Aminurokhman Desak PPATK Buktikan Temuan Transaksi Mencurigakan
JAKARTA (19 Desember): Anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman mendesak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membuktikan temuannya tentang adanya dugaan transaksi mencurigakan jelang Pemilu 2024. “Temuan PPATK itu ya kita tunggu saja, sejauh mana temuan itu bisa dikaitkan langsung dengan pemilu. Harus dibuktikan dulu. Pembuktiannya tidak berdasarkan asumsi tapi berdasarkan fakta yang sebenarnya,” ungkap Aminurokhman, Senin (18/12). Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur II (Probolinggo-Pasuruan) itu menilai pembuktian terkait dengan temuan PPATK soal dugaan transaksi mencurigakan jelang Pemilu 2024 penting. Pembuktian itu harus dilakukan
NasDem Dorong Cabut Pasal Penunjukan Gubernur dalam RUU DKJ
JAKARTA (11 Desember): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Aminurokhman mendorong perubahan isi draf RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) terkait pasal pemilihan gubernur yang ditunjuk presiden. "Kami mendorong perubahan (dicabut) substansi revisi UU ini terkait pasal pemilihan gubernur dan dikembalikan pemilihan langsung sebagai bentuk demokrasi warga Jakarta, termasuk di level kabupaten dan kota," ujar Amin, Jumat (8/12). Menurut Amin, proses RUU DKJ masih panjang sehingga sangat dimungkinkan dicabut pasal mekanisme penunjukan kepala daerah oleh presiden tersebut. Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur II (Kabupaten
NasDem Kritisi PP Aturan Cuti Pejabat saat Pemilu
JAKARTA (29 November): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Aminurokhman, mempunyai beberapa catatan kritis terkait terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No.53/2023 tentang aturan pengajuan cuti menteri hingga wali kota/bupati. Beleid itu mengatur cuti hingga tak diwajibkan pejabat mundur saat mengikuti kontestasi pemilu. Menurut Amin, jika tidak ada komitmen menjalankan secara benar, sebaik apa pun aturan akan selalu ada celah untuk disalahgunakan. "Kalau aturan ini dibuat hanya untuk menyiasati langkah-langkah yang dapat mengganggu ketidaknetralan di pemilu yang akan datang, tentu kita mempertanyakan buat apa aturan ini
Amin Tekankan Pentingnya Netralitas ASN Jelang Pemilu
SIDOARJO (28 November): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Aminurokhman, menekankan pentingnya netralitas Aparatur sipil negara (ASN) dalam menghadapi Pemilu 2024 yang sudah tinggal mengitung hari. "Netralitas ASN ini hukumnya mutlak, kepala daerah harus memberikan penekanan agar ASN tidak terlibat secara langsung dalam arus politik," ujar Amin saat kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (27/11). Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, dalam paparannya mendukung netralitas ASN di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Ia akan melakukan pemantauan hingga di sosial media
Revisi UU Pilkada Bahas Percepatan Jadwal Hingga Pelantikan DPRD
JAKARTA (23 November): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Aminurokhman, mengatakan akan ada dua hal utama yang dibahas dalam revisi UU Pilkada yakni terkait percepatan pelaksanaan pilkada dan jadwal pelantikan anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota yang terpilih. "Setelah disetujui di rapur (rapat paripurna), maka yang akan dibahas utamanya seperti yang sudah disepakati di Badan Legislasi, poin revisinya memajukan pelaksanaan pilkada dari November ke September," ujar Amin dalam keterangannya, Rabu (22/11). Jadwal pelantikan serentak anggota legislatif yang terpilih, baik di tingkatan DPRD provinsi, maupun kabupaten/kota,
NasDem Usul THK2 Langsung Dikonversi Jadi PPPK
JAKARTA (16 November): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Aminurokhman, mengusulkan agar Tenaga Honorer K2 (THK2) langsung dikonversi menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tanpa perlu melalui tes. "Kalau saya usul THK2 ini sudah langsung dikonversi saja jadi PPPK. Kenapa kita harus tes lagi?" kata Amin dalam Rapat Kerja Komisi II DPR dengan Menpan RB Abdullah Azwar Anas dan Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/11). Menurut Amin, pegawai honorer kategori THK2 rata-rata memiliki pengabdian yang cukup lama
Pemberhentian Anwar Usman Ingatkan Hakim Lebih Hati-Hati
JAKARTA (9 November): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Aminurokhman, mengapresiasi putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang memberhentikan Anwar Usman dari jabatan Ketua MK. Amin menilai putusan itu tepat karena Anwar Usman sudah terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Diharapkan, putusan tersebut dapat memberi efek jera dan sebagai pengingat bagi para hakim dan penegak hukum dalam mengambil keputusan. “Amar putusan terkait Ketua MK yang diberhentikan dari jabatannya sudah cukup proporsional. Sanksi itu sesuai karena ada pelanggaran etik berat. Sehingga hakim-hakim di MK ke
Fraksi NasDem DPR Tolak Revisi UU Pilkada
JAKARTA (26 Oktober): Fraksi Partai NasDem DPR RI menolak revisi UU No.1/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (UU Pilkada). RUU revisi itu harus dikaji terlebih dahulu sebelum disetujui sebagai RUU usulan DPR. "Fraksi Partai NasDem DPR atas penyusunan RUU Pilkada ini menyatakan menolak dan tidak dapat dilanjutkan pada tahapan berikutnya," ungkap anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR, Aminurokhman, yang tertuang dalam Pendapat Fraksi NasDem, saat Rapat Pleno Baleg DPR, Rabu (25/10). Amin menegaskan, rumusan itu harus dikaji terlebih dahulu sebelum disetujui sebagai RUU usulan DPR.
NasDem Minta KPU Perhatikan TPS Khusus di Kampus
SURABAYA (5 Oktober): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Aminurokhman meminta KPU memperhatikan Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus di lokasi seperti kampus-kampus. Mengingat populasi pemilih muda di tahun pemilu nanti akan signifikan terhadap total pemilih nasional. "Dari catatan saya di Surabaya ini TPS khusus hanya di beberapa tempat seperti lapas, kemudian kalau ada permintaan khusus," ungkap Amin seusai melakukan kunjungan kerja reses ke Surabaya di Kantor Gubernur Jawa Timur (Jatim), Rabu (4/10). Amin mengamati fenomena di Surabaya dan kota-kota besar lainnya bahwa banyak
NasDem Berharap Aturan tentang Netralitas ASN Ditegakkan secara Konsisten
JAKARTA (25 September): Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai NasDem, Aminurokhman, berharap larangan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk membuat unggahan, mengomentari, membagikan, menyukai, hingga bergabung atau follow dalam grup/akun pemenangan peserta pemilu dapat diterapkan secara konsisten. Pernyataan itu dikemukakan menanggapi aturan soal netralitas ASN menjelang Pemilu 2024 yang secara detail mengatur tentang penggunaan media sosial oleh ASN. “Kalau aturan ini konsisten dijalankan dan berlaku pada semua orang, ya bagus. Berarti pemerintah punya komitmen untuk menjaga netralitas ASN,” ungkap Aminurokhman di Jakarta, Senin (25/9). Legislator NasDem