Aminurokhman Tag

JAKARTA (12 September): Meski calon tunggal merupakan bagian dari dinamika demokrasi di Indonesia, tetapi hal itu perlu diantisipasi secara dini perihal potensi kekalahan menghadapi kotak kosong. "Calon tunggal adalah representasi dari demokrasi kita, namun tetap ada risiko jika calon tersebut dikalahkan oleh kotak kosong. Konsekuensinya, akan ada pemilihan ulang," ungkap anggota Komisi II DPR Aminurokhman seusai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR di Karawang, Jawa Barat, Rabu (11/9). Dalam kesempatan tersebut, Aminurokhman mengungkapkan Komisi II dan KPU RI membahas implikasi kekalahan calon tunggal, termasuk konsekuensi pelaksanaan

JAKARTA (10 September): Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Aminurokhman mengungkapkan, saat ini Baleg DPR tengah membahas RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Revisi ini membahas pengaturan jumlah kementerian negara dan penghapusan penjelasan soal wakil menteri. "Sesuai UUD Negara Republik Indonesia (NRI) 1945, sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem presidensial. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD dengan dibantu menteri negara. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan," ungkap Aminurokhman seusai mengikuti rapat Baleg DPR di Kompleks Parlemen,

JAKARTA (13 Agustus): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Aminurokhman menyoroti dugaan kebocoran hingga perdagangan data 4.759.218 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di forum hacker, Breach Forums. Aminurokhman menyayangkan kejadian itu dan meminta Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Kemenkominfo untuk melakukan investigasi atas dugaan isu tersebut. "Saya meminta kepada BKN untuk segera mengambil langkah-langkah antisipasi agar tidak merugikan,” ungkap Aminurokhman, Selasa (13/8). Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur II (Probolinggo-Pasuruan) ini

JAKARTA (11 Juli): Anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman berharap para komisioner KPU maupun Bawaslu agar mengindahkan kode etik lembaga penyelenggara pemilu. Sebab, setiap gerak-gerik para komisioner akan dipantau publik. "Dari peristiwa ini tentu seluruh anggota komisioner harus waspada, sebagai komisioner yang memiliki kode etik dan norma-norma yang harus dijaga,” ungkap Aminurokhman, Kamis (11/7) merespons putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memecat Ketua KPU Hasyim Asy’ari atas dugaan skandal asusila. Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur II (Probolinggo-Pasuruan) itu mengaku sangat menyayangkan jika ada pimpinan

JAKARTA (25 Juni): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Aminurokhman, menekankan pentingnya pembahasan tentang batas wilayah dalam RUU Kabupaten/Kota sebelum memroses beleid tersebut lebih lanjut. Hal itu ia kemukakan saat Komisi II DPR menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan para bupati dan wali kota se-Sumatra Barat (Sumbar) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/6). Dalam RDP tersebut Komisi II mendengar masukan terkait pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) penyusunan perubahan dasar hukum pembentukan kabupaten/kota di wilayah Sumbar. Beberapa perwakilan kepala daerah yang hadir menyinggung tentang

JAKARTA (14 Juni): Anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman mendesak agar kementerian dan lembaga (K/L) dapat menyelesaikan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait adanya penyimpangan dalam perjalanan dinas pegawai negeri sipil (PJ) yang mencapai Rp39,26 miliar. “Kami Komisi II tetap mendorong kepada kementerian/lembaga cepat menyelesaikan temuan BPK itu sesuai dengan ketentuan yang ada,” ujar Aminurokhman dalam keterangannya, Jumat (14/6). Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur II (Probolinggo-Pasuruan) itu juga mengingatkan, kementerian dan lembaga wajib bertanggung jawab karena sebagai pengguna anggaran. “Kuasa pengguna anggaran harus mempertanggungjawabkan semua program

JAKARTA (12 Juni): Anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman menyampaikan perlunya penguatan kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melalui undang-undang. Ia menilai BPIP memiliki tugas penting dalam mentransformasikan nilai-nilai ideologi menjadi sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. "Setiap rapat dengan BPIP selalu saya mendorong bahwa BPIP ini jangan hanya menjadi badan yang dibentuk oleh keputusan presiden. Ke depan, eksistensi lembaga ini harus dikuatkan dengan undang-undang,” ungkap Amin, sapaan Aminurokhman, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan BPIP di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa

MAKASSAR (6 Juni): Anggota Komisi II DPR RI, Aminurokhman, meminta para kepala desa (kades) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bersikap netral dalam penyelenggaraan pilkada serentak November 2024 mendatang. Kewajiban tersebut harus dijaga karena sesuai dengan regulasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan “Saya kira di pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota sudah menandatangani pakta integritas untuk netral (ASN). Maka dalam persoalan ini, pada semua jajaran, mulai dari pemerintahan provinsi sampai kabupaten/kota, kita harapkan ASN-nya juga tetap netral (karena) hak pilihnya terjamin sebagai warga negara,” kata Amin dalam kunjungan

MAKASSAR (6 Juni): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Aminurokhman, menilai Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 adalah tonggak sejarah karena baru pertama kali dilakukan oleh bangsa Indonesia. Karena itu, ia mendorong agar pilkada serentak tersebut dapat hadirkan kepastian hukum dan kepastian anggaran. “Tujuan utama dari keserentakan ini pertama kita ingin memberikan kepastian hukum bahwa terselenggaranya pemerintahan ke depan dipimpin oleh kepala daerah yang terpilih hasil pilkada serentak dari satu waktu yang sama,” ujar Amin dalam kunjungan kerja spesifik Komisi II dalam rangka

JAKARTA (5 Juni): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Aminurokhman, meminta pemerintah melihat substansi utama dari pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Pemerintah tidak perlu memaksakan proses pembangunan IKN untuk hal-hal yang bersifat seremonial. Hal itu dikemukakan Amin menanggapi mundurnya Kepala Otorita IKN, Bambang Susanto. Mundurnya Bambang diduga karena tingginya target pemerintah berkaitan pelaksanaan upacara 17 Agustus 2024 di IKN Nusantara. “Saya melihat dengan progres yang ada hari ini, kalau toh dipaksakan untuk keperluan bersifat seremonial, lebih baik pemerintah melihat