untuk memperketat pintu masuk Indonesia. Ia juga meminta pemerintah membuat aturan yang ketat terkait masuknya warga negara Indonesia (WNI) seusai bepergian dari luar negeri. "Saya setuju bahwa kita tidak bisa serta merta secara absolut melarang mereka bepergian, karena kan ada juga yang melakukan perjalanan esensial. Jadi memang yang perlu ditegaskan adalah pengetatan protokol kesehatan saat mereka kembali ke Tanah Air. Jika itu bisa diterapkan dengan baik, tentu local transmission dapat ditekan," kata
Sahroni Minta Pemprov DKI Kebut Vaksinasi Pelajar
JAKARTA (6 Januari): Anggota DPR RI dari Dapil DKI Jakarta III (Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu), Ahmad Sahroni meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan seluruh pelajar sudah divaksinasi Covid-19. Apalagi kini Pemprov DKI sudah memutuskan pembelajaran tatap muka (PTM) 100% pada awal 2022. "Saya mendorong pihak Pemprov DKI untuk terus gas vaksinasi," ujar Sahroni melalui keterangan tertulisnya, Rabu (5/1). Legislator Partai NasDem itu menegaskan, keselamatan tenaga pendidik dan peserta didik harus menjadi perhatian utama. Terlebih sudah terdeteksi kasus transmisi lokal Covid-19 varian Omicron
Sahroni Dukung Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat
JAKARTA (5 Januari): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mendukung dan terus memonitor komitmen Jaksa Agung ST Burhanudin yang akan menuntaskan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat pada tahun 2022. Menurut Legislator NasDem itu, penyelesaian kasus HAM berat sudah ditunggu-tunggu keluarga korban. “Saya sangat mengapresiasi komitmen Jaksa Agung yang akan menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat. Tentu ini adalah jawaban yang ditunggu-tunggu segenap korban maupun keluarganya, dan kita semua. Kita juga wajib memonitor terus langkah-langkah penyelesaian yang diambil, agar kita tahu progresnya,” ujar Sahroni
Direktorat PPA Polri Diharap Tekan Angka Kekerasan Perempuan, Anak
JAKARTA (4 Januari): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni menyambut baik pengembangan organisasi Mabes Polri yang akan menjadikan Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) menjadi direktorat tersendiri. Menurut Legislator NasDem itu, hal tersebut merupakan terobosan penting dan sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang marak terjadi di masyarakat. “Tentunya ini suatu kabar baik di awal tahun 2022, Polri akan memiliki Direktorat PPA. Ini momentum yang sangat progresif, polisi tidak hanya fokus menangani kasus per kasus, namun juga memastikan terbentuknya direktorat khusus