Ahmad sahroni Tag

JAKARTA (7 Juni): Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni menegaskan, sebaiknya revisi undang-undang (RUU) yang sudah masuk ke DPR RI segera dibahas. Salah satu RUU yang tengah digodok DPR ialah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK). RUU MK disebut belum jadi skala prioritas di Komisi III DPR. Pengesahan amendemen beleid itu dipastikan tak dilakukan tergesa-gesa. “Enggak, ya, kan, sudah sejak kapan sebenarnya dibahas, lebih cepat lebih baik, malah (pembahasan RUU),” ungkap Sahroni, Rabu (5/6). Revisi UU MK menuai polemik.

JAKARTA (5 Juni): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, geram dengan banyaknya oknum pengendara yang arogan di jalan raya. Polisi diminta memberikan sanksi tegas terhadap pengendara arogan supaya menimbulkan efek jera. Hal itu disampaikan Sahroni menyikapi video seorang pengendara mobil Kijang biru yang mengeluarkan sebilah celurit ketika bersitegang dengan pengendara lain saat jalanan di Kota Surabaya, Jawa Timur, sedang macet. "Polisi harus galak dalam menyikapi para pengendara arogan seperti ini. Wajib ditindak semua! Cari sampai dapat dan beri efek jera. Mau itu kasus yang

JAKARTA (3 Juni): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mendukung segala aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.  Namun, ia mengimbau agar dalam pelaksanaan aksi tersebut sesuai aturan, tata tertib, dan tidak ada aksi kekerasan maupun perusakan. "Memang menyampaikan aspirasi itu dibela undang-undang. Tidak ada yang melarang. Hanya saja dalam pelaksanaannya memang harus diperhatikan hal-hal yang terkait kepentingan umum," ujar Sahroni dalam keterangannya, Senin (3/6). Hal itu dikemukakan Sahroni menanggapi aksi demonstrasi mahasiswa di Halmahera Utara beberapa waktu lalu.  Demo tersebut berakhir dengan perusakan fasilitas

JAKARTA (30 Mei): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mendukung kepolisan menertibkan pihak-pihak yang terlibat pemalsuan pelat DPR palsu. Pemalsuan tersebut, disebut Sahroni, sewenang-wenang dan turut merusak nama lembaga dan anggota DPR. "Jadi kalau dipalsukan, ya selain merusak nama baik lembaga tinggi negara, pelaku juga sama saja merugikan anggota yang identitasnya tertera di nomor itu. Nanti dia yang arogan, kita yang kena dampaknya," kata Sahroni dalam keterangannya, Rabu (29/5). Ia pun mengapresiasi Polda Metro Jaya yang berhasil membongkar modus pelat DPR palsu. Menurut Sahroni, hal

JAKARTA (29 Mei): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mendesak pihak berwenang untuk memberantas judi online (judol). Judi yang memanfaatkan teknologi internet itu sudah sangat darurat dan menjadi penyakit masyarakat. "Saya terus dorong semua pihak terkait, terutama Polri, untuk melakukan pemberantasan secara menyeluruh. Jangan ada lagi masyarakat yang bisa akses judol,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (28/5). Menurut Bendahara Fraksi Partai NasDem DPR RI itu, judol telah memberikan efek rentetan buruk dalam kehidupan masyarakat. Tidak hanya bagi individu yang memainkan, tapi juga berdampak pada

JAKARTA (28 Mei): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mengatakan hubungan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) baik-baik saja. Tidak ada kerenggangan hubungan kedua institusi hukum itu di tengah kabar Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus), Febrie Ardiansyah, dikuntit anggota Densus 88. "Yang pasti, baik kejaksaan, kepolisian, atau misalnya ada militer juga saya sudah cek semuanya aman-aman saja. Hubungan semuanya baik-baik saja," kata Sahroni melalui keterangan tertulis, Selasa (28/5). Bendahara Fraksi Partai NasDem Itu memastikan polemik yang terjadi bukan

JAKARTA (24 Mei): Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendorong Kejaksaan Agung (Kejagung) menindaklanjuti laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan penyimpangan Rp371,83 miliar di PT Indofarma Tbk (Persero) periode 2020-2023. Pendalaman yang dilakukan dinilai sebagai bantuan terhadap Menteri (Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir dalam melanjutkan agenda bersih-bersih perusahaan pelat merah yang bermasalah. “Kita wajib support agenda bersih-bersih Bro Menteri Erick. Karena tentu kita semua tidak ingin perusahaan pelat merah ini terus-terusan jadi ladang ‘main-main’ para oknum, jadi semacam sapi perah saja

JAKARTA (22 Mei): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menyayangkan tindakan Satpol PP DKI Jakarta saat pengusiran warga Kampung Bayam pada Selasa (21/5) siang. Sahroni menyatakan keprihatinannya atas kejadian tersebut. Beberapa warga mendapat tindakan represif dari aparat. Bahkan ada warga yang sempat diamankan tapi sudah dibebaskan. "Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru sudah gelap mata menyikapi warga Kampung Bayam, tidak ada lagi rasa kemanusiaannya," kata Sahroni dalam keterangannya, Rabu (22/5). Legislator Partai NasDem itu juga menyoroti PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yang bertugas mengelola kawasan Jakarta

JAKARTA (21 Mei): Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah Polri yang akan merekrut 10.000 orang untuk ditugaskan di Papua. Selain Orang Asli Papua (OAP) yang direkrut, juga anak-anak yang lahir dan besar di Tanah Papua. "Komisi III mendukung langkah Polri dalam memberi ruang lebih bagi warga Papua yang ingin mengabdi untuk negaranya. Ini inisiatif yang bagus sekali, apalagi nanti setelah mereka lulus, pastinya rasa kebanggaan dan keinginan untuk mengayominya sangat berbeda. Lebih total pastinya. Jadi ini program yang bagus, dan saya yakin