NasDem Minta TNI Antisipasi Potensi Kerawanan Saat Pilkada
JAKARTA (25 Maret): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Hasbi Anshory, meminta Panglima TNI dan jajaran untuk mengantisipasi kerawanan di daerah saat berlangsungnya Pilkada Serentak November 2024. "Kan Panglima sudah memetakan daerah-daerah rawan. Seandainya terjadi chaos di 50% dari daerah pilkada tersebut, itu sudah harus diantisipasi," ujar Hasbi dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto beserta Jajaran, Kamis (21/3). Hasbi mengatakan, jumlah personel Polri dan TNI sekitar 800 ribu sebanding dengan jumlah TPS (tempat pemungutan suara) di
Farhan Nyatakan Pasangan AMIN akan Mengedepankan Supremasi Hukum
BANDUNG (1 Februari): Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Muhammad Farhan mengungkapkan, Provinsi Jawa Barat (Jabar) dengan populasi tertinggi di Indonesia memiliki sejumlah masalah yang kompleks seperti di bidang pendidikan dan kebudayaan. "Oleh karenanya, Anis Baswedan hadir di Jabar sebagai sosok seorang Abah atau ayah bagi warga Jabar. Abah adalah sosok yang mengayomi dan menjaga budaya, etik, dan religius dalam merawat ikatan kebangsaan," ungkap Farhan dalam keterangannya, Rabu (31/1). Menurut anggota Komisi I DPR RI dari Dapil Jabar I (Kota Bandung dan Kota Cimahi) itu,
Farhan Sebut Sinergitas DPR dan Pemerintah Belum Optimal
JAKARTA (29 Januari): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Muhammad Farhan menilai selama ini sinergisitas antara DPR dan pemerintah belum optimal. Hal tersebut merespons data yang dirilis lembaga Indonesian Parliamentary Center (IPC) yang menunjukkan terdapat 527 atau 80% rekomendasi dan instruksi DPR sepanjang 2023 tidak dilaksanakan oleh pemerintah. Hanya sekitar 128 instruksi atau 20% dari total 627 instruksi DPR yang dilaksanakan oleh pemerintah. "Saya kira ini menunjukkan bahwa memang sinergitas antara DPR RI dan pemerintah belum optimal. Artinya, masih ada masalah dalam hal
Farhan Apresiasi Upaya Kodam Iskandar Muda Menjaga Netralitas
BANDA ACEH (8 Desember): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan, mengapresiasi komitmen Kodam Iskandar Muda dalam menjaga netralitas TNI. Netralitas itu ditunjukkan dengan membangun posko netralitas untuk menerima aduan masyarakat jika ada indikasi ketidaknetralan anggota TNI. Netralitas TNI menjadi prinsip utama yang menekankan posisi nonpartisan dan komitmen dalam menjaga proses demokrasi tanpa adanya kecenderungan yang memihak pada entitas politik tertentu. “Seperti yang kita lihat dalam pemaparan dari Panglima Kodam Iskandar Muda. Beliau telah melakukan sosialisasi hingga ke keluarga, serta telah mendirikan
Pemidanaan UU ITE Baru Ikuti KUHP
JAKARTA (6 Desember): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan, mengatakan ada beberapa perubahan subtansial dalam revisi kedua UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). "Semua pemidanaannya mengikuti KUHP yang baru. Jadi tidak memungkinkan terjadinya penghukuman ganda atau pemidanaan yang di luar KUHP," ujar Farhan dalam diskusi daring dengan tema 'Undang-undang ITE Perubahan Kedua: Solusi/Ancaman?' yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (6/12). Selain itu, lanjut Farhan, yang menjadi perhatian dalam revisi UU ITE adalah pasal 27 yang dianggap sebagian orang sebagai pasal
Netralitas TNI Sangat Ditekankan kepada Panglima Baru
JAKARTA (22 November): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan, mengungkapkan beberapa hal yang disorot saat uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Yang pertama, kata Farhan, terkait netralitas TNI terutama menjelang Pemilu 2024. Banyak pihak khawatir TNI sulit bersikap netral lantaran putra Presiden Jokowi ikut dalam kontestasi pilpres mendatang. "Jawaban dari Pak Agus sih tegas bahwa TNI tetap menjaga profesionalitas," ujar Farhan di Jakarta Selasa (21/11). Sorotan kedua, lanjut Farhan, dalam uji kelayakan dan kepatutan itu ada pertanyaan seandainya
NasDem Duga Ada Agenda Terselip dalam Wacana Percepatan Pilkada
JAKARTA (21 November): Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan, menduga ada agenda terselip dari wacana percepatan jadwal Pilkada 2024 yang rencananya berlangsung pada November dimajukan ke September 2024. "Pergeseran dari November menjadi September menimbulkan tanda tanya. Kenapa mesti September? Jangan-jangan ada agenda tertentu yang diincar oleh pihak-pihak yang ingin mengamankan hasil pilkada sebelum rakyat memilih," kata Farhan melalui keterangan tertulisnya, Senin (20/11). Farhan menegaskan Fraksi Partai NasDem menolak keras percepatan jadwal tersebut. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berencana menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti
Perlu Revisi UU Penyiaran untuk Hadapi Digitalisasi Siaran
JAKARTA (16 November): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan, mengatakan revisi UU Penyiaran diperlukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan dunia penyiaran. "Harapannya tentu menjadikan UU Penyiaran tetap bisa relate dengan kondisi sekarang. Dalam artian masih aktual dan bisa dimanfaatkan sebagai dasar hukum untuk mengikuti perkembangan digitalisasi penyiaran," ujar Farhan seusai rapat pleno Badan Legislasi DPR bersama Komisi I DPR membahas revisi UU Penyiaran, Kamis (16/11). Farhan mengatakan, dunia penyiaran mengalami perkembangan yang cukup pesat. Untuk itu, diperlukan dasar hukum yang dapat menyesuaikan
Farhan Berharap Panglima TNI yang Baru Fokus pada Kepentingan Bangsa
JAKARTA (14 November): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan, mengatakan netralitas TNI menjadi poin paling ditekankan dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. “Untuk saat ini memang penekanannya adalah kepada bagaimana upaya menjaga netralitas TNI karena menjelang Pemilu 2024,” ujar Farhan, Senin (13/11). Menurut Farhan, banyak masyarakat khawatir terkait netralitas TNI di tahun politik. Kekhawatiran itu wajar karena banyaknya informasi mengenai ketidaknetralan oknum aparat. "Ke arah mana TNI akan berorientasi itu memang sangat tergantung
Hasbi Minta Operator Seluler Perbaiki Sistem Layanan Pengaduan Publik
JAKARTA (9 November): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Hasbi Anshory, meminta seluruh penyelenggara jaringan bergerak seluler memperbaiki sistem layanan pengaduan. Masyarakat menjadi enggan mengadu ke operator karena rumitnya proses pengaduan. "Jadi saya berharap semua operator seluler, kalau kita mengadu, ada semacam customer service yang bergerak cepat," ujar Hasbi dalam RDPU Komisi I DPR RI dengan Penyelenggara jaringan bergerak seluler (Telkomsel, Indosat, XL), di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (9/11). Menurut Hasbi, penipuan menggunakan panggilan telepon maupun pesan singkat masih sangat sering terjadi. Para