Ahmad sahroni Tag

JAKARTA (23 September): Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta polisi memastikan semua pihak yang lalai terkait adanya perundungan yang berakibat kematian siswa di Kota Ternate, Maluku Utara mempertanggungjawabkan tindakan mereka. Pernyataan Sahroni tersebut menyoroti kematian seorang siswa SD bernama Nabil (11) di Kota Ternate, Maluku Utara. Siswa itu meninggal dunia setelah diduga menjadi korban perundungan teman sekelasnya. Pihak keluarga pun meminta Dinas Pendidikan Kota Ternate memberikan sanksi kepada kepala sekolah dan wali kelas yang diduga lalai. Menurut keluarga, pihak sekolah dianggap lalai karena

JAKARTA (17 September): Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni berharap Irjen Pol Eddy Hartono yang baru dilantik menjadi kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), melanjutkan pencapaian zero terrorist attack. Irjen Eddy Hartono merupakan Kepala Densus 88 Antiteror Polri 2015-2017. "Sebagai mitra kerja, saya harap Pak Eddy Hartono dapat tetap melanjutkan pencapaian situasi zero terrorist attack yang telah dicapai pimpinan sebelumnya, Pak Komjen Pol Rycko Amelza. Kepada Irjen Eddy untuk tetap mempertahankan dan melanjutkan kinerja maksimal yang dicapai institusi tersebut," ujar Sahroni dalam keterangannya

JAKARTA (13 September): Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong negara memaksimalkan perlindungan anak-anak karena anak-anak rawan menjadi korban kekerasan. Sahroni mengemukakan itu merespons kekerasan yang dialami siswi SD berusia 10 tahun di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel). Bocah itu dianiaya oleh pamannya, FR, 44, lantaran dituding kerap mencuri uang milik neneknya. “Kasus penganiayaan terhadap anak di Indonesia masih sangat tinggi dan kian mengkhawatirkan," ungkap Sahroni dalam keterangannya, Kamis (12/9). Legislator NasDem dari Dapil Jakarta III (Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu) itu menyebut data

JAKARTA (12 September): Pilkada serentak bakal tidak kalah 'panas' dibandingkan Pemilu Presiden, terutama di ruang digital seperti media sosial yang menjadi salah satu arena pertarungan ide. Oleh karena itu Polri diharapkan bekerja maksimal dalam memantau kondusivitas keamanan selama pelaksanaan pilkada serentak, terutama terkait hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. "Nah, peran Polri di sini yaitu memastikan tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat," ungkap Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni dalam keterangannya, Rabu (11/9). Legislator Partai NasDem dari Dapil Jakarta III (Jakarta

JAKARTA (11 September): Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendesak Polri mengusut kasus pengiriman narkoba berkedok cash on delivery (COD). Modus tersebut menimpa seorang perempuan di Surabaya berinisial EJ yang memesan skincare namun dikirimi narkoba. Sahroni menyebut kasus pengiriman narkoba tersebut sangat janggal. Dia menduga korban tengah dijebak. Beruntung, korban langsung komplain karena menerima barang tidak sesuai. “Bagaimana kalau tidak? Bisa jadi penerima yang tak tahu apa-apa justru jadi tersangka karena adanya barang bukti. Ini sangat rawan kejahatan dan bisa jadi merupakan modus yang sering dilakukan

JAKARTA (11 September): Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyoroti kasus siswi SMP berinisial AA (13) yang diperkosa dan dibunuh oleh empat remaja di Kuburan Cina, Palembang, Sumatera Selatan. Kasus itu menjadi sorotan lantaran dari empat tersangka, hanya satu orang yang ditahan, yakni IS (16). Sedangkan tiga lainnya yaitu MZ (13), NS (12), dan AS (12) yang berstatus di bawah umur, direhabilitasi di Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum (UPTD PSRABH) Dharmapala, Ogan Ilir. Orangtua korban, S pada Jumat

JAKARTA (9 September): Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meraih gelar Doktor Ilmu Hukum usai menjalani sidang promosi doktoral di Universitas Borobudur, Jakarta, Minggu, (8/9). Sahroni berhasil meraih gelar doktor dengan predikat cumlaude dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebesar 3,95. Gelar doktor ini ia dapatkan usai menyelesaikan disertasi berjudul "Pemberantasan Korupsi melalui Prinsip Ultimum Remedium: Suatu Strategi Pengembalian Keuangan Negara". Sahroni yang juga Bendahara Fraksi Partai NasDem DPR RI mengatakan korupsi di Indonesia masih merajalela. Melalui disertasinya ini diharapkan dapat menjadi strategi yang efektif untuk membantu

JAKARTA (2 September): Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan, posisi Aparat Sipil Negara (ASN) tidak menjamin seseorang berperilaku dan memperlakukan keluarga dengan baik. Pernyataan Sahroni tersebut disampaikan terkait oknum ASN di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berinisial FAF yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istrinya di Bekasi. “Laporan-laporan tentang KDRT ini sudah sangat mengkhawatirkan. Kasusnya jadi lebih menarik perhatian karena dilakukan seorang ASN yang merupakan abdi negara. Karenanya saya meminta agar polisi benar-benar serius menindaklanjuti laporan ini, dan tindak hukum sesuai aturan,”

JAKARTA (30 Agustus): Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menilai efek judi online (judol) dan narkoba sama. Oleh karena itu, hukuman terhadap bandar judol harus sama dengan bandar narkoba. "Efek judol ini seperti narkoba, jadi bandarnya juga harus ditindak seperti bandar narkoba,” ungkap Sahroni dalam keterangannya, Kamis (29/8). Hal itu disampaikan Sahroni menyikapi pengungkapan kasus jaksa gadungan yang melakukan penipuan hingga Rp4,6 miliar. Pelaku yang berinisial CAN melakukan tindakan tersebut karena ingin bermain judol. Legislator NasDem dari Dapil Jakarta III (Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan

JAKARTA (28 Agustus): Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyambut positif keputusan Komisi Yudisial (KY) yang menjatuhkan sanksi pemecatan dengan hak pensiun kepada tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang memvonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur (GRT) dalam kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti. Menurutnya, keputusan tersebut bisa menjadi dasar atau amunisi untuk mengajukan banding. "Komisi III mengapresiasi sanksi tegas KY kepada ketiga hakim PN Surabaya tersebut. Saya sejak awal selalu mendorong sanksi pemecatan ini, karena bisa dibilang memang para hakim itu telah membuat