Sirekap Picu Kegaduhan, Aminurokhman Ingatkan KPU
JAKARATA (19 Februari): Anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait potensi kegaduhan berkenaan dengan publikasi hasil pemilu melalui Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Pemilu 2024. KPU diminta mengevaluasi Sirekap yang dinilai tidak akurat dan justru menimbulkan kegaduhan di masyarakat. "Sejak awal Komisi II sudah memberikan peringatan. Saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPU saya sudah sampaikan persiapkan dengan baik agar tidak gaduh. Sirekap pakai sistem teknologi, jika tidak ada protek yang kuat bisa terjadi kerawanan," ungkap Aminurokhman, Minggu (18/2). Legislator NasDem dari
Design Pemilu Serentak Layak Dievaluasi
JAKARTA (19 Februari): Pemilu lima kotak, yakni pemilihan presiden, anggota DPR, anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/ kota, dan DPD, dalam satu hari berdampak pada kelebihan beban kerja petugas pemilu. Oleh karenanya, anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman menilai usulan mendesain ulang sistem pemilu serentak perlu ditindaklanjuti. Salah satu pertimbangannya agar tidak memunculkan persoalan berulang seperti kembali jatuhnya korban Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di lapangan. "Secara umum pemilu serentak jadi beban kerja yang tidak proporsional, harus bekerja di hari pemilihan ditambah waktu perhitungan suara sampai 12 jam
Aminurokhman Apresiasi Bawaslu Jatim Awasi Netralitas ASN dan Kepala Desa
SURABAYA (13 Februari): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Aminurokhman mengapresiasi peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur dalam menjaga netralitas Aparatur Sipin Negara (ASN) dan kepala desa. Hal itu disampaikannya saat Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur, pekan lalu. “Setelah kami mendengar pemaparan Bawaslu Jatim, kami memberikan apresiasi atas perannya dalam menjaga netralitas ASN dan kepala desa. Bawaslu telah mencegah dan menangani dugaan pelanggaran netralitas ASN dan kepala desa. Kami berharap Bawaslu jangan pernah bosan dalam
Pemilu Berkualitas Harus Sesuai Aturan dan Norma
JAKARTA (5 Februari): Pada Pemilu 2024 ini masyarakat dihadapkan pada isu-isu pemilihan presiden (Pilpres) yang lebih kuat dari pada pemilihan legislatif (Pileg). Padahal pilar demokrasi menyangkut penyelenggaraan pemilu adalah peserta pemilu, komisioner KPU dan pemerintah. Ketua Poksi Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem yang juga anggota Baleg DPR RI, Aminurokhman mengemukakan itu secara daring saat menjadi key note speaker pada acara Focus Group Discussion (FGD) Fraksi Partai NasDem DPR RI, Senin (5/2). FDG tersebut mengambil tema ‘Mengukur Demokrasi Pileg dan Pilpres 2024”. Selain Aminurokhman,
NasDem Desak KPU Buat Regulasi untuk Pemilih tanpa KTP
PADANG (1 Februari): Pemilih yang belum mendapatkan KTP secara fisik tapi sudah terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT) diharapkan tetap bisa menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan nomor induk kependudukan (NIK) yang tertera pada kartu keluarga (KK). Hal tersebut disampaikan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Aminurokhman saat Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi II DPR RI di Padang, Sumatera Barat, Selasa (30/1). Aminurokhman mengaku mendapatkan aspirasi di lapangan terutama di wilayah (Indonesia) timur, bahwa sejumlah pemilih belum memiliki legalitas berupa KTP fisik, sampai saat
NasDem Minta KPU Ambil Langkah Tegas Terkait Pemotongan Anggaran Pelantikan KPPS
JAKARTA (29 Januari): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Aminurokhman meminta KPU RI mengambil langkah tegas dan tepat terkait dugaan adanya pemotongan anggaran yang terjadi saat pelantikan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Amin menyayangkan hal tersebut terjadi, karena menurutnya, KPU sudah menghitung alokasi anggaran untuk belanja pemilu secara detail sampai dengan putaran yang terakhir dan penetapan hasil. Seharusnya, pemotongan anggaran tersebut tidak semestinya terjadi. “Sehingga kalau ada kegiatan, misalnya pelantikan KPPS dan seterusnya, sampai ada pemotongan hak-hak KPPS,
NasDem Minta Pemerintah Cermat Kualifikasikan PPPK Penuh Waktu dan Paruh Waktu
JAKARTA (18 Januari): Anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman mengingatkan pemerintah agar secara cermat menyusun status honorer yang nantinya akan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penuh Waktu dan Paruh Waktu. Menurut dia, hal ini diperlukan guna menghindari diskriminasi antarsesama pegawai honorer. ”Perlu dikaji secara detail dan komprehensif agar tidak salah di dalam mengualifikasikan (PPPK) paruh waktu dan penuh waktu. Pemerintah juga harus mempertimbangkan itu semua agar tidak ada diskriminasi. Mereka juga punya hak yang sama untuk mendapatkan status PPPK,” kata Amin di Gedung
Aminurokhman Ingatkan Kepala Daerah Jangan Salah Gunakan Jabatan untuk Pemilu
PASURUAN (11 Januari): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Aminurokhman mengingatkan kepala daerah untuk tidak menyalahgunakan jabatan untuk memenangkan pasangan capres-cawapres tertentu di Pemilu 2024 nanti. Peringatan tersebut disampaikan Sekretaris DPW Partai NasDem Jawa Timur itu dalam menanggapi sikap Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang mendukung pasangan Prabowo-Gibran dalam pemilu mendatang. Khofifah masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur hingga 13 Februari 2024 atau sehari sebelum hari H pemilu. “Yang perlu menjadi catatan saya bahwa jabatan gubernur yang hari ini melekat pada diri
Aminurokhman Desak Bawaslu Usut Tuntas Skandal Pengiriman Surat Suara ke Taipei
SURABAYA (2 Januari): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Aminurokhman menyoroti pendistibusian logistik pemilu tidak sesuai jadwal, seperti yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Taipei. Menurutnya, pendistribusian logistik pemilu ke pemilih luar negeri seharusnya baru dilakukan pada 2-11 Januari 2024. “Sebagai anggota Komisi II saya menyayangkan kenapa insiden ini bisa terjadi. Seharusnya KPU bekerja secara profesional,” kata Aminurokhman di Jakarta, Jumat (29/12). Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur II (Probolinggo-Pasuruan) itu pun menyayangkan sikap KPU yang hanya mengatakan bahwa surat tersebut
Aminurokhman Harap Debat Cawapres Mampu Dewasakan Demokrasi di Indonesia
JAKARTA (19 Desember): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Aminurokhman berharap, perhelatan debat pertama cawapres di Pilpres 2024 yang berlangsung pada 22 Desember 2023 masuk pada esensi gagasan untuk bangsa Indonesia. “Ya kalau saya sebagai pendukung pasangan AMIN (Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar) berharap debat cawapres betul-betul masuk pada esensi gagasan yang ditawarkan untuk bangsa sehingga mampu mendewasakan demokrasi di Indonesia,” ungkap Aminurokhman, Senin (18/12). Sekretaris DPW Partai NasDem Jawa Timur itu juga berharap debat cawapres dapat berorientasi pada konsep untuk membangun bangsa dan negara