a

Amelia Anggraini Tag

JAKARTA (26 Juli): Ketua Bidang Perempuan dan Anak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem, Amelia Anggraini menilai, kasus perundungan (bullying) anak hingga meninggal dunia yang terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat, membuktikan jika dampak bullying sangat mengerikan bagi mental anak. “Perundungan ini dampaknya mengerikan dari yang dipikirkan orang. Ingat, perundungan bukan candaan, karena dampaknya secara psikologis sangat berat," ungkap Amelia Anggraini dalam keterangan tertulisnya, Selasa (26/7). Biasanya, jelas Amel, korban yang mengalami perundungan dapat mengalami stres, tidak memiliki kepercayaan diri, tidak dapat bersosialisasi secara normal, bahkan hingga

JAKARTA (2 Maret): Victim Trust Fund muncul menjelang pembahasan RUU TPKS antara pemerintah dan DPR. Victim Trust Fund merupakan skema dana yang diterima negara dari penerimaan bukan pajak serta sanksi pidana finansial untuk diolah diberikan demi program pemenuhan hak korban utamanya untuk korban kekerasan seksual Menanggapi hal tersebut, Ketua Bidang Perempuan dan Anak DPP Partai NasDem. Amelia Anggraini mengatakan, victim trust fund penting untuk diatur secara eksplisit sebagai bentuk perlindungan paripurna bagi korban kekerasan seksual. Dengan begitu penguatan hak penyintas kekerasan seksual mulai dari pemulihan

JAKARTA (24 Februari): Rapat Kerja pembahasan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) batal dilakukan saat reses, meski Surat Presiden (Surpres) dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah sudah diterima oleh DPR. Menanggapi hal itu, Ketua Bidang Perempuan dan Anak DPP Partai NasDem, Amelia Anggraini mempertanyakan kembali keseriusan pimpinan DPR terhadap RUU TPKS. "Saya pelajari dari pola koordinasi DPR terkait RUU TPKS ini kan perihal izin dari pimpinan DPR saja. Surpres dan DIM dari pemerintah sudah keluar, kenapa ditunda-tunda? Serius gak DPR ini terhadap kasus kekerasan

JAKARTA (15 Februari): Ketua DPP Partai NasDem Bidang Perempuan dan Anak, Amelia Anggraini menyoroti lonjakan angka kekerasaan seksual terhadap anak. Dalam data yang dianalisanya, yakni laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak tahun 2021 menyebutkan, sebanyak 14.517 kekerasan terhadap anak yang diterima oleh KPPA, 45,1% nya adalah kekerasan seksual. Angka tersebut menurut Amel sangat miris dan akan berdampak negatif bagi tumbuh kembang anak secara keseluruhan. “Laporan KPPA ini harus menjadi lampu emergency. Karena anak-anak adalah masa depan bangsa. Kita akan menikmati keuntungan dari bonus demografi dengan satu

SURAKARTA (13 Februari): Wali kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka meresmikan pembukaan Kantor DPD NasDem Kota Surakarta yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo No 78, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Minggu (13/2). Putra sulung Presiden Joko Widodo itu berkenan menandatangani prasasti yang disaksikan oleh Ketua DPP NasDem sekaligus Ketua Teritori Pemenangan Jawa III Sugeng Suparwoto dan Ketua DPD NasDem Kota Surakarta Eva Yuliana. Turut hadir dalam acara tersebut Ketua DPP Bidang Perempuan dan Anak DPP Partai NasDem Amelia Anggraini, Anggota DPR RI Komisi V Fadholi, serta

JAKARTA (27 Januari): Ketua Bidang Perempuan dan Anak DPP Partai NasDem Amelia Anggraini turut prihatin atas meninggalnya anak korban kekerasan seksual di Manado, Sulawesi Utara (Sulut) akibat leukemia. Namun pihaknya melalui Posko Pengaduan Kekerasan Seksual setempat akan terus mengawal proses hukumnya hingga aparat menangkap pelakunya. “Sebelumnya Posko Pengaduan Kekerasan Seksual Partai NasDem Sulut sudah berkoordinasi dengan keluarga korban. Posko pengaduan telah menyalurkan sejumlah bantuan seperti menanggung biaya klinik, menyediakan ambulans, hingga pemakaman. Meski korban sudah wafat, kita akan terus perjuangkan untuk keadilannya. Jangan sampai ditutup

JAKARTA (18 Januari): Partai NasDem secara resmi membuka posko pengaduan kekerasan seksual di setiap kantor DPW NasDem yang ada di seluruh Indonesia. Posko tersebut hadir guna membantu dan melindungi masyarakat yang menjadi korban kekerasan seksual. "Hari ini tepatnya 18 Januari 2022 NasDem secara resmi membuka 34 posko pengaduan kekerasan seksual di 34 provinsi di Indonesia di masing-masing kantor DPW NasDem di 34 Provinsi di Indonesia," kata Ketua Bidang Perempuan dan Anak DPP NasDem, Amelia Anggraini dalam acara peluncuran Posko Pengaduan Kekerasan Seksual di DPW NasDem

JAKARTA (16 Januari): Jumlah korban kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat terus bertambah. Bahkan, sepanjang 2021 telah terjadi ribuan kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk kasus kekerasan seksual. Jumlah itu terkuak karena adanya laporan dari korban atau orang sekitarnya. Permasalahannya, angka kekerasan seksual yang belum terlapor jumlahnya diprediksi lebih besar ketimbang yang sudah muncul ke permukaan. Untuk menjawab persoalan tersebut, Ketua DPP Partai NasDem Bidang Perempuan dan Anak Amelia Anggraini berinisiatif untuk membuka Posko Pengaduan Kekerasan Seksual di seluruh Indonesia. Rencananya, jelas Amel begitu Amelia Anggraini disapa, Partai

JAKARTA (12 Januari): Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem Bidang Perempuan dan Anak Amelia Anggraini mengapresiasi langkah cepat pimpinan DPR yang secara resmi menjadwalkan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) di sidang paripurna pekan depan. "Kita berharap proses pengesahan di DPR minggu depan berjalan mulus tanpa ada hambatan apapun. Proses pengesahan di DPR akan cepat tanpa drama agar Indonesia mempunyai hukum lex specialis RUU TPKS," ujar Amelia Anggraini dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/1). Diketahui, Ketua DPR Puan Maharani dalam pembukaan Sidang Paripurna

JAKARTA (5 Januari): Setelah ada lampu hijau dari Presiden Joko Widodo terkait percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS), Partai NasDem meminta DPR mengesahkan RUU tersebut di pembukaan masa sidang DPR 11 Januari 2022 mendatang. Ketua DPP Partai NasDem Bidang Perempuan dan Anak, Amelia Anggraini menyebutkan, pilitical will dari presiden harus segera direspon oleh Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPR untuk segera dibuatkan agenda pengesahan. “Kita harus gerak cepat kalau sudah ada political will dari presiden. Karena RUU ini masih usulan DPR, jadi